Indonesia Strategic and Defence Studies Bongkar Keberadaan Bandara Ilegal yang Diresmikan Jokowi di Morowali, Bebas Otoritas Negara?
DEMOCRAZY News
24 November 2025 11:11 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Latihan komando gabungan TNI di Morowali, Sulawesi Tengah, ternyata bukan sekadar manuver militer di tengah kawasan tambang nikel.
Di balik pendaratan pasukan dan perebutan pangkalan udara itu, muncul klaim mengejutkan tentang sebuah bandara tertutup di area industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang disebut tidak berada di bawah pengawasan otoritas Indonesia.
Dalam Podcast di akun Yotube Forum Keadilan TV, Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies, Edna Caroline Pattisina, mengungkap adanya bandara di dalam kawasan industri Morowali yang menurutnya tidak memiliki kehadiran Bea Cukai, Imigrasi, maupun otoritas navigasi penerbangan Indonesia.
Kondisi ini ia nilai berbahaya bagi kedaulatan dan keamanan nasional.
Baca Juga
Bandara tertutup di kawasan industri nikel
Edna menjelaskan, kawasan industri Morowali membentang hingga sekitar 4.000 hektare dan dikelola perusahaan patungan yang melibatkan investor asing dan mitra lokal. Di dalamnya, berdiri sebuah bandara milik PT IMIP yang dikategorikan sebagai bandara tertutup.
Menurut penuturan Edna, di bandara ini tidak ada petugas Bea Cukai, Imigrasi, maupun otoritas lalu lintas udara.
Ia menyebut informasi yang ia peroleh menyatakan aparat keamanan pun tidak leluasa masuk ke area tersebut.
Kondisi itu membuat arus keluar-masuk orang dan barang seolah berjalan di luar pengawasan negara.
Baca Juga
“Situasi inilah yang kemudian memicu pernyataan tegas Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau latihan komando gabungan TNI di Morowali,” katanya.
Di hadapan prajurit, Sjafrie menegaskan tidak boleh ada “negara dalam negara”, dan menyatakan akan melaporkan temuan bandara tertutup tanpa otoritas Indonesia itu kepada Presiden Prabowo Subianto.
Edna menautkan peristiwa ini dengan garis kebijakan yang ia sebut sudah lama disuarakan Prabowo sejak masa kampanye 2014, ketika isu “kebocoran” kekayaan negara dari sektor tambang ilegal ramai diperbincangkan.
Atas dasar kekhawatiran terhadap tambang ilegal dan kebocoran penerimaan negara, Presiden Prabowo disebut memerintahkan TNI untuk menggelar latihan di kawasan yang dekat dengan tambang-tambang bermasalah, seperti Bangka Belitung dan Morowali.
Baca Juga
Di Morowali, TNI menggelar latihan komando gabungan pada 20 November 2025.
Latihan itu melibatkan satuan Kopasgat dengan skenario perebutan pangkalan udara di bandara PT IMIP.
Bagi Edna, pemilihan lokasi tersebut mengirimkan pesan politik dan militer yang jelas: negara ingin menegaskan kedaulatan di jantung kawasan industri nikel yang strategis.
Ia juga mencatat kehadiran Menhan Safri dalam latihan, yang secara terbuka menyebut operasi tersebut berkaitan dengan penegakan kedaulatan dan penertiban sektor pertambangan.
Baca Juga
Menurut Edna, pesan itu tidak hanya ditujukan kepada publik, tetapi juga kepada pihak-pihak yang selama ini diduga bermain di bisnis tambang dan logistik di sekitar Morowali.
Dalam podcast tersebut, Edna menyinggung fakta bahwa bandara PT IMIP telah diresmikan sejak 2019.
Ia mempertanyakan mengapa selama bertahun-tahun, menurut informasi yang ia serap, tidak ada kehadiran Bea Cukai dan Imigrasi di fasilitas yang digunakan untuk mobilitas orang dan barang keluar-masuk kawasan industri itu.
Edna mengingatkan bahwa di Morowali ada pemerintah daerah, kementerian teknis seperti ESDM, aparat kepolisian, hingga otoritas fiskal dan keimigrasian yang seharusnya memastikan semua fasilitas transportasi strategis berada dalam kerangka regulasi nasional.
