Gelombang Penolakan Berbagai Revisi UU, Pakar HTN Bivitri Susanti: Kita Sedang Berjuang Melawan Otoritarianisme!

DEMOCRAZY.ID - Sejumlah revisi Undang-Undang (UU) menuai penolakan dari masyarakat sipil. Bukan hanya UU TNI yang telah disahkan.

Revisi UU dimaksud, di antaranya adalah revisi UU Polri, dan UU Kejaksaan. Agenda itu dianggap membuat lembaga tersebut melampaui kewenangannya.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai gelombang penolakan itu bukan sekadar penolakan terhadap revisi. Tapi perlawanan otoritarianisme.

“Kita tidak hanya tolak RUU ini dan RUU itu, kita sedang berjuang dalam otoritarianisme yang makin menguat,” kata Bivitri dikutip dari unggahhnnya di X, Rabu (26/3/2025).

Ia menilai, lembaga legislatif sebagai perwakilan rakyat kini adalah perpanjangan kekuasaan. Begitu pula lembaga lainnya.

“Dengan DPR yang hanya perpanjangan tangan kekuasaan dan lembaga-lembaga lain yang sudah dan akan dikooptasi juga,” uar Bivitri.

Karenanya, ia menegaskan, saat ini perlawanan yang dilakukan masyarakat sipil. Adalah perlawanan terhadap otoritarianisme.

“Kita sedang bertahan dari otoritarianisme yang menguat dan berupaya membaliknya,” pungkasnya.

👇👇

Kita tdk hanya tolak RUU ini dan RUU itu,kita sedang berjuang dalam otoritarianisme yang makin menguat,dgn DPR yg hanya perpanjangan tangan kekuasaan dan lembaga2 lain yang sudah dan akan dikooptasi jg.Kita sedang bertahan dari Otoritarianisme yg menguat dan berupaya membaliknya.

— Bivitri Susanti (@BivitriS) March 25, 2025

[FLASHBACK] Hasto: Prabowo Emosional, Otoriter, Pelanggar HAM, Bagaimana Jika Jadi Pemimpin?

DEMOCRAZY.ID - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyerang keras capres 02, Prabowo Subianto. Hasto menyebut Prabowo seorang yang emosional, otoriter hingga memiliki jejak pelanggar HAM.

"Nah, terlebih ini tidak terlepas dari karakter Pak Prabowo yang emosional yang sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti etik ndasmu, kemudian goblok, tolol," ucap Hasto di Kantor DPD PDI P DIY, Sabtu (13/1).

"Pernyataan yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh calon pemimpin," tambah dia.

Hasto secara khusus menyoroti kelakuan Prabowo dalam debat ketiga pada (7/1). 

Menurutnya, Prabowo sudah kalah debat tetapi tidak terima dan malah mengadukan capres 01 Anies Baswedan ke Bawaslu.

"Karena Pak Prabowo kalah debat di dalam tema debat yang seharusnya beliau unggul, lalu mengadukan Pak Anies, melakukan gugatan terhadap Pak Anies. Ini kan sesuatu pengingkaran terhadap demokrasi," ucap Hasto.

"Kalau belum berkuasa saja hanya karena debat sudah dilaporkan apalagi nanti kalau sudah berkuasa?" tanya dia.

Hasto mengatakan, ada benih-benih otoriter dalam diri Prabowo. Ia mengatakan, jika kalah debat, seharusnya diterima dengan lapang dada, bukan menyerang balik menggunakan langkah hukum.

"Ini menunjukkan bahwa benih-benih otoritarian itu akan bekerja kembali. Debat ya debat. Kalah debat tidak usah saling mengadukan. Apalagi dengan berbagai sentimen nyerang pribadi tidak ada yang diserang pribadi karena rakyat harus tahu," kata Hasto.

Lebih jauh, Hasto menyebut Prabowo memiliki rekam jejak buruk sebagai pelanggar HAM. 

Ia juga menyoroti soal Prabowo memberikan nilai 9,9 kepada Gibran usai debat perdana cawapres yang menurutnya pernyataan itu tidak pantas.

"Maka kita lihat Pak Prabowo dengan karakternya yang seperti itu karena memiliki rekam jejak melanggar HAM, punya rekam jejak anti kemanusiaan ya kita akan melihat dan ini akan menjadi pelajaran kehidupan politik yang sangat penting," ucap dia.

"PDI Perjuangan percaya bahwa nilai-nilai kebenaran moral etika atas dasar nilai-nilai agama itu sangat junjung tinggi. Sementara Pak Prabowo bayangkan masa Allah SWT ditempatkan nilai 10 lalu Mas Gibran 9,9," kata Hasto.

Sumber: Fajar