DEMOCRAZY.ID – Jagat media sosial kembali diguncang polemik setelah unggahan Instagram Story dari anak Menkeu Purbaya mencuat dan menjadi viral.
Dalam unggahan tersebut, ia menyebut nama PT Toba Pulp Lestari (TPL) sebagai pihak yang dituding berada di balik praktik penggundulan hutan dan diduga berkaitan dengan bencana banjir besar yang melanda Sumatera Utara dan Aceh dilansir dari instagram @sahamroket
Meski unggahan itu bersifat pribadi dan tidak disertai bukti teknis, isu tersebut langsung menyebar luas di berbagai platform media sosial.
Baca JugaLihat postingan ini di Instagram
Warganet ramai membahas ulang peran TPL dalam pengelolaan lahan serta dampaknya terhadap lingkungan.
Sebagian menyatakan kekhawatiran lama yang kembali muncul, sementara sebagian lain mempertanyakan dasar dari klaim tersebut.
Menanggapi ramainya opini publik, pihak PT Toba Pulp Lestari dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
Perusahaan menyatakan bahwa operasional mereka mengikuti aturan pemerintah dan standar keberlanjutan industri kehutanan yang berlaku.
TPL juga menegaskan bahwa mereka tidak memiliki keterkaitan langsung dengan banjir besar yang terjadi pada akhir November dan awal Desember 2025.
Meski bantahan sudah disampaikan, diskusi publik justru semakin melebar.
Banyak yang kemudian menyoroti riwayat kepemilikan TPL, yang memang beberapa kali berganti tangan sejak pertama kali beroperasi di kawasan Danau Toba dan sekitarnya.
Perubahan manajemen yang terjadi dari waktu ke waktu membuat publik menilai bahwa isu lingkungan yang melekat sejak era lalu belum sepenuhnya hilang.
Sebagian aktivis lingkungan mengingatkan bahwa persoalan pengelolaan hutan di Sumatera Utara bukanlah isu baru.
Meski demikian, mereka menekankan bahwa tuduhan terhadap perusahaan tertentu harus diuji melalui data lapangan, kajian ilmiah, serta audit independen, bukan sekadar bersandar pada opini viral.
Pakar kehutanan juga menyebut bahwa banjir berskala besar seperti yang terjadi di Sumatera belakangan ini biasanya dipicu oleh kombinasi faktor.
Mulai dari curah hujan ekstrem, perubahan iklim, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang tidak optimal, hingga kerusakan vegetasi di sejumlah area.
Mereka menilai bahwa menyimpulkan penyebab tunggal tanpa riset mendalam justru mempersempit ruang analisis.
Di sisi lain, perhatian publik yang sangat besar menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kawasan hutan masih menjadi isu sensitif.
Banyak warga yang merasa bahwa kerusakan lingkungan di Sumatera sudah berlangsung lama dan memerlukan evaluasi serius dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Viralnya unggahan tersebut membuat pemerintah didesak untuk memberikan penjelasan transparan mengenai kondisi terbaru kawasan hutan di Sumatera Utara serta langkah yang sedang dilakukan untuk mencegah bencana berulang.
Kajian ilmiah dan audit lingkungan disebut sebagai langkah penting agar isu yang beredar tidak berkembang menjadi spekulasi liar.
Sementara itu, diskusi mengenai siapa pengendali terkini TPL, bagaimana pola operasionalnya, dan bagaimana pengawasan pemerintah berjalan masih ramai dibicarakan.
Publik menunggu penjelasan yang lebih lengkap agar isu viral ini tidak hanya berakhir sebagai perdebatan tanpa arah, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola lingkungan di Indonesia.
Sumber: PojokSatu