‘5 Aktor Utama’ di Balik Krisis Berkepanjangan AS & Israel Vs Iran

DEMOCRAZY.ID – Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan militer terhadap Iran.

Serangan dilakukan setelah negosiasi penghentian pengembangan nuklir gagal, sekaligus merespons tindakan keras terhadap demonstrasi besar-besaran yang menentang rezim Iran.

Mengutip South China Morning Post (SCMP), Sabtu (28/2/2026), sejumlah tokoh penting mempunyai perah besar dalam krisis AS & Israel Vs Iran.

Berikut 5 aktor utama dalam krisis ini:

Presiden AS Donald Trump

Trump berupaya memposisikan dirinya sebagai pembawa perdamaian global, tetapi terhadap Iran ia secara konsisten mengambil sikap keras.

Tahun lalu, pasukannya bergabung dengan perang Israel melawan republik Islam dengan melakukan serangan terhadap situs-situs nuklir.

Selama demonstrasi massal yang mengguncang Iran bulan lalu, Trump memperingatkan bahwa ia akan menyerang sangat keras jika pihak berwenang mulai membunuh orang seperti yang mereka lakukan di masa lalu.

Pada masa jabatan pertamanya, Trump adalah arsitek doktrin tekanan maksimum yang bertujuan melemahkan Iran secara ekonomi dan diplomatik.

Pada 2018, ia menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian internasional mengenai program nuklir Iran, yang sebelumnya menawarkan pelonggaran sanksi kepada Teheran sebagai imbalan atas pembatasan ambisi nuklirnya.

Sementara negara-negara Barat dan Israel menuduh Iran berupaya memiliki senjata nuklir, Teheran secara konsisten menyatakan bahwa programnya bertujuan untuk kepentingan sipil.

Bulan ini, Trump kembali membuka negosiasi tidak langsung dengan Iran sambil terus meningkatkan ancamannya.

Ayatollah Ali Khamenei

Pemimpin tertinggi berusia 86 tahun ini sejak lama menjadi simbol sikap menantang republik Islam Iran terhadap musuh-musuhnya, terutama Amerika Serikat dan Israel.

Berkuasa sejak 1989 dan memiliki keputusan akhir dalam semua urusan penting negara, Khamenei mengawasi kemajuan bertahap program nuklir Iran, dengan membingkai pengayaan uranium sebagai hak kedaulatan.

Perluasan pengaruh regional Iran di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman menjadi ciri utama kebijakan luar negerinya.

Khamenei bersikeras bahwa Iran tidak akan pernah menyerah kepada Amerika Serikat dan bersikap skeptis terhadap diplomasi.

Selama pembicaraan nuklir pada 2025, ia mengatakan bahwa ia meragukan kesepakatan akan membuahkan hasil apa pun.

Ia juga berpendapat bahwa masalah Iran harus diselesaikan secara internal.

Ketika pembicaraan dilanjutkan, ia memperingatkan bahwa Iran mampu menenggelamkan kapal perang Amerika.

Khamenei menolak meninggalkan pengayaan uranium dan tidak akan membuka pembahasan mengenai program rudal Iran.

“Orang Amerika harus tahu bahwa jika mereka memulai perang, kali ini itu akan menjadi perang regional,” katanya memperingatkan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu

Selama beberapa dekade, Netanyahu menggambarkan ambisi nuklir Iran, persenjataan rudalnya, dan dukungannya terhadap kelompok militan sebagai bahaya eksistensial.

Dorongannya untuk aksi militer terwujud selama perang 12 hari pada bulan Juni. Ia menegaskan bahwa Israel akan kembali bertindak untuk mencegah kebangkitan kemampuan serangan Iran.

Bulan lalu, saat berbicara langsung kepada publik Iran, Netanyahu mengatakan ia berharap “bangsa Persia akan segera dibebaskan dari kuk tirani”.

Dan bulan ini ia memperingatkan bahwa “jika para ayatollah membuat kesalahan dan menyerang kami, mereka akan merasakan respons yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan”.

Netanyahu berulang kali mendesak rakyat Iran untuk menggulingkan para pemimpinnya dan memulihkan hubungan yang pernah dimiliki kedua negara sebelum revolusi Islam 1979.

Reza Pahlavi, putra sang Shah Iran

Putra tertua shah terakhir Iran memposisikan dirinya sebagai calon pemimpin untuk transisi demokratis di negara tersebut, yang belum ia kunjungi sejak sebelum revolusi.

Mantan putra mahkota ini menjadi sorotan global selama protes baru-baru ini, di mana “Pahlavi akan kembali” menjadi salah satu slogan anti-pemerintah yang diteriakkan secara nasional.

Pria berusia 65 tahun itu mendesak warga Iran untuk bergabung dalam protes dan menyerukan demonstrasi di luar negeri.

Berbasis di Amerika Serikat, ia mendesak Washington untuk campur tangan secara langsung guna mendukung warga Iran yang berupaya menggulingkan otoritas.

“Saya di sini untuk menjamin transisi menuju masa depan demokratis sekuler,” kata Pahlavi kepada para pendukungnya di Munich bulan ini.

“Sudah waktunya mengakhiri republik Islam,” ujarnya, sambil mendesak Trump untuk membantu.

Ia tetap menjadi sosok yang memecah belah, khususnya di dalam oposisi Iran.

Pahlavi menghadapi kritik atas dukungannya terhadap Israel, tempat ia melakukan kunjungan yang sangat dipublikasikan pada 2023.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman

Putra mahkota sekaligus penguasa de facto ini memiliki pandangan yang sama dengan negara-negara Teluk lainnya, yang mana mereka senang melihat Iran melemah, tetapi khawatir bahwa destabilisasi dapat memicu kekacauan di kawasan.

Arab Saudi yang mayoritas Sunni, pengekspor minyak terbesar dunia, memiliki hubungan yang secara tradisional tegang dengan Iran, rival Syiah beratnya di seberang Teluk.

Beberapa bulan setelah menjadi putra mahkota pada 2017, Pangeran Mohammed memicu kemarahan di Teheran ketika ia menggambarkan Khamenei sebagai “Hitler” Timur Tengah.

Namun Riyadh dan Teheran mengubur perselisihan ketika mereka memulihkan hubungan pada 2023 melalui rekonsiliasi yang dimediasi oleh China.

Stabilitas kawasan menjadi tujuan bagi Arab Saudi seiring upayanya menjalankan transformasi ekonomi untuk menarik pariwisata dan bisnis, guna mengurangi ketergantungan pada minyak.

Ketika serangan AS terhadap Iran tampak mungkin terjadi bulan lalu, Arab Saudi dan monarki Teluk lainnya mendesak Washington untuk menahan diri.

Pangeran Mohammed kemudian berjanji tidak akan mengizinkan serangan terhadap Iran dari wilayah Arab Saudi, yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS.

Sumber: Detik

Artikel terkait lainnya