Operasi BNPB ‘Lindungi’ Bobby Nasution dari Kejaran Isu Ilegal Logging Banjir Sumut
DEMOCRAZY News
1 Desember 2025 1:05 pm
.
3 menit membaca
Operasi BNPB ‘Lindungi’ Bobby Nasution dari Kejaran Isu Ilegal Logging Banjir Sumut
Oleh: Faisal Lohy | Pemerhati Kebijakan Publik
KEPALA BNPB, Suharyanto menyebut Bencana banjir Sumut, Sumbar dan Aceh hanya heboh di medsos. Hebohnya luar biasa. Kenyataan di lapangan tidak separah itu.
Pernyataan ini menunjukkan BNPB sedang menggunakan strategi defensif.
Berusaha memanipulasi pikiran dan keyakinan publik: bahwa persoalan utamanya bukan bencana beserta dampaknya, melainkan reaksi publik yang terlalu berlebihan.
Baca Juga
Bahwa rakyat pengguna medsos sengaja membesar-besarkan bencana serta dampaknya lewat penyebaran video dan narasi yang tidak valid di medsos. Rakyat seolah dituduh sebar hoax.
BNPB sedang berusaha mengalihkan fokus masalah dan melempar kesalahan kepada rakyat pengguna medsos. Bahwa bencana di lapangan biasa saja.
Reaksi rakyat pengguna medsos saja yang terlalu berlebihan sehingga memunculkan kesan situasi lapangan seolah-olah sangat buruk.
Dimulai dari bagian diksi “bencana hanya heboh di medsos”. Secara langsung BNPB sedang mengkerdilkan urgensi bencana.
Sedang menyepelekan dampak bencana yang bukan saja merugikan secara material tapi juga menghilangkan nyawa.
Terkhusus kata “hanya”, Seolah video dan narasi yang disebarkan rakyat, termasuk korban terdampak yang merekam langsung kejadian itu lalu menyebarkannya ke medsos, tidak valid, tidak dapat dipercaya karena tidak mewakili kecemasan, ketakutan dan kerusakan nyata di lapangan.
Sementara frasa “heboh di medsos”, secara khusus memberi kesan bahwa video dan narasi tentang keresahan, ketakutan, penderitaan rakyat yang tersebar di medsos, hanya manipulatif, hasil sensasi. Bukan refleksi kondisi nyata, tidak mewakili penderitaan korban di daerah terdampak.
Secara utuh, pernyataan BNPB ini, secara sadar dan terencana disebar untuk mengunci persepsi publik tentang dampak bencana, bahwa keadaan lapangan masih sangat terkendali.
Padahal bisa jadi, korban atau BNPB sedang memaksa, mendesak rakyat untuk percaya bahwa informasi di medsos tidak akurat.
Dimana pernyataan BNPB adalah satu-satunya “sumber informasi kebenaran lapangan”.
Betapa liciknya BNPB, bertindak manipulatif, berusaha mendesak, mempengaruhi persepsi publik tanpa memberi data konkret terkait ekses kerusakan lapangan.
Memaksa publik meyakini klaim tanpa bukti yang bisa saja sangat menyesatkan.
Baca Juga
Berikutnya, ada tujuan lain yg jauh lebih penting. Dengan memaksa publik meyakini bahwa dampak bencana kecil, bencana menjadi tidak penting. Ini bagian dari serangan psikologis yang bertujuan mengendalikan persepsi.
Jika masyarakat telah yakin bahwa bencana tidak separah itu, mereka akan menjadi kurang termotivasi untuk mencari tau dan meributkan sumber terjadinya bencana.
Hal ini tentu saja akan mereduksi nalar kritis, mereduksi urgensi dan rasa ingin tau rakyat, mengurangi pernyataan serta investigasi tentang sumber masalah terjadinya bencana.
Kita tahu, inilah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi kekuasaan terkait bencana banjir Sumatera dan Aceh.
Baca Juga
Rakyat meyakini bahwa banjir ini bukan fenomena alam biasa. Melainkan dampak deforestasi, penebangan liar dan penggundulan hutan yang dilakukan jaringan bisnis besar.
Terkonfirmasi lewat sejumlah video yang menunjukkan adanya gelondongan batang-batang kayu yang ikut terseret terjangan banjir.
Misalnya di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga.
Beragam komentar warganet menduga itu merupakan praktik illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor.
Baca Juga
Kita tahu Gubernur Sumut adalah Bobby Nasution. Dia pejabat berwenang yang memberi izin. Boleh jadi kekuatan mertua Jokowi dan ipar wapresnya, bermain di balik sikap konyol BNPB.
Boleh jadi BNPB sedang jalankan operasi lindungi Bobby dari kejaran isu illegal logging banjir Sumut.
Termasuk mempengaruhi BNPB menolak menetapkan banjir Sumut sebagai bencana nasional demi mereduksi kesan keparahan dampak banjir agar fokus warga hanya tertuju pada soal kemanusiaan dan mengabaikan aktor penyebab bencana.
Presiden Prabowo juga nampaknya mendukung langkah BNPB lewat kalimat himbauan kepada guru untuk untuk menambah silabus pelajaran tentang kesadaran menjaga hutan.
Kalimat yang secara langsung menghindari upaya penelusuran ilegal logging yang boleh jadi menyeret Bobby Nasution sebagai salah satu pelaku pemberi izin. ***
Artikel terkait lainnya
