Koalisi Permanen atau Demokrasi Mandek? Pernyataan Bahlil untuk Prabowo 2029 Tuai Sorotan Tajam!
DEMOCRAZY News
6 Desember 2025 3:41 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, kembali memicu gelombang kritik.
Setelah ia menegaskan bahwa Golkar siap kembali mendukung Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 mendatang.
Alih-alih fokus pada konsolidasi internal maupun kinerja pemerintah yang tengah disorot publik.
Akibat deretan bencana nasional, Bahlil justru mengunci arah politik Golkar terlalu dini.
Di hadapan awak media di Istora Senayan, Jumat 5 Desember 2025, Bahlil menyebut bahwa Prabowo adalah “kader dan alumni Golkar”.
sehingga menurutnya tidak perlu lagi mencari kandidat lain pada Pilpres berikutnya.
“Ya Pak Prabowo ini kan juga adalah kader Golkar, alumni Golkar. Kalau sudah ada yang terbaik, ngapain cari yang lain?” ujarnya, dikutip dari Detik, 6 Desember 2025.
Pernyataan tersebut segera menuai respons negatif dari berbagai kalangan.
Terutama karena disampaikan di tengah sorotan publik mengenai lemahnya penanganan bencana dan isu tata kelola lingkungan.
Banyak yang menilai langkah Golkar yang buru-buru mengunci dukungan 2029 menunjukkan minimnya evaluasi terhadap pemerintahan saat ini.
Bahlil juga menegaskan bahwa Golkar akan “konsisten mendukung pemerintahan Prabowo hingga selesai”.
Karena keputusan Munas, tanpa menyentuh sama sekali kritik besar masyarakat terhadap berbagai program dan kebijakan yang dianggap bermasalah.
Baca Juga
“Golkar akan konsisten terus bersama-sama dengan pemerintah,” katanya.
Tak berhenti di situ, Bahlil mendorong pembentukan koalisi permanen, sebuah gagasan yang kembali memantik perdebatan.
Menurutnya, koalisi permanen diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
Namun bagi pengamat politik, gagasan ini justru berpotensi mempersempit ruang oposisi dan pengawasan, serta mengancam kualitas demokrasi.
Baca Juga
“Golkar menyarankan harus ada koalisi permanen, yang penting wacana dan konsep ini harus dibuka,” ucapnya.
Pernyataan itu menimbulkan kekhawatiran bahwa partai-partai besar akan saling mengunci kekuasaan jauh sebelum agenda demokrasi berjalan.
Publik menilai langkah ini semakin memperjelas orientasi politik yang hanya bertumpu pada pembagian kekuasaan, bukan perbaikan tata kelola negara.
Di sisi lain, bencana besar yang sedang melanda berbagai wilayah Sumatera membuat masyarakat menyoroti ketimpangan.
Baca Juga
Antara tindakan nyata di lapangan dengan pernyataan politis yang dinilai tidak memiliki urgensi.
Saat korban bencana masih berjuang tanpa kepastian bantuan, elite politik justru sibuk membicarakan Pilpres 2029.
Situasi ini memperkuat persepsi negatif bahwa sebagian elite politik semakin abai terhadap penderitaan publik.
Fokus berlebihan pada strategi kekuasaan 2029 dianggap hanya memperlihatkan betapa jauh jarak antara kepentingan rakyat dan agenda elite.
Baca Juga
Kini, tekanan publik kian menguat agar pemerintah dan partai pendukungnya menghentikan narasi politik elektoral.
Dan kembali fokus pada penanganan bencana serta evaluasi nasional.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada sinyal bahwa Golkar akan mengubah sikap atau merespons kritik tersebut.
Sumber: PojokSatu
Artikel terkait lainnya
