3 FAKTA Pertemuan Prabowo dan Ormas Islam di Istana, Daftar Tokoh hingga Bahas Board of Peace
DEMOCRAZY News
4 Februari 2026 1:48 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Fakta-fakta pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, setidaknya 50 tokoh Islam diundang oleh Presiden untuk berdiskusi.
Sejumlah organisasi Islam yang diundang, di antaranya meliputi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Syarikat Islam, hingga MUI.
Selain itu, tokoh-tokoh pondok pesantren (Ponpes) di beberapa wilayah, seperti Jawa Timur, turut diundang.
“Hampir semua organisasi muslim; PBNU, Muhammadiyah, MUI, ada Persis, Syarikat Islam, kemudian tokoh-tokoh Ponpes dari Jawa Timur dan lain sebagainya. Nanti jumlahnya sekitar 40 sampai 50.”
“Diskusi tentang ya, kondisi dalam negeri, luar negeri,” kata Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, Selasa.
Para tokoh muslim tersebut, lantas diajak berdiskusi mengenai permasalahan dalam negeri hingga luar negeri. Termasuk bergabungnya Indonesia di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
Board of Peace sebelumnya diluncurkan dalam sebuah seremoni di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Baca Juga
Lembaga tersebut, diklaim bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di Palestina, mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta merekonstruksi Gaza.
Presiden Prabowo adalah satu di antara sejumlah pemimpin negara yang paling awal menandatangani Board of Peace di Swiss dan menandai bergabungnya Indonesia ke lembaga yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump itu.
Selain Indonesia, tercatat ada beberapa negara yang ikut bergabung Dewan Perdamaian, yakni Arab Saudi, Bahrain, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Turkiye, Hungaria, Qatar, Israel, Bulgaria, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, Uni Emirat Arab.
Board of Peace diketuai oleh Presiden AS Donald Trump, sedangkan Indonesia sebagai anggota lembaga ini.
Fakta Pertemuan Prabowo dan Ormas Islam di Istana
1. Tokoh yang Hadir
Sejumlah tokoh Islam dan ormas Islam menghadiri pertemuan rutin tiga/empat bulan sekali di Istana pada Rabu kemarin.
Tokoh yang hadir meliputi Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar, Waketum MUI Cholil Nafis, pengusaha Islam Jusuf Hamka alias Babah Alun, dan Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.
Selain itu, ada tokoh NU sekaligus Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Ketua PP Muslimat NU sekaligus Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Ketua PP Fatayat NU Arifatul Choiri Fauzi sekaligus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Ada juga petinggi Muhammadiyah, yakni Haedar Nashir selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Sekjen Muhammadiyah sekaligus Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Baca Juga
Kemudian, Ketua Umum PBNU dan Rais Aam PBNU, Yahya Cholil Staquf dan KH Miftachul Akhyar, serta Ketua Umum ICMI yang juga Kepala BRIN Arif Satria, dan Ketua Umum AQL Bachtiar Natsir.
2. Isi Pertemuan
Dalam pertemuan Prabowo dan ormas Islam, para tokoh berdiskusi tentang berbagai hal, khususnya mengenai upaya dan perjuangan Indonesia di dalam membantu Palestina.
Menurut Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, pihaknya sepakat untuk membantu memperjuangkan Palestina.
“Pada tataran nilai, saya kira semuanya sepakat bahwa menolak penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat proklamasi.”
“Pada tataran prinsip semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka,” ucapnya di hadapan awak media setelah pertemuan.
Yahya Cholil menambahkan, Presiden juga berbicara mengenai pertimbangan-pertimbangan realistis yang harus dibuat terkait keadaan saat ini.
Hal itu, kata Ketum PBNU, agar Indonesia bisa secara lebih konkret, lebih progresif dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina, termasuk mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika, yaitu Board of Peace.
Tentunya dengan diiringi konsolidasi di antara negara-negara Islam dan negara-negara Timur Tengah yang juga berpartisipasi dalam board of peace.
Baca Juga
“Sehingga hal-hal yang nanti dilakukan di dalam dewan tersebut akan menjadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara-negara yang memang pada dasarnya dan menjadi motivasi mereka berpartisipasi di dalam dewan itu untuk membela dan membantu Palestina,” jelas pria yang sapa Gus Yahya itu.
Presiden juga mengingatkan agar tak terbawa arus yang justru akan merugikan Palestina dan rakyat Palestina.
“Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela, dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza,” imbuhnya.
Selain itu, dijelaskan banyak hal tentang masalah-masalah domestik dan Presiden menyetujui bahwa perlu ada konsolidasi atau komunikasi yang lebih intens antara Kepala Negara dengan pimpinan-pimpinan ormas Islam maupun tokoh-tokoh Islam.
3. MUI Keluarkan Tausiah soal BoP
Setelah pertemuan Prabowo dan ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan tausiyah (saran dan nasihat) terkait kebijakan Pemerintah RI yang bergabung Board of Peace (BoP).
Salah satu tausiahnya, menyebutkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
“Mukadimah UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” tulis Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar dalam tausyiah MUI yang diterima, Selasa (3/2/2026).
“Maka, setelah mengamati rencana kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang bergabung ke dalam Board of Peace (BoP), Dewan Pimpinan MUI menyampaikan tausiyah,” imbuhnya.
Baca Juga
Berikut rincian tausyiah MUI terkait bergabung Indonesia ke dalam Board of Peace:
- Pemerintah Indonesia meminta Board of Peace untuk mendesak Israel segera mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.
- Pemerintah Indonesia harus menjamin dengan penuh integritas bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace harus menjamin tidak ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina dan kejahatan perang yang menimpa Palestina.
- Prinsip Solusi Dua Negara (Two State Solution) harus menjadi sikap dan tujuan prinsip Indonesia bergabung dalam Board of Peace untuk mewujudkan perdamaian yang hakiki dan konsisten.
- Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan dengan tegas perihal perwakilan atau keterlibatan Palestina di dalam Board of Peace.
- Kontribusi bantuan Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina berupa pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina jangan sampai menuju pada kondisi di mana pasukan TNI akan dijadikan alat pemukul.
- Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel dengan berlindung di balik legitimasi Board of Peace (BoP).
- Pemerintah Indonesia harus terus konsisten dengan politik luar negeri Bebas Aktif dengan tetap berpegang teguh kepada komitmen kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
