7 Menteri Diisukan Kena Reshuffle, Murni Faktor Kinerja atau Muatan Politis Jika Terjadi?
DEMOCRAZY News
28 Januari 2026 5:09 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Tujuh menteri di Kabinet Merah Putih diisukan akan dirombak atau di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan informasi yang diterima, ketujuh orang yang bakal diganti yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.
Lalu ada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana.
Namun, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana terkait kebenaran nama-nama di atas akan terkena reshuffle atau tidak.
Baca Juga
Kendati demikian, ada informasi bahwa Prabowo akan melantik sejumlah pejabat pada Rabu (28/1/2026) sekira pukul 13.00 WIB di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Lalu, jika reshuffle benar-benar dilakukan, apakah memang murni karena kinerja atau ada muatan politis di dalamnya?
Murni Kinerja, Tak Ada Unsur Politis
Pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai bahwa tak ada unsur politis jika memang Prabowo akan melakukan reshuffle saat ini.
Menurutnya, perombakan murni karena faktor evaluasi kerja.
Adi juga mengatakan nama-nama yang beredar akan terkena reshuffle kemungkinan tidak sepenuhnya dicopot.
Dia menilai ada beberapa orang yang akan digeser ke jabatan menteri lainnya.
“(Faktor) pertama mungkin karena faktor evaluasi kinerja karena apapun reshuffle itu faktor utama (dilakukan) soal (evaluasi) kerja.”
“Kedua, mungkin juga ada rotasi posisi menteri. Dalam beberapa kasus reshuffle terjadi karena menggeser posisi menteri ke menteri lainnya,” jelasnya kepada Tribunnews.com, Senin.
Baca Juga
Ketika ditanya apakah nama-nama yang beredar layak untuk di-reshuffle, Adi enggan untuk menanggapinya.
Ia hanya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.
Dia mengungkapkan publik hanya bisa memberikan kritik sekaligus menyarankan menteri tertentu untuk diganti.
“Selama ini yang memang jadi pergunjingan (publik) memang menteri, bukan pejabat selevel menteri,” ujarnya.
Baca Juga
Adi turut mengomentari terkait Prabowo telah melakukan reshuffle sebanyak lima kali jika isu perombakan yang akan dilakukan benar-benar terjadi.
Menurutnya, hal tersebut baik dilakukan di mana menunjukkan bahwa Prabowo serius dalam pembenahan birokrasi di pemerintahan.
“Bagus malah (jika sering melakukan reshuffle). Itu menunjukkan betapa presiden serius benahi pemerintahan. Jika menteri tak perform, ya ganti,” pungkasnya.
Reshuffle Prabowo Banyak Faktor: Bisa Kinerja hingga Minimalisasi ‘Pengaruh’ Jokowi
Pandangan sedikit berbeda disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti.
Baca Juga
Menurutnya, banyak faktor dipertimbangkan oleh Prabowo jika reshuffle dilakukan saat ini.
Ray mencontohkan terkait isu reshuffle terhadap Sugiono yang disebut akan digantikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono.
Jika benar-benar diganti, dia menilai reshuffle dilakukan karena menurutnya kinerja Sugiono sebagai Menlu memang kurang optimal.
Ia menduga hal tersebut bisa terjadi karena Sugiono turut menjabat sebagai Sekjen Partai Gerindra.
“Bahkan tak jarang beliau banyak berada di dalam negeri ketimbang melanglang buana menjadi duta Indonesia di berbagai negara dan forum internasional.”
“Saya khawatir, jelajahan negara Pak Prabowo bisa jadi sama atau mungkin lebih banyak daripada Menlu Sugiono,” jelasnya ketika dihubungi Tribunnews.com.
Sama dengan Sugiono, Ray menilai isu Widiyanti akan dicopot selaras dengan kinerjanya sebagai Menpar yang menurutnya kurang optimal.
