DEMOCRAZY.ID - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) kecewa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan investigasi soal pagar laut Tangerang. Apalagi Menteri Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hanya menetapkan Kepala Desa Kohod Arsin bin Sanip dan stafnya yang berinisial T sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pagar bambu 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten itu. Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati menyatakan seharusnya KKP bisa membongkar aktor-aktor lain yang berperan dalam pembangunan pagar laut. "Bukan sekedar investigasi bodong yang mereka lakukan selama ini," kata Susan melalui pesan suara pada Sabtu, 1 Maret 2025. Menurut Susan, sikap KKP yang menyudahi investigasi pagar laut di sosok Arsin dan T merupakan sebuah kejanggalan. Dia menilai tidak mungkin seorang kepala desa dan stafnya membiayai pembangunan pagar laut yang terbentang hingga puluhan kilometer itu tanpa ada pihak lain sebagai pendonor. "Tidak mungkin k...
DEMOCRAZY.ID - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) kecewa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan investigasi soal pagar laut Tangerang. Apalagi Menteri Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hanya menetapkan Kepala Desa Kohod Arsin bin Sanip dan stafnya yang berinisial T sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pagar bambu 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten itu. Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati menyatakan seharusnya KKP bisa membongkar aktor-aktor lain yang berperan dalam pembangunan pagar laut. "Bukan sekedar investigasi bodong yang mereka lakukan selama ini," kata Susan melalui pesan suara pada Sabtu, 1 Maret 2025. Menurut Susan, sikap KKP yang menyudahi investigasi pagar laut di sosok Arsin dan T merupakan sebuah kejanggalan. Dia menilai tidak mungkin seorang kepala desa dan stafnya membiayai pembangunan pagar laut yang terbentang hingga puluhan kilometer itu tanpa ada pihak lain sebagai pendonor. "Tidak mungkin k...