4 Anggota BAIS Terlibat Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS, Ini Analisa Eks KABAIS TNI!
DEMOCRAZY News
20 Maret 2026 3:00 am
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengamankan empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang diduga terlibat penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.
Keterlibatan keempat oknum anggota TNI dari matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) menjadi catatan bagi BAIS TNI.
KABAIS TNI 2011-2013, Laksda TNI Purn Adv Soleman B Ponto mengatakan, pernyataan Danpuspom TNI bahwa empat prajurit yang merupakan anggota Denma BAIS TNI diduga melakukan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menempatkan perkara ini tidak lagi sekadar sebagai tindak pidana biasa, tetapi sebagai persoalan serius yang menyentuh profesionalitas dan kehormatan institusi intelijen militer.
“Dalam pernyataannya disebutkan para pelaku berasal dari AL dan AU. Di sinilah muncul persoalan yang perlu dikritisi secara tajam dan proporsional. Sebab mereka berada dalam struktur BAIS dan bekerja dalam sistem intelijen yang terintegrasi,” ujarnya, Kamis (19/3/2026).
Menurut Soleman, mereka tidak lagi bertindak dalam kapasitas operasional matra asal.
Dengan demikian, penyebutan matra AL dan AU dalam konteks ini menjadi problematik karena mengaburkan struktur tanggung jawab.
“Dalam sistem militer, tanggung jawab melekat pada struktur komando saat ini, bukan asal pembinaan ketika seorang prajurit sudah ditempatkan, ditugaskan, dan bekerja di BAIS maka tanggung jawab operasional sepenuhnya berada pada BAIS, bukan pada matra asal,” katanya.
Selain itu, penyebutan nama matra juga berpotensi mengambinghitamkan matra.
Baca Juga
Sebab penyebutan matra dalam konteks negatif seperti ini berpotensi menyeret nama baik AL dan AU dan menciptakan persepsi publik bahwa matra tertentu terlibat padahal tidak memiliki hubungan komando dalam peristiwa tersebut.
“Ini berbahaya karena menyebarkan beban kesalahan ke institusi yang tidak relevan secara operasional. Mengganggu prinsip integrasi intelijen,” katanya.
Soleman menjelaskan, BAIS TNI dibentuk sebagai organisasi intelijen terpadu lintas matra.
Ketika seorang prajurit masuk ke BAIS maka dia tidak lagi mewakili AL, AU, atau AD tetapi menjadi bagian dari satu entitas BAIS TNI.
Maka, mengembalikan identitas matra dalam konteks kesalahan bertentangan dengan prinsip integrasi intelijen itu sendiri.
Selain itu, pernyataan tersebut juga bisa menciptakan disorientasi public.
Sebab masyarakat yang tidak memahami struktur militer dapat dengan mudah menyimpulkan ini adalah persoalan matra bukan persoalan BAIS.
Padahal yang seharusnya dipahami ini adalah persoalan di dalam tubuh BAIS sebagai satuan intelijen.
Soleman juga menyinggung adagium intelijen. Di mana dalam dunia intelijen dikenal adagium “Berangkat tugas dianggap mati, hilang tidak dicari, gagal dicaci maki, menang tidak dipuji.”
Hal ini berarti keberhasilan adalah kewajiban dan kegagalan adalah tanggung jawab yang harus dievaluasi keras.
Dalam konteks ini, kata Soleman, pelaku terungkap dan peristiwa terbuka ke public. Tidak hanya itu, institusi juga terseret.
Dengan demikian, ini adalah indikator kegagalan profesional yang tidak bisa ditutup-tutupi.
Tidak hanya itu, Soleman juga menyoroti peran Asintel Panglima TNI dan Asintel Matra.
Untuk itu, Soleman mendorong perlunya membentuk Tim Investigasi Bersama.
Dalam struktur TNI, fungsi intelijen berada dalam koordinasi Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI.
