DEMOCRAZY.ID – Dalam Podcast Madilog Forum Keadilan TV yang tayang Jumat (21/11), purnawirawan intelijen TNI AL Laksda TNI (Purn.) Sulaiman Ponto meledakkan kritik paling tajam soal kekacauan internal Polri terkait penempatan ribuan anggotanya di luar struktur.
Ponto tidak hanya menyampaikan opini. Ia membawa data resmi Kapolri, surat Menkumham, dan fakta persidangan.
Dan ia bicara to the point, “Yang bohong siapa? Kapolri atau Kadiv Humas? Jangan bohongi publik. Masyarakat ini bukan bodoh.”
Ini sebuah Paradoks Fatal. Katanya Kekurangan Polisi, Tapi Ribuan Justru Dikeluarkan dari Instansi Sipil, menggelikan sekaligus mengancam logika negara hukum, jelas Ponto
Polri memiliki 470.000 personel. Kapolri menyatakan masih butuh 350.000 tambahan. Namun ribuan polisi justru dikeluarkan ke instansi lain
“Sekarang polisi tambah terus tiap tahun, grafik naik. Tapi kok orang-orang ini dikeluarkan? Untuk apa?” kata Ponto
Ia menegaskan, instansi seperti Imigrasi, Bea Cukai, Kehutanan, Kelautan memiliki sekolah kedinasan sendiri.
Kalau kurang, mereka didik sendiri. Kenapa harus minta dari Polri? Dan Polisi Sudah Jadi Supplier Tenaga Kerja?
Ponto menyebut fenomena ini absurd. Seakan-akan sekarang Polri menjadi supplier tenaga kerja. Masuk polisi dulu, nanti disalurkan ke lembaga lain.
Ia menilai praktik ini membuat polisi menganggur secara fungsional, sementara pekerjaan internal Polri sendiri menumpuk.
Menurut Ponto sesuai dokumen resmi Kapolri yang dibacakan di pengadilan.
Ada 4.351 anggota Polri berada di luar struktur, Termasuk 300-an yang ditempatkan di luar negeri. Tetapi Kadiv Humas Polri menyatakan jumlahnya hanya 400.
“Ini data Kapolri yang dibawa ke pengadilan, benar atau Hoax. Atau yang bohong siapa? Kapolri atau Kadiv Humas?”
Ia menegaskan perwira yang bekerja di luar struktur mencapai 1.000 orang mana mungkin jumlahnya hanya 400. Tapi Kalau Benar 400, Sisanya Ke Mana? Ikut Oligarki?
[VIDEO]
Sumber: MoneyTalk