MIRIS! Politik, Ijazah, dan Legitimasi: 'Mengapa Gelar Akademik Masih Dipalsukan?' Oleh: Ali Syarief Akademisi Dalam sistem demokrasi, politik seharusnya menjadi hak semua individu tanpa memandang latar belakang pendidikan. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang akademik masih menjadi tolok ukur utama dalam menilai kredibilitas seseorang di dunia politik. Hal ini menciptakan fenomena di mana politisi merasa perlu memiliki gelar akademik yang mentereng—terlepas dari apakah mereka benar-benar layak mendapatkannya atau tidak. Dua kasus yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Jokowi serta kasus Bahlil Lahadalia yang disertasinya dianulir karena terbukti melakukan plagiarisme. Kedua kasus ini mencerminkan bagaimana politik di Indonesia masih sangat bergantung pada simbol akade...
MIRIS! Politik, Ijazah, dan Legitimasi: 'Mengapa Gelar Akademik Masih Dipalsukan?' Oleh: Ali Syarief Akademisi Dalam sistem demokrasi, politik seharusnya menjadi hak semua individu tanpa memandang latar belakang pendidikan. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang akademik masih menjadi tolok ukur utama dalam menilai kredibilitas seseorang di dunia politik. Hal ini menciptakan fenomena di mana politisi merasa perlu memiliki gelar akademik yang mentereng—terlepas dari apakah mereka benar-benar layak mendapatkannya atau tidak. Dua kasus yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Jokowi serta kasus Bahlil Lahadalia yang disertasinya dianulir karena terbukti melakukan plagiarisme. Kedua kasus ini mencerminkan bagaimana politik di Indonesia masih sangat bergantung pada simbol akade...