Kereta Kilat Pajajaran Muncul, Whoosh Terancam? Publik Heboh Soal Anggaran Rp 8 Triliun!
DEMOCRAZY News
29 November 2025 2:15 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Rencana hadirnya proyek kereta cepat konvensional Kilat Pajajaran memantik perdebatan baru di sektor transportasi Jawa Barat.
Bukan tanpa alasan. Proyek yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama PT KAI itu digadang-gadang mampu memangkas perjalanan Jakarta–Bandung menjadi 1,5 jam.
Jauh lebih cepat dari KA reguler namun tetap berada di bawah kecepatan kereta cepat Whoosh yang mampu menempuh jarak serupa hanya dalam 35–46 menit.
Namun, di balik ambisi tersebut, muncul dua isu besar potensi kompetisi langsung dengan Whoosh dan besar-nya anggaran proyek yang mencapai Rp 8 triliun.
Alternatif Baru atau Ancaman bagi Whoosh?
Kilat Pajajaran dirancang sebagai kereta cepat berbasis jalur konvensional.
Tanpa membangun rel baru seperti Whoosh, proyek ini memaksimalkan jalur eksisting lewat percepatan, penataan jadwal, dan modernisasi teknologi operasional.
Dari sisi penumpang, kehadiran Kilat Pajajaran bisa menjadi opsi menarik bagi mereka yang ingin perjalanan cepat tetapi dengan biaya tiket lebih terjangkau dibanding Whoosh.
Di titik ini, proyek ini dipersepsikan sebagai “jembatan” antara kereta ekonomi dan HSR.
Meski demikian, sejumlah analis transportasi menilai kehadiran pesaing baru di koridor yang sama justru dapat menimbulkan kanibalisme penumpang.
Jika tarif Kilat Pajajaran jauh lebih murah dengan waktu tempuh yang tetap kompetitif, pasar Whoosh berpotensi terdampak. Hal ini terutama penting karena Whoosh masih berada dalam fase pemulihan biaya investasi besar.
Anggaran Rp 8 Triliun: Efisiensi Dipertanyakan
Isu paling krusial datang dari sisi pendanaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut menyiapkan skema anggaran bertahap sebesar Rp 2 triliun per tahun mulai 2027.
Hingga menyentuh total kebutuhan sekitar Rp 8 triliun. Angka tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritas anggaran daerah.
Sejumlah pengamat menilai bahwa dengan APBD yang terbatas dan banyaknya kebutuhan mendesak di tingkat provinsi mulai dari perbaikan layanan kesehatan, pendidikan.
Hingga infrastruktur dasae mengalokasikan triliunan rupiah untuk proyek yang berpotensi tumpang tindih dengan Whoosh perlu dikaji secara lebih matang.
Pemerintah daerah berdalih bahwa proyek tersebut bukan hanya untuk mobilitas cepat, tetapi juga bagian dari transformasi besar transportasi Jawa Barat.
Termasuk rencana elektrifikasi jalur lokal dan layanan logistik “Tani Mukti” yang ditujukan untuk mengangkut hasil pertanian.
Namun tetap saja, transparansi, urgensi, dan kelayakan anggaran menjadi sorotan utama publik.
Duel Dua Moda Cepat dalam Satu Koridor
Jika proyek ini berjalan dan Whoosh tetap beroperasi seperti sekarang, publik akan menyaksikan dua moda cepat dalam satu rute strategis.
Pengamat menilai kondisi ini jarang terjadi di negara lain. Biasanya, ketika kereta cepat hadir, layanan dipusatkan pada integrasi, bukan kompetisi.
Baca Juga
Konsekuensinya, pemerintah harus memastikan bahwa kedua moda tersebut saling melengkapi, bukan saling memakan pangsa pasar.
Jika tidak, potensi pemborosan anggaran dan kerugian operator bisa meningkat.
Apakah Kilat Pajajaran Mendesak?
Inilah inti debat yang mengemuka. Di satu sisi, warga berharap adanya transportasi cepat, murah, dan nyaman.
Di sisi lain, proyek besar seperti Kilat Pajajaran butuh kajian mendalam, terutama di tengah kehadiran Whoosh yang sudah beroperasi dan terus berkembang.
Kajian teknis proyek Kilat Pajajaran baru akan dimulai pada 2026, sehingga masa depan proyek ini sebenarnya masih bergerak dinamis.
Namun, perdebatan yang muncul hari ini menunjukkan bahwa publik menuntut transparansi lebih dan argumentasi kuat mengenai manfaat nyata bagi masyarakat.
Sumber: PojokSatu
Artikel terkait lainnya
![[UPDATE] Tiga Tokoh Nasional Turun Gunung ke Polda Metro Jaya, Kawal Kasus Ijazah Jokowi dan Tolak Kriminalisasi Peneliti!](https://democrazy.id/wp-content/uploads/2026/02/UPDATE-Tiga-Tokoh-Nasional-Turun-Gunung-ke-Polda-Metro-Jaya-Kawal-Kasus-Ijazah-Jokowi-dan-Tolak-Kriminalisasi-Peneliti.jpeg)
