Politikus NasDem Sebut Rezim Jokowi Jahat, PSI: Bukannya Dulu Dukung?
DEMOCRAZY News
20 November 2025 2:03 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyindir partai lamanya, Nasdem yang menyebut rezim Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) jahat karena banyak bendungan yang tak berfungsi.
Ali mengatakan, Presiden hanyalah pengambilan kebijakan, sedangkan urusan teknis dipegang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat pada saat itu.
“Bukannya dulu Fraksi Nasdem itu bagian daripada Pak Jokowi? Mungkin anggota DPR belum belajar juga kali ini ya. Presiden itu pengambil kebijakan ya. Terus kemudian teknisnya itu adalah PU,” ujar Ali saat ditemui di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11/2025).
“Kemudian turun ke balai perencanaan, kemudian gubernur itu ada kerja bersama. Terus kalau membangun bendungan, terus fungsionalnya tentunya pasti setelah bendungan selesai, akan dibangun dengan jaringan tersiernya. Akan dibangun dengan persawahannya,” sambungnya.
Baca Juga
Ali bertanya-tanya kenapa Jokowi malah dituding jahat karena itu.
Dia kembali menekankan bahwa pasti ada menteri yang merencanakan teknis daripada kebijakan pembangunan bendungan di masa lalu.
“Terus kok Jokowi-nya yang jahat? Mungkin DPR-nya belum belajar kali ya. Bahwa satu rencana pembangunan itu, Presiden-nya membangun, membuat kebijakan, kemudian di tataran menteri merencanakan teknis dan lain-lain. Tapi tidak bisa direncanakan dalam satu waktu, kemudian selesai,” jelas Ali.
Menurut Ali, berhubung Presiden Prabowo Subianto mendukung keberlanjutan, maka proyek-proyek di zaman Jokowi bakal difungsionalkan.
Dia pun mendesak Nasdem agar terus mengawal setiap pembangunan yang mereka setujui.
“Nah, tugas DPR itu kemudian berteriak, bersuara, termasuk teman-teman dari Fraksi Nasdem yang dulu menjadi bagian orang yang menyetujui penganggaran daripada proyek itu, pembangunan bendungan itu, harusnya mampu mensuarakan itu untuk meneruskan pembangunannya sampai dia fungsional. Harusnya mampu mengawal setiap pembangunan, apalagi bendungan masyarakat,” katanya.
Dikutip dari Warta Kota, anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Sebab kata dia, pemerintahan sebelumnya hanya memprioritaskan proyek tanpa melihat efektivitas dari bangunan tersebut.
Hal itu diungkapkan Mori Hanafi dalam rapat kerja (Raker) bersama Menteri Pekerjaan Umum di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (17/11/2025).
Mori menyebut bahwa dirinya mendapatkan laporan bahwa banyak mega infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB) di era Joko Widodo (Jokowi) yang tidak berfungsi. Salah satunya bendungan.
Setidaknya ada lima bendungan yang diresmikan di era Jokowi demi memitigasi terjadinya kekeringan di provinsi tersebut.
Ketujuh bendungan itu yakni Bendungan Tanju diresmikan tahun 2018, Bendungan Mila diresmikan pada 2019, dan Bendungan Bintang Bano diresmikan 2022.
Kemudian Bendungan Beringin Sila diresmikan 2022, dan Bendungan Tiu Suntuk diresmikan pada 2024.
Sementara Bendungan Meninting yang sudah mulai dibangun pada 2020, hingga kini masih dalam proses pekerjaan.
Menurut Mori, banyak bendungan yang dibangun di era Jokowi justru tak bisa langsung dimanfaatkan masyarakat karena belum dilengkapi saluran irigasi.
“Bendungan ini banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu enggak habis dipakai sekarang pak, enggak fungsi,” ucap Mori seperti dimuat Youtube Komisi V DPR RI.
“Di semua tempat di NTB itu bendungan tidak bisa dipakai karena tidak ada jaringan irigasinya,” jelas Mori.
Mori pun menyarankan agar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali menyeleksi lagi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat dan tidak bermanfaat langsung bagi masyarakat ke depannya agar anggaran tak terbuang sia-sia.
Terutama terkait dengan 15 bendungan yang akan dibangun di era Prabowo Subianto.
Jangan sampai kata Mori, ke depannya ke-15 bendungan tersebut akan minim fungsi seperti bendungan sebelumnya.
Sumber: Kompas
Artikel terkait lainnya
