DRAMA Banjir Sumut Panas! Bobby Tak Menyalahkan Warga Menjarah, Tapi Warga Tetap Ditangkap, Terus Salah Siapa?
DEMOCRAZY News
1 Desember 2025 3:28 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Bencana besar di Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) tak hanya menyisakan banjir, longsor, dan ribuan warga terisolir.
Di tengah kesulitan itu, muncul drama baru penjarahan yang terjadi di sejumlah titik.
Disusul pernyataan empati dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, namun bersamaan dengan itu aparat tetap melakukan penangkapan pelaku.
Situasi kontras ini memunculkan tanda tanya publik.
Bagaimana mungkin pemimpin daerah menegaskan bahwa warga tidak bisa disalahkan 100 persen, tetapi di sisi lain hukum tetap berjalan tegas?
Penjarahan terjadi sejak logistik tak bisa masuk akibat akses jalan terputus. Warga mengaku sudah kehabisan makanan, sebagian bahkan menyebut tak makan dua hingga tiga hari.
Minimarket, gudang persediaan ritel, hingga gudang beras menjadi sasaran massa yang putus asa.
Mereka mengambil mi instan, air minum, beras, hingga minyak goreng barang-barang yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup.
Saat gelombang kritik muncul, Bobby datang langsung ke lokasi terdampak di Tapteng.
Dengan kondisi di lapangan yang penuh lumpur dan pengungsi yang kelelahan, ia menyampaikan pandangan yang berbeda dari narasi hukum semata.
Dalam pernyataan resminya kepada wartawan, Bobby berkata “Yang pasti masyarakat kita tahu kondisinya. Sama-sama mungkin sudah beberapa hari tidak makan,”
“kita tidak menyalahkan 100 persen ke masyarakat, tapi kita fokus untuk membagi ke masyarakat.” Bobby Nasution, Tapteng, 30 November dilansir CNN Indonesia.
Baca Juga
Kutipan ini dengan cepat menjadi sorotan.
Bobby ingin menunjukkan bahwa penjarahan tidak bisa dilihat hanya sebagai tindakan kriminal, tetapi reaksi spontan dari warga yang berada dalam kondisi darurat.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus fokus mempercepat distribusi bantuan, bukan sekadar mempersalahkan.
Namun pada saat yang sama, aparat di lapangan tetap melakukan penangkapan.
Baca Juga
Sejumlah warga yang kedapatan membawa barang hasil penjarahan diamankan aparat kepolisian.
Penegakan hukum dilakukan untuk menjaga situasi tetap terkendali dan mencegah chaos lebih besar.
Inilah titik dramanya empati pemimpin berbenturan dengan realitas penegakan hukum.
Bagi sebagian warga, langkah penangkapan dianggap tidak adil.
Baca Juga
Mereka merasa menjadi korban dua kali korban bencana dan korban situasi darurat. Namun aparat punya alasan.
Jika penjarahan semakin meluas, fasilitas publik dan logistik bisa rusak total dan menyulitkan pemulihan.
Dilema ini menunjukkan bagaimana penanganan bencana tidak hanya urusan bantuan dan evakuasi, tetapi juga mengatur keseimbangan antara kemanusiaan dan ketertiban umum.
Di sisi lain, Bobby berusaha menjembatani keduanya.
Baca Juga
Ia memerintahkan percepatan distribusi logistik melalui jalur udara untuk wilayah yang terputus total, memastikan makanan dan air minum sampai ke warga secepat mungkin.
Bobby menegaskan bahwa tindakan ekstrem warga adalah akibat keterlambatan distribusi, dan itu harus diperbaiki.
Meski demikian, penegakan hukum tetap berjalan karena aparat harus menjaga agar tidak terjadi tindakan yang mengarah pada situasi anarkis.
Apalagi beberapa laporan menyebut ada pihak yang memanfaatkan kondisi bencana untuk mengambil barang-barang non-esensial.
Kondisi ini memperlihatkan dua wajah negara di satu sisi ada pemimpin yang empati, di sisi lain ada hukum yang tidak bisa berhenti hanya karena bencana.
Drama Sibolga-Tapteng menjadi pengingat bahwa bencana tidak hanya merusak fisik wilayah, tetapi juga menguji sistem, empati, dan keadilan.
Pertanyaan besar pun muncul apakah penegakan hukum dan kemanusiaan bisa berjalan beriringan tanpa mengorbankan warga yang sudah lebih dulu menderita?
Sumber: PojokSatu
Artikel terkait lainnya
