VIRAL! Amplop Coklat 'Terselip' di Meja Saat Rapat Komisi VI DPR Dengan Pertamina

DEMOCRAZY.ID - Sebuah potongan video viral di media sosial. Dalam video itu menampilkan momen yang mengundang tanya, yakni penampakan amplop warna coklat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR.

Salah satu akun yang mengunggah video itu adalah akun Instagram @wisataistimewa. 

Dalam narasinya disebutkan 'amplop coklat di bawah meja saat sidang di Senayan, netizen heboh'.

Diketahui, RDP antara Komisi VI DPR RI dan Pertamina digelar pada Senin 10 Maret 2025 lalu. 

Potongan video yang diunggah di media sosial ini menampilkan suasana rapat antara Komisi VI DPR RI dengan Pertamina.

Dalam video tersebut, terlihat seseorang menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah melakukan tanda tangan.

Salah satu anggota DPR tampak mengenakan batik emas, sementara seorang lainnya berbicara di depan mikrofon.

Namun, yang menjadi sorotan adalah adanya gerakan tangan seseorang yang diduga menyelipkan amplop ke bawah meja.

Kontan unggahan ini segera menarik perhatian publik, dengan berbagai spekulasi mengenai isi amplop coklat tersebut.

Netizen pun ramai membahas dugaan praktik korupsi atau suap yang mungkin terjadi dalam rapat tersebut.

“Wih ko ada apa itu yang tiba-tiba nyelip,” tulis salah warganet.

Warganet lain bahkan sampai mentag akun resmi Partai Gerindra. "Tolong sampaikan ke Pak Presiden Prabowo kejadian ini," tulisnya.

"Itu uang lelah buat buka puasa," timpal netizen lain.

Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari pihak DPR RI maupun Pertamina terkait video tersebut.

👇👇

[UPDATE] Anggota DPR Diviralkan Terima Amplop Ultimatum Pembuat Video Hapus Konten

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron diviralkan menerima amplop di rapat Komisi VI DPR bersama Pertamina. 

Herman mengultimatum pengunggah untuk menghapus potongan video yang bernarasi menerima amplop.

"Saya itu membacanya geli, karena saya kemarin memang agak mengkritisi terhadap proxy-proxy. Saya katakan bahwa kalau ada oknum yang mereka melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dan korup, setuju untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan berikan sanksi seberat-beratnya supaya ada unsur efek jera. Itulah hukum," kata Herman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Gas Negara dan PT Pertamina Hulu Energi di Komisi VI DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Herman menyebut rapat dengan Pertamina pada Selasa (11/3) membahas penyelamatan terhadap badan usaha milik negara tersebut. 

Jangan sampai, kata dia, justru di internal Pertamina sendiri yang menghancurkan citra perusahaan.

Pada momen inilah, Herman menyebut salah satu sekretariat DPR menyodorkan dokumen untuk penandatanganan SPPD, perjalanan dinas. Herman menyebut dana SPPD itu semestinya diambil minggu lalu.

"Tetapi memang ada sekretariat karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu saya tidak sempat karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana, maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apapun. Saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu, dengan batik baju kuning," ungkap Herman.

Herman melihat narasi yang ditampilkan di media sosial bahwa dirinya menerima amplop sogokan sebagai fitnah keji. 

Herman menyebut sudah mencoba untuk mengklarifikasi hal itu di laman media sosial X dan TikTok.

"Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Itulah menurut saya perlawanan-perlawanan proxy terhadap kekuatan kita yang ingin memperbaiki bangsa dan negara, terutama Pertamina pada waktu kemarin kita rapat dengan mereka," ujar Herman.

"Tantangannya memang berat, tetapi menurut saya biarkanlah gitu ya. Saya juga membaca ya, saya klarifikasi juga baik di TikTok maupun di X saya juga klarifikasi bahwa itu nggak benar dan lain sebagainya. Tapi yang kadang-kadang medsos ini kejam," tambahnya.

Herman kemudian mengultimatum pengunggah video untuk menghapus narasi yang beredar di media sosial. 

Herman menyebut konten yang disebarkan fitnah dan siap untuk melawan.

"Oleh karena itu, bagi siapa pun pembuat video konten itu, harap Anda hapus dan karena itu adalah fitnah dan saya juga mempertimbangkan kalau ini, karena menyangkut persoalan Komisi VI, bukan hanya persoalan kejadian itu. Tetapi ini kan menyangkut masalah Komisi VI di situ, menyangkut masalah eksistensi dan martabat seluruh anggota dan institusi Komisi VI," ujar Herman.

"Oleh karena itu ya saya siap melawan gitu ya, karena tidak ada hal-hal yang seperti apa dituduhkan, itu adalah fitnah. Di bulan puasa ini fitnahnya berkali lipat, maka itu saya mendoakan semoga kembali ke jalan yang benar," imbuhnya.

Sumber: Suara