5 POIN Surat Terbuka untuk Prabowo dari Connie: Tegaskan Status Morowali
DEMOCRAZY News
29 November 2025 3:08 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait operasional Bandara Khusus PT IMIP atau IMIP Private Airport, berjalan tanpa pengawasan negara.
Connie menilai kondisi ini sebagai kelalaian terhadap kedaulatan negara sehingga meminta Prabowo menindaklanjutinya.
Dalam surat terbuka yang diunggah dalam akun Instagram-nya, Connie mengakui posisi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), sebagai kawasan investasi yang berperan penting terhadap ekonomi nasional.
Namun ia menyoroti Morowali kini berkembang jauh lebih cepat dari sistem pengawasan negara.
“Investasi yang masif baik asing maupun domestik tidak diimbangi mekanisme kontrol yang tegas dan terpadu,” kata Connie.
Connie menegaskan mekanisme kontrol yang tegas dan terpadu tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, dan Perpres 82 Tahun 2022 Tentang Hilirisasi.
Selain itu, kata dia, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengamanan Objek Vital oleh Polri, turut mengamanatkan hal serupa.
“Keterlambatan negara dalam memperkuat koordinasi ini melahirkan celah strategis, mulai dari pengawasan data geospasial, keberadaan tenaga kerja asing, potensi kebocoran informasi, hingga lemahnya integrasi keamanan kawasan,” katanya.
“Ketika data geospasial, perizinan, tata ruang, dan infrrastruktur digital tidak berada sepenuhnya dalam kendali negara, maka kita sedang membuka pintu risiko yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan ekonomi, yaitu kehilangan kendali atas jantung strategis negara,” imbuhnya.
Lebih lanjut Connie menyoroti koordinasi antarlembaga seperti Badan Informasi Geospasial (BIG), ESDM, Marves, Kemenperin, TNI, Polri hingga Pemda kerap berjalan parsial dan tidak sistemik. Situasi ini, dapat menciptakan ruang abu-abu.
“Negara tidak boleh kalah cepat dari arus investasi, apalagi sampai tertinggal dalam pengamanan informasi dan aset vital,” cetusnya.
Untuk itu, Connie mendorong Prabowo agar menginstruksikan audit menyeluruh atas tata kelola data, keamanan, dan investasi di Morowali.
Baca Juga
Dia juga meminta penguatan peran BIG sebagai otoritas tunggal data geospasial tanpa pengecualian, dan membangun Komando Pengawasan Terpadu Obvitnas yang melibatkan TNI, Polri, BIG, dan lembaga teknis.
Selain itu, dia juga meminta Prabowo merevisi mekanisme perizinan yang selama ini terlalu sektoral dan mudah diintervensi.
Terakhir, Connie meminta penegasan kembali Morowali sebagai kawasan kedaulatan strategis, bukan sekadar kawasan investasi.
“Surat ini saya sampaikan bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi untuk mengingatkan bahwa: Kelalaian terhadap objek vital adalah kelalaian terhadap kedaualatan,” ujar Connie.
Baca Juga
“Dan kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan,” tegasnya.
[DOC]
Baca Juga
Sumber: Detik
Artikel terkait lainnya