Baca Juga
“Diamnya institusi-institusi ini layak dipertanyakan, apakah karena ketidakmampuan, adanya tekanan tertentu, atau konflik kepentingan dengan jaringan ekonomi di balik kawasan industri tersebut,” tegasnya.
Ia juga mengaitkan keberadaan bandara tertutup ini dengan periode kebijakan yang disebutnya memberi banyak kemudahan bagi investor, sehingga membuka ruang privilese yang pada akhirnya berisiko terhadap kedaulatan dan kepastian hukum.
Dari sudut pandang pertahanan, Edna melihat bandara tertutup di Morowali sebagai titik rawan yang tidak boleh diremehkan.
Ia menggambarkan skenario di mana bandara tanpa pengawasan negara membuka peluang masuknya barang dan teknologi sensitif dari luar negeri tanpa kontrol, mulai dari peralatan militer, drone bawah laut, hingga potensi ancaman non-tradisional seperti narkotika atau bahan berbahaya lain.
Edna mengingatkan posisi geografis Indonesia yang berada di tengah persaingan kekuatan besar, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok, dengan kawasan yang didominasi lautan.
Ia menyebut alur laut strategis Indonesia, termasuk jalur yang berdekatan dengan calon ibu kota negara (IKN), sebagai wilayah yang sangat mungkin menjadi medan persaingan kekuatan militer maritim di masa depan, termasuk penggunaan kapal selam dan drone bawah laut.
Dalam konteks itu, bandara yang tidak terintegrasi dalam sistem pengawasan nasional ia anggap dapat menjadi titik pangkal logistik atau operasi yang sulit dilacak.
“Apalagi Indonesia belum memiliki sistem sensor bawah laut yang memadai untuk memantau pergerakan kapal selam dan wahana bawah laut di seluruh wilayah,” ujarnya.
Edna juga menyinggung soal pola investasi Tiongkok di Morowali dan kawasan industri serupa.
Ia menyebut, perusahaan-perusahaan dari negara dengan sistem politik totaliter cenderung tunduk penuh pada kebijakan pemerintah asalnya.
Menurutnya, jika pemerintah Indonesia menetapkan aturan yang tegas dan konsisten, investor akan mengikuti.
Namun ketika regulasi longgar dan penegakan hukum lemah, maka kepentingan nasional berpotensi tergerus demi keuntungan jangka pendek.
Ia menyoroti pula kehadiran sejumlah purnawirawan jenderal di jajaran komisaris perusahaan terkait sebagai bagian dari fenomena lebih luas, yakni keterkaitan antara oligarki tambang, aparat, dan elit lokal.
“Penggunaan TNI untuk menertibkan tambang ilegal dan kawasan industri bermasalah mencerminkan upaya Presiden Prabowo untuk memutus sebagian mata rantai tersebut, meski langkah itu sendiri mengundang perdebatan soal batas peran militer dalam urusan sipil,” jelasnya
Meski memandang latihan komando gabungan TNI di Morowali sebagai sinyal kuat penegakan kedaulatan, Edna mengingatkan agar publik tidak berhenti pada sisi simbolik atau narasi heroik semata.
Ia menekankan pentingnya tindak lanjut konkret: penempatan petugas Bea Cukai dan Imigrasi di bandara PT IMIP, kehadiran otoritas navigasi penerbangan, pengawasan polisi, serta peran aktif pemerintah daerah.
Edna juga mengingatkan kemungkinan bahwa pola serupa muncul di kawasan industri lain atau pelabuhan yang terkait investasi asing.
Karena itu, ia menilai koreksi yang dilakukan pemerintahan sekarang seharusnya tidak berhenti di Morowali, tetapi berlanjut pada pembenahan sistem regulasi, konsistensi penegakan hukum, dan penataan ulang hubungan negara dengan oligarki dan investor.
Bagi Edna, apa yang terjadi di Morowali bukan hanya soal tambang, bukan hanya soal satu bandara, tetapi ujian terhadap definisi kedaulatan Indonesia di era persaingan global yang makin kompleks.
Latihan gabungan TNI di bandara PT IMIP, dalam kacamata itu, menjadi titik awal untuk melihat seberapa jauh pemerintahan Prabowo berani menertibkan praktik masa lalu dan menempatkan kepentingan publik di atas segala bentuk privilese ekonomi.
Sumber: Herald
Artikel terkait lainnya
