MISTERI Ijazah Jokowi: Mampukah Prabowo atau Guterres Menuntaskannya Sebelum Terlambat?

MISTERI Ijazah Jokowi: Mampukah Prabowo atau Guterres Menuntaskannya Sebelum Terlambat?

Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi terus bergulir tanpa kejelasan. Apakah ini akan menjadi aib sejarah atau diselesaikan oleh sosok berwibawa?

Isu dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat.

Meski sudah menjabat dua periode sebagai Presiden Republik Indonesia, tuduhan bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu masih saja menghantui ruang publik, bahkan setelah masa jabatannya berakhir.

Pertanyaannya kini: apakah Presiden Prabowo Subianto atau bahkan Sekjen PBB António Guterres mampu menghentikan polemik ini?

Sudah lebih dari dua tahun sejak isu ini pertama kali menyeruak ke permukaan. Publik dijejali pernyataan demi pernyataan, bantahan demi bantahan, tapi tak satu pun yang benar-benar menyudahi kontroversi ini.

Dugaan pemalsuan ijazah sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi terus dipertanyakan, meski pihak UGM sendiri sudah berulang kali memberikan klarifikasi.

UGM Tegas: Ijazah Jokowi Asli

Pada 2022, UGM telah menyampaikan secara resmi bahwa Jokowi merupakan mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 1980 dan lulus tahun 1985.

Dukungan dari para dosen, teman seangkatan, hingga dokumentasi berupa foto-foto semasa kuliah turut menguatkan klaim tersebut.

Namun, klarifikasi itu tampaknya belum cukup. Sejumlah pihak, termasuk mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, tetap menyuarakan keraguan.

Dalam video di kanal YouTube Balige Academy (10 Maret 2025), Rismon memaparkan dugaan pemalsuan berdasarkan analisis font dan sistem operasi pada ijazah Jokowi.

Bukti Tambahan atau Sekadar Persepsi?

Rismon bukan satu-satunya yang meragukan. Sebelumnya, Eggi Sudjana dan Bambang Tri Mulyono juga mengajukan gugatan ke pengadilan.

Namun, hingga kini, semua gugatan tersebut berakhir dengan penolakan. Termasuk perkara nomor 610/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst yang ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menanggapi tuduhan itu, Jokowi menegaskan bahwa semua fitnah tersebut tidak berdasar.

“Saya punya banyak teman kuliah. Data lengkap saya ada di UGM".

"Kalau mereka menuduh, ya mereka yang harus membuktikan,” ujarnya.

Nama Besar UGM Diseret, Pratikno Jadi Sorotan

Kasus ini juga menyeret nama-nama besar seperti Prof. Pratikno, mantan Rektor UGM dan Menteri Sekretaris Negara.

Banyak pihak meyakini bahwa Pratikno memiliki informasi penting terkait kasus ini, namun hingga kini, belum ada pernyataan tegas darinya.

Sikap diam ini justru memperkuat spekulasi publik. Sementara itu, opini liar bermunculan di media sosial.

Salah satunya menyebutkan bahwa Prof. Ahmad Soemitro – yang diduga membimbing skripsi Jokowi – bukanlah orang yang dimaksud dalam narasi resmi. 

Perbedaan nama antara "Soemitro" dan "Sumitro" dipakai sebagai dasar keraguan. Walaupun tidak berdasar kuat, narasi ini terus menyebar.

Prabowo atau Guterres: Harapan Terakhir?

Kebuntuan ini menciptakan ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh sosok berwibawa. 

Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin baru RI memiliki wewenang moral dan politis untuk mengakhiri kebingungan publik.

Atau mungkinkah perlu suara dari luar negeri – semisal António Guterres dari PBB – untuk memberikan tekanan moral dan legitimasi global atas kasus ini?

Publik Indonesia saat ini terbelah: sebagian meyakini ijazah Jokowi asli, sebagian lagi menuduhnya palsu.

Jika tidak ada kejelasan, isu ini berpotensi menjadi luka sejarah dan bahkan tercatat sebagai kegagalan hukum dan transparansi negara.

Masalah Serius yang Harus Dituntaskan

Dugaan ijazah palsu Jokowi bukan sekadar rumor.Ini adalah isu kredibilitas, integritas, dan tata kelola negara.

Jika tidak segera diselesaikan, Indonesia bisa dikenang sebagai bangsa yang gagal menyelesaikan masalah yang seharusnya mudah diurai.

Bukan tidak mungkin, kasus ini bisa menjadi skandal internasional yang tercatat dalam sejarah.

Kita tidak sedang membicarakan siapa yang menang atau kalah, tapi siapa yang berani menyudahi kabut panjang ini.

Prabowo? Guterres? Atau justru waktu yang akan menjawab?

***

Sumber: PorosJakarta