Zalimi Rakyat dan Hanya Untungkan Oligarki Taipan, Presiden Prabowo Harus Batalkan Semua PSN!

Zalimi Rakyat dan Hanya Untungkan Oligarki Taipan, Presiden Prabowo Harus Batalkan Semua PSN!

Oleh: Susiana

Aktivis Aliansi Rakyat Menggugat

Langit biru Rempang bergema oleh jeritan rakyat yang dipaksa meninggalkan tanah leluhur mereka. Di desa-desa kecil Wadas, ratusan warga duduk gelisah, dihantui ketidakpastian. Sementara itu, di Morowali, udara dipenuhi debu tambang yang meracuni kehidupan.

Di Surabaya, lautan yang dulu menjadi sumber rezeki nelayan kini berubah menjadi deretan bangunan megah yang hanya bisa dinikmati segelintir elite. 

Ini bukan sekadar cerita lama tentang pembangunan. Ini adalah kenyataan pahit tentang bagaimana negara lebih berpihak kepada oligarki dan taipan, sementara rakyat harus merelakan tanah, rumah, dan kehidupan mereka.

PSN: Strategi Penjajahan Gaya Baru?

Ketika Proyek Strategis Nasional (PSN) pertama kali digagas oleh pemerintahan Jokowi, banyak yang percaya bahwa ini akan menjadi lompatan besar bagi Indonesia. 

Jalan tol, bandara, kawasan industri, dan pusat ekonomi baru digalakkan di berbagai daerah. Namun, seiring berjalannya waktu, rakyat mulai melihat bahwa PSN bukan untuk mereka.

Siapa yang benar-benar diuntungkan? Rakyat kecil yang dipaksa hengkang dari tanahnya, atau para taipan yang semakin berkuasa atas sumber daya negeri?

Di balik PSN, jaringan oligarki semakin kuat, menguasai tanah, mengendalikan proyek, dan memperkaya diri dengan kebijakan yang dibuat demi kepentingan mereka sendiri. 

Sementara itu, rakyat kecil hanya menjadi penonton yang menyaksikan tanah mereka dijual murah dan kehidupan mereka dihancurkan atas nama “kemajuan.”

Rempang: Ketika Negara Menjadi Alat Penggusuran

Di Rempang, ribuan warga Melayu yang telah hidup di sana selama ratusan tahun kini menghadapi kenyataan pahit. 

Tanah mereka, yang diwariskan turun-temurun, kini diincar untuk dijadikan kawasan elite bernama Rempang Eco City.

Dalihnya? Investasi dari China yang diklaim akan membawa kemajuan bagi Indonesia. Tapi apakah kemajuan itu benar-benar untuk rakyat? Atau hanya proyek yang menguntungkan segelintir elite?

Ketika warga Rempang menolak, mereka tidak diberi kesempatan berdialog. Mereka justru disambut dengan gas air mata, polisi bersenjata, dan intimidasi dari negara yang seharusnya melindungi mereka.

Wadas: Pembangunan yang Menghancurkan Kehidupan Petani

Di Wadas, warga desa yang bergantung pada pertanian harus menerima kenyataan bahwa tanah mereka akan diambil untuk proyek bendungan. 

Batu andesit yang ada di sana akan ditambang, mengubah tanah subur menjadi kubangan raksasa yang tak lagi bisa ditanami.

Petani yang telah menggarap lahan selama puluhan tahun kini berhadapan dengan aparat bersenjata. Mereka yang berani bersuara malah dicap sebagai pengganggu pembangunan. 

Padahal, yang mereka perjuangkan bukanlah kekayaan, melainkan hak dasar: hak untuk tetap tinggal di tanah mereka sendiri.

Morowali: Ketika Tanah Air Dijual ke Asing

Morowali, yang kini menjadi pusat industri nikel terbesar di Indonesia, adalah bukti lain bahwa PSN lebih menguntungkan oligarki dan pemodal asing daripada rakyat. 

Dengan investasi besar dari China, kawasan ini berubah menjadi surga bagi pemilik modal. Tapi di balik kilauan investasi ini, ada cerita pahit rakyat yang semakin terpinggirkan.

Polusi dari pabrik membuat udara sulit dihirup, air bersih semakin langka, dan para pekerja lokal hanya mendapat upah rendah dibandingkan tenaga kerja asing yang didatangkan dengan fasilitas mewah. 

Di atas tanah mereka sendiri, rakyat Morowali hanya menjadi buruh, bukan pemilik. Mereka bekerja keras, tapi keuntungan besar tetap mengalir ke kantong taipan dan pemodal asing.

Surabaya Waterfront Land: Ketika Lautan Dijual

Nelayan di Surabaya yang dulu bisa melaut dengan bebas kini harus menerima kenyataan bahwa laut mereka bukan lagi milik mereka.

Proyek reklamasi yang masuk dalam PSN mengubah garis pantai menjadi kawasan elite dengan apartemen dan pusat bisnis mewah. 

Bagi segelintir orang, ini adalah tanda kemajuan. Tapi bagi para nelayan, ini adalah tanda kehancuran. 

Mereka kehilangan mata pencaharian, kehilangan rumah, dan kehilangan identitas mereka sebagai bagian dari laut.

Prabowo Harus Berpihak pada Rakyat, Bukan Taipan

Sekarang, bola panas ada di tangan Prabowo Subianto. Sebagai presiden terpilih, ia harus memutuskan: apakah ia akan melanjutkan kebijakan yang hanya menguntungkan oligarki, atau berani menghentikan semua PSN yang telah menzalimi rakyat?

Jika Prabowo benar-benar nasionalis seperti yang ia sering klaim, maka ia harus menunjukkan keberanian untuk menghentikan proyek-proyek yang merampas hak rakyat kecil. 

Jangan biarkan negara ini terus menjadi alat para taipan. Jangan biarkan pribumi terusir dari tanah mereka sendiri.

Membatalkan PSN bukanlah kemunduran. Justru, itu adalah langkah maju untuk mengembalikan keadilan bagi rakyat Indonesia.

Rakyat Harus Bangkit dan Melawan

Tapi kita tidak bisa hanya berharap pada Prabowo. Sejarah telah membuktikan bahwa perubahan tidak datang dari penguasa, melainkan dari rakyat yang berani melawan ketidakadilan.

Jika negara terus menutup telinga terhadap jeritan rakyat, maka rakyat harus turun ke jalan. 

Dari Rempang hingga Morowali, dari Wadas hingga Surabaya, suara perlawanan harus terus menggema.

Ini bukan hanya tentang mempertahankan tanah. Ini adalah tentang mempertahankan hak, harga diri, dan masa depan kita sebagai bangsa.

Pribumi harus bangkit melawan! Jika negara tak lagi berpihak pada rakyat, maka rakyatlah yang harus memperjuangkan haknya sendiri! ***