4 POIN Pernyataan Kapolri ‘Tolak’ Polri di Bawah Kementerian
DEMOCRAZY News
27 Januari 2026 11:07 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait wacana Polri di bawah kementerian.
Jenderal Sigit menegaskan menolak usulan itu dan tetap berpegang pada posisi Polri yang langsung di bawah Presiden.
Hal itu disampaikan Jenderal Sigit dalam rapat kerja di Komisi III DPR, Jakarta, Senin (25/1). Jenderal Sigit juga menolak tegas jika ada tawaran yang ingin menjadikannya sebagai Menteri Kepolisian.
Di dalam rapat kerja itu, Kapolri memaparkan capaian kinerja Polri. Jenderal Sigit mengatakan indikator capaian Polri di tahun 2025 mencapai 91,54%.
Baca Juga
“Kemudian terkait evaluasi capaian kinerja tahun 2025 indikator keberhasilan, rencana kerja dan target-target capaian 2026 kami tuangkan sebagai berikut capaian kinerja Polri 2026 terbagi dalam 6 strategis dan 17 indikator kinerja,” kata Jenderal Sigit.
1. Polri Di Bawah Presiden Mandat Reformasi
Kapolri Jenderal kemudian membahas perkembangan institusi Polri dalam rapat Komisi III DPR.
Jenderal Sigit mengatakan reformasi 1998 mengamanatkan Polri berada di bawah presiden.
Kapolri awalnya mengatakan Polri telah mengalami berbagai perkembangan.
Kapolri mengatakan Polri pernah berada di bawah Kemendagri, lalu berada di bawah Perdana Menteri pada 1946-1961.
“Dan di situ diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Kemudian, tahun 1966 sampai 1998 Polri tergabung dengan ABRI dengan tugas dan pendekatan yang lebih militeristik,” ujarnya.
Dia mengatakan Polri kembali mengalami perubahan pada masa reformasi. Reformasi membuat Polri tidak lagi berada di bawah ABRI.
Jenderal Sigit mengatakan reformasi juga mengamanatkan Polri berada di bawah presiden.
Hal itu, katanya, sesuai dengan TAP MPR VI/MPR/2000 dan TAP MPR VII/MPR/2000.
Dia mengatakan Polri menghadapi banyak tantangan dalam menjaga keamanan di wilayah Indonesia yang sangat luas.
Menurutnya, posisi Polri berada di bawah Presiden merupakan hal yang ideal.
“Posisi Polri saat ini dihadapkan dengan luasan geografis, berbagai banyaknya jumlah masyarakat Indonesia kita memiliki 17.380 pulau dan apabila dibentangkan sebagaimana disampaikan bapak Presiden luas kita setara London sampai Moskow. Artinya dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden sehingga di dalam melaksanakan tugasnya Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel,” ujarnya.
2. Tolak Tegas Ide Polri Di Bawah Kementerian
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak ide yang menempatkan Polri di bawah kementerian.
Jenderal Sigit menilai penempatan Polri di bawah kementerian melemahkan Polri sendiri dan juga Presiden RI.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sigit.
Jenderal Sigit menilai posisi Polri seperti saat ini, yaitu langsung di bawah Presiden RI, akan sangat membantu kepala negara.
Dia menyebut penempatan Polri di bawah kementerian khusus akan menimbulkan potensi ‘matahari kembar’.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi ‘matahari kembar’ menurut saya,” kata Jenderal Sigit.
3. Pilih Jadi Petani Dibanding Menteri Kepolisian
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan dirinya ditawari kursi menteri kepolisian. Tawaran itu terkait ide menempatkan Polri di bawah kementerian khusus.
“Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan, ‘Kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun’. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian,” kata Jenderal Sigit dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Jenderal Sigit memilih menjadi petani ketimbang menteri kepolisian.
Dia menyebut ide menempatkan Polri di bawah kementerian akan melemahkan insitusi yang dipimpinnya, negara maupun Presiden RI sendiri.
“Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Kapolri.
“Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden,” imbuh dia.
4. Minta Anggota Perjuangkan Polri Tetap Di Bawah Presiden
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga meminta jajaran terus mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden sampai titik darah penghabisan.
“Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” kata Jenderal Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Jenderal Sigit mengungkap hal itu di akhir rapat.
Ia awalnya berterima kasih pada para Fraksi DPR RI yang telah menyatakan dukungan agar Polri tetap di bawah Presiden RI.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sumber: Detik
Artikel terkait lainnya
