DEMOCRAZY.ID – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Menyoroti kondisi masyarakat berpenghasilan rendah yang menurutnya masih terpukul meski pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat positif.
Kritik itu ia sampaikan dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026.
Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan yang digelar INDEF di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Dalam pidatonya, Cak Imin menegaskan bahwa angka pertumbuhan ekonomi sering kali dijadikan patokan utama dalam menilai kinerja ekonomi nasional.
Padahal situasi riil yang dialami masyarakat kerap jauh berbeda.
“Kita sering terpaku pada angka-angka yang muncul dalam ringkasan eksekutif,” ujarnya dilansir kompas.com.
Ia mengingatkan bahwa angka tidak selalu mencerminkan denyut kehidupan masyarakat bawah yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurut laporan BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen pada kuartal ketiga 2025.
Sementara OECD bahkan memproyeksikan pertumbuhan 4,9 persen pada 2025 lebih tinggi dari rata-rata global yang berada di level 2,9 persen.
Meski demikian, Cak Imin menekankan bahwa indikator tersebut tidak otomatis berarti kesejahteraan masyarakat meningkat.
Ia mencontohkan para pekerja yang upahnya sulit mengejar kenaikan harga kebutuhan pokok.
Kondisi para petani dan nelayan juga belum banyak berubah, masih bergantung pada pola produksi yang stagnan dan rentan pada fluktuasi harga.
Sementara itu, pekerja informal tetap bergulat dengan minimnya perlindungan, dan pelaku UMKM hidup dalam ketidakpastian penghasilan.
“Kalau kita melihat langsung ke lapangan, akan terasa betapa beratnya hidup sebagian besar masyarakat kita,” ujar Ketua Umum PKB tersebut.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan bukan fenomena baru.
Selama satu dekade terakhir, ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi tantangan yang terus berulang.
Di daerah pedesaan, misalnya, potensi ekonomi besar tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan warganya.
Data menunjukkan, dari 23,85 juta penduduk miskin di Indonesia, sekitar 2,38 juta berada dalam kategori miskin ekstrem.
Separuh dari angka tersebut berada di desa menandakan bahwa basis produksi pangan negara justru menjadi wilayah yang paling rentan terhadap kemiskinan.
Cak Imin juga menyinggung ketimpangan kekayaan yang semakin mencolok. Meski rasio gini turun menjadi 0,38, kesenjangan belum benar-benar mengecil.
“Satu persen orang terkaya menguasai hampir 50 persen total kekayaan nasional,” ujarnya.
Kondisi ini menurutnya menjadi cermin bahwa pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata.
Ia mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk melihat pembangunan ekonomi tidak hanya dari capaian angka, melainkan dari kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran utama.
Baginya, keberhasilan ekonomi seharusnya tercermin melalui peningkatan kualitas hidup warga, bukan sekadar grafik pertumbuhan dalam laporan resmi.
Cak Imin menilai Indonesia perlu menata ulang arah kebijakan ekonomi agar lebih berpihak pada kelompok rentan, seperti pekerja informal, petani, nelayan, dan UMKM.
Ia mendorong penguatan perlindungan sosial, pemerataan akses produksi, dan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif.
Dengan menutup paparannya, ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju.
Tetapi hal itu hanya akan terwujud jika pembangunan ekonomi benar-benar menyentuh masyarakat di seluruh lapisan.
“Pertumbuhan harus dirasakan semua orang, bukan hanya mereka yang berada di puncak piramida ekonomi,” tegasnya.
Sumber: PojokSatu