Jokowi Kembali Semprot Hasto: Mengancam Untuk Tidak Dipecat PDIP Itu Gunanya Apa? Untung Ruginya Apa?

DEMOCRAZY.ID - Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi sidang pembacaan nota keberatan alias eksepsi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Dalam eksepsinya, Hasto menyinggung adanya seseorang yang mengaku sebagai utusan pejabat tinggi negara yang memintanya mengundurkan diri. 

Hasto juga diminta tidak memecat sejumlah kader PDIP.

Hasto pun mengaku menerima ancaman akan jadi tersangka apabila Jokowi dipecat dari PDIP.

Menurut Jokowi, tuduhan Hasto dalam eksepsinya tersebut tidak masuk akal. 

Ia mempertanyakan apa manfaat yang ia dapatkan jika masih berada di PDIP.

"La, wong, mengancam untuk tidak dipecat itu gunanya apa? Untungnya apa? Ruginya apa? Itu lho," kata Jokowi saat ditemui di kediamanya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/3).

Ia sendiri tidak merasa keberatan dengan pemecatan yang dilakukan partai kepadanya dan sejumlah anggota keluarganya.

"Wong dipecat juga biasa-biasa saja," kata Jokowi.

"Apa coba (efek dipecat dari PDIP)? Coba? Coba dipikir secara logika," lanjutnya.

Sebelumnya dikutip dari detikNews, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, membawa-bawa nama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat membacakan eksepsi atas dakwaan kasus suap pengurusan penggantian antarwaktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan. 

Hasto mengaku menerima ancaman akan ditersangkakan jika PDIP memecat Jokowi.

Hal itu disampaikan Hasto saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (21/3/2025). 

Mulanya, Hasto mengaku menerima intimidasi sejak Agustus 2023 hingga masa Pemilu 2024.

"Bahwa sejak Agustus 2023, saya telah menerima berbagai intimidasi dan semakin kuat pada masa-masa setelah pemilu kepala daerah tahun 2024," kata Hasto.

Dia mengatakan berbagai tekanan juga terjadi pada proses penyelidikan hingga tahap pelimpahan berkas kasus ini. 

Dia mengatakan ada utusan yang mengaku disebutnya pejabat negara meminta dirinya mundur dari Sekjen PDIP serta tak boleh memecat Jokowi atau dirinya akan menjadi tersangka.

"Pada periode 4-15 Desember 2024, menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan, setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara, yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan, atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap," ujarnya.

Sumber: CNN