Beranda › Ekonomi

KINI TERBUKTI! Bandara Ilegal Morowali Pernah Dibahas Faisal Basri: ‘Ada Republik Dalam Republik’

DEMOCRAZY News 26 November 2025 8:35 pm . 3 menit membaca

DEMOCRAZY.ID – Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, merespons pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, yang menyinggung soal temuan bandara ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah.

Dikatakan Jhon, isu tersebut selaras dengan analisa ekonom senior Faisal Basri yang sebelumnya sempat ramai diperbincangkan publik.

“Saya jadi curiga, jangan-jangan analisa Faisal Basri sebelum meninggal benar,” ujar Jhon, Rabu (26/11/2025).

“Morowali sudah seperti provinsi baru negeri Cina di Indonesia,” tambahnya.

Baca Juga

Lanjut Jhon, ia menyoroti situasi investasi dan industri di kawasan tersebut.

“Hukum RI tidak berlaku, tidak pekerja Cina bebas keluar masuk tanpa aturan. Hilirisasi justru menguntungkan asing karena diskon pajak gila-gilaan,” katanya.

Jhon menegaskan, pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin soal bandara ilegal memperkuat analisis yang pernah diungkap Faisal Basri.

“Jadi pernyataan Faisal Basri relevan dengan pernyataan Menhan Syafri Syamsudin. Jangan ada republik di dalam republik,” terangnya.

Baca Juga

Tidak berhenti di situ, Jhon bilang, pemerintah perlu bersikap tegas agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Kita lihat, seberapa serius negara menangani warisan buruk Jokowi dan oligarki-oligarki brengsek ini,” tandasnya.

Faisal Basri Sebut Morowali Sudah Seperti Provinsi Baru Negeri China: Hukum RI Tidak Berlaku di Sana!

Ekonom senior Indonesia, Faisal Basri, mengaku tidak habis pikir dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang terlalu mempermudah investasi hilirisasi tambang nikel di dalam negeri untuk perusahaan asing.

Ada beberapa masalah yang sebelumnya disoroti oleh Faisal Basri, dan sudah cukup sering ditayangkan di banyak media.

Baca Juga

Di antaranya hilirisasi tersebut menguntungkan perusahaan asing, hingga negara justru tidak untung dari kebijakan itu lantaran memberi diskon pajak dan kemudahan yang terlalu banyak.

Terbaru, dalam kegiatan publikasi ‘Peran Perusahaan Multinasional dalam Hilirisasi Nikel di Indonesia’ yang digelar Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Faisal Basri menyebut sepertinya ada yang mendesain dengan sangat rapi sehingga negara terlihat tolol dalam membangun kerja sama dengan investor dari Tiongkok itu.

Dalam diskusi tersebut, Faisal Basri terlebih dahulu menyinggung soal buruh China yang tidak pakai Visa pekerja di Morowali.

“Saya tidak anti buruh China, tidak. Tapi kalau dia punya keahlian, ada aturannya, pakai visa kerja. Sebagian besar pekerja China itu pakai visa turis. Jadi ibaranya Morowali segala macam itu provinsi kesekiannya China… Negeri Wakanda… hukum ketenagakerjaan tidak berlaku di sana,” cuapnya lagi.

Baca Juga

“Dijadikan kita ini sebagai daerahnya provinsi yang tidak tunduk patuh dan taat kepada Republik ini. Jelas-jelas kriminalisasi pekerja nda diapa-apain demi investasi.

Oleh karena itu, saya rasa kesimpulannya, ada satu desain yang sangat rapi hasil konspirasi di antara begundal-begundal Indonesia dengan China yang mungkin setolol itu.

Ada sesuatu yang mereka (orang yang mendesain) dapat yang kita nggak tahu. Mudah-mudahan itu buku yang berikutnya dari teman-teman yang pada akhirnya akan menceritakan,” ucapnya lagi.

Dalam diskusi itu, AEER menyampaikan hasil kajian terkait Penanaman Modal Asing (PMA) yang menjadi motor di balik pertumbuhan cepat industri pengolahan nikel di Indonesia.

Baca Juga

AEER menunjukkan analisis trekait PMA di industri pengolahan nikel dan industri turunan yang dilakukan segelintir perusahaan-perusahaan multinasional terkemuka dunia di wilayah investasi tambang itu, sehingga perusahaan-perusahaan besar tersebut menjadi pengendali industri dan menjadi penerima manfaat utama.

Sumber: Fajar / Terkini

Baca Juga
bandara ilegalbandara morowalichinafaisal basri
DEMOCRAZY News
Artikel terkait lainnya