Namun karena personel BAIS berasal dari lintas matra, maka dalam kasus ini Asintel Panglima TNI harus bertindak bersama-sama dengan Asintel KSAL dan Asintel KSAU untuk membentuk Tim Investigasi Internal Terpadu.
“Pendekatan bersama ini penting karena personel berasal dari pembinaan matra AL dan AU dengan penugasan berada di BAIS sehingga terdapat irisan antara fungsi pembinaan dan fungsi operasional,” katanya.
Pembentukan Tim Bersama ini bertujuan untuk menjamin objektivitas lintas matra dan BAIS. Menghindari konflik kepentingan internal dan menutup celah saling lempar tanggung jawab.
Selain itu, memastikan pertanggungjawaban komando dari hulu ke hilir dan menjaga kehormatan seluruh matra sekaligus BAIS sebagai satu kesatuan.
“Tim gabungan ini harus bekerja secara sistematis dengan mandat sebagai berikut, menguji status penugasan, apakah ada sprint resmi, apakah ada penggunaan fasilitas kedinasan, bagaimana posisi personel saat kejadian, melibatkan data BAIS dan data pembinaan matra,” katanya
Soleman menambakan, karena personel berasal dari matra tetapi bertugas di BAIS, maka harus ditelusuri rantai komando operasional di BAIS, rantai pembinaan dari matra asal kemungkinan irisan atau celah koordinasi ini penting untuk memastikan tidak ada kekosongan tanggung jawab komando.
Termasuk mengurai perencanaan dan pelaksanaan yang mencakup bagaimana target ditentukan, siapa yang menginisiasi, bagaimana koordinasi dilakukan termasuk kemungkinan perintah formal dan informal atau pembiaran sistem.
“Harus ada audit penyalahgunaan institusi. Apakah BAIS dijadikan tameng, apakah ada rasa kebal hukum apakah ada penyalahgunaan jaringan intelijen jika ada ini menunjukkan kegagalan sistemik, bukan sekadar individual,” katanya.
Tidak hanya itu, karena melibatkan lintas matra maka perlu dievaluasi bagaimana pembinaan personel dilakukan, apakah ada kelemahan dalam kontrol perilaku, apakah ada kegagalan dalam deteksi dini.
“BAIS tidak boleh defensive dan merespons dengan kemarahan pembelaan diri atau pengalihan isu. Sebaliknya harus menjadikan ini sebagai cambuk pembenahan internal lintas struktur,” tegasnya.
Tim investigasi bersama juga harus menghasilkan penetapan tanggung jawab komando lintas struktur, pemetaan kegagalan sistem BAIS dan matra rekomendasi reformasi intelijen terpadu, langkah disiplin terhadap pihak yang lalai serta penguatan integrasi BAIS sebagai satu entitas, bukan agregasi matra.
“Kasus ini ujian bagi BAIS TNI dan seluruh sistem intelijen TNI. Penyebutan matra AL dan AU dalam konteks ini harus diluruskan karena ketika prajurit telah berada di BAIS, maka dia bukan lagi representasi matra, tetapi bagian dari satu sistem intelijen terpadu,” tandasnya.
Karena itu tanggung jawab tidak boleh dipecah, tetapi harus ditarik ke satu kesatuan komando yang utuh.
Akhirnya, adagium intelijen harus dimaknai dengan benar “Berangkat tugas dianggap mati, hilang tidak dicari, gagal dicaci maki, menang tidak dipuji.”
Maka caci maki di sini adalah evaluasi keras lintas struktur, koreksi menyeluruh, dan keberanian membersihkan sistem secara kolektif.
“Jika itu dilakukan, maka kehormatan BAIS terjaga nama baik matra tidak tercemar kepercayaan publik puli. Jika tidak yang rusak bukan hanya individu, tetapi sistem intelijen TNI secara keseluruhan,” katanya.
Sumber: SINDO
Artikel terkait lainnya
