DEMOCRAZY.ID
%20(Custom)%20PRABS.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik sekaligus Guru Besar, Saiful Mujani, mengkritik wacana revisi Undang-Undang TNI yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan di 15 kementerian.
Wacana ini didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dikatakan Saiful, langkah ini merupakan kemunduran demokrasi dan mengingatkan pada masa Orde Baru, ketika militer memiliki peran dominan dalam pemerintahan sipil.
"Kelakuan Prabowo ini benar-benar set back ke orde baru," ujar Saiful di X @saiful_mujani (12/3/2025).
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap arah kepemimpinan Prabowo ke depan.
"Tahu dari awal dia akan jadi presiden buruk, tapi tak seburuk ini," tandasnya.
👇👇
kelakuan @prabowo ini benar2 set back ke orde baru.tahu dari awal dia akan jadi presiden buruk, tapi tak seburuk ini😡 https://t.co/HNMVRSrM6u
— saiful mujani (@saiful_mujani) March 12, 2025
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Usulan revisi ini mencakup dua poin utama.
Pertama, aturan yang mewajibkan prajurit TNI yang ditempatkan di kementerian atau lembaga lain untuk pensiun dini.
Menurut Sjafrie, mereka yang sudah pensiun dini tetap harus memenuhi standar kualitas dan kemampuan sebelum menduduki jabatan di lembaga yang bersangkutan.
Kedua, dalam revisi yang diajukan, prajurit TNI aktif diusulkan dapat menempati posisi di 15 kementerian dan lembaga negara.
“Jadi ada 15, kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya, itu kalau mau ditempatkan dia mesti pensiun,” ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Adapun 15 kementerian dan lembaga yang diusulkan dapat diisi oleh prajurit TNI aktif dalam rancangan revisi UU TNI mencakup bidang-bidang strategis seperti Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, dan Lemhannas.
Selain itu, juga mencakup Dewan Pertahanan Nasional (DPN), SAR Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.
Sjafrie juga menjelaskan bahwa revisi ini tidak hanya mengatur penempatan prajurit TNI di jabatan sipil, tetapi juga mencakup tiga poin utama lainnya.
Dijelaskan bahwa kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan, perpanjangan usia dinas, serta pengaturan lebih lanjut terkait posisi TNI dalam pemerintahan.
Mengenai posisi Letkol Inf Teddy Indra Wijaya yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab), Sjafrie tidak memberikan tanggapan secara langsung.
Namun, ia menegaskan bahwa dalam rancangan revisi UU TNI, prajurit aktif yang ingin menduduki jabatan di kementerian atau lembaga tertentu tetap harus pensiun terlebih dahulu.
Sumber: Fajar