“Banyak peluang menjadikan Indonesia banjir turis terlewat begitu saja. Banyak event penting dalam negeri yang sebenarnya layak untuk mendatangkan turis ke Indonesia.”
“Musik, budaya, bahkan sekarang makanan, tapi seperti kurang optimal dipromosikan,” tuturnya.
Di sisi lain, pandangan berbeda disampaikan Ray terkait isu Menteri HAM Natalius Pigai yang akan terkena reshuffle.
Menurutnya, apabila terealisasi, reshuffle terhadap Pigai bukan karena kinerjanya tetapi kesalahan dari adanya Kementerian HAM itu sendiri sejak dipisah oleh Prabowo saat awal menjabat.
Sebagai informasi, Kementerian HAM sebelumnya bergabung dengan Kementerian Hukum di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Ray menganggap pemisahan ini berbuntut kepada ketidakjelasan tugas dan fungsi dari Kementerian HAM itu sendiri.
“(Kementerian HAM) masuk ke bidang hukum tidak, masuk ke penegak hukum juga tidak,” jelasnya.
Selain itu, adanya Kementerian HAM semakin salah ketika berada di pemerintahan yang seharusnya menjadi obyek hukumnya.
Dia mengatakan hal itu membuat Kementerian HAM tidak bisa bekerja secara optimal, khususnya ketika adanya pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Baca Juga
“Jadi saya mengusulkan kementerian ini dihapuskan saja atau kembali digabung dengan Kemenkum,” tuturnya.
Sementara terkait isu Pratikno dan Sakti Wahyu Trenggono akan di-reshuffle, Ray menduga hal ini menjadi upaya Prabowo untuk menyingkirkan menteri yang sempat menjabat di era Jokowi.
Diketahui, saat di era kepemimpinan Jokowi, Pratikno sempat menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Sementara Sakti mengemban jabatan yang sama dengan saat ini yakni Menteri KKP.
Baca Juga
Selain itu, ia juga sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) pada tahun 2019 lalu.
Kendati demikian, Ray juga menilai kinerja Pratikno dan Sakti kurang optimal sehingga memang layak untuk diganti.
“Kalau Pratikno dan Sakti Wahyu Trenggono (di-reshuffle) karena merupakan sisa menteri yang besar bersama dengan Jokowi.”
“Nampaknya, ini lanjutan dari reshuffle sebelumnya yang memang banyak menyisir menteri-menteri yang dulu pernah bersama Pak Jokowi. tapi, faktor kinerja juga mendukung (mereka diganti),” bebernya.
Baca Juga
Khusus untuk Sakti, Ray juga menganggap bisa dicopot dari jabatannya karena faktor kesehatan.
Hal ini, menurutnya, berkaca dari Sakti yang sempat pingsan ketika memimpin upacara penghormatan dan pelepasan jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 di Kantor KKP, Jakarta Selatan, pada Minggu (25/1/2026).
Sakti sempat mengatakan bahwa penyebab dirinya pingsan karena kelelahan secara fisik dan mental buntut adanya korban yang merupakan anak buahnya di KKP.
Lalu untuk isu reshuffle terhadap Meutya Hafid sebagai Menkomdigi, Ray menganggap hal tersebut sebagai upaya penyegaran di kalangan elit Golkar terkait jatah menteri.
Dia memprediksi jika reshuffle dilakukan, maka penggantinya juga berasal dari Golkar.
“Mungkin akan ada penggantinya dari internal Golkar. Semacam penyegaran di kalangan elite Golkar,” jelasnya.
Terakhir, terkait isu Qodari diganti, Ray menduga Prabowo telah menyiapkan jabatan menteri lainnya di Kabinet Merah Putih.
Ia menduga Qodari akan menggantikan Pratikno sebagai Menteri PMK.
“Qodari bisa digantikan tapi boleh jadi sedang dipersiapkan untuk jabatan menteri. Bisa juga menggantikan Pak Pratikno di Menko PMK,” pungkasnya.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
