CATATAN HUKUM POLITIK

'Adili Hukum Mati Jokowi Bukan Himbauan Yang Keliru'

DEMOCRAZY.ID
Maret 16, 2025
0 Komentar
Beranda
CATATAN
HUKUM
POLITIK
'Adili Hukum Mati Jokowi Bukan Himbauan Yang Keliru'


'Adili Hukum Mati Jokowi Bukan Himbauan Yang Keliru'


Oleh: Damai Hari Lubis

Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)


Jokowi tetap berbohong pasca mantan presiden, ilustrasi bohongnya Jokowi dapat dibuktikan publik berdasarkan data dan fakta


Kata Jokowi:

Kalau ada korupsi di pertamina saya pasti tahu, dan tentunya dulu sudah saya gebuk!


Namun pada kenyataanya, saat menjadi presiden, Jokowi pernah berstatemen; “dirinya tahu, dengan data lengkap siapa pemain di sektor migas, minyak goreng dan lain-lain, dia punya data lengkap”.


Inilah sosok Jokowi seorang Mitomania (pembohong yang dilakukan berulang-ulang) karkateristik pemimpin amoral, kebohongan merupakan sesuatu hal yang dia anggap lumrah. 


Walau bohong dari seorang pemimpin terhadap rakyat adalah aib, suatu perilaku atau perbuatan tidak beradab.


Dan logis jika Jokowi lupa, apa yang pernah dia nyatakan dan publis sebelumnya, disebabkan terlampau banyaknya kebohongan yang dirinya sampaikan dan Ia lakukan.


Sehingga kesemuanya lagi-lagi membuktikan, gambaran sosok Jokowi seorang yang memiliki data anomali kepemimpinan, yang tak peduli walau publik memberikan bukti ucapannya sering terbolak balik (tidak konsisten), karena pada hari ini beda dengan hari kemarin, selain nyata berbeda praktiknya, bahkan bisa berubah pada lusa atau pekan depan terhadap peristiwa sesuai narasi yang pernah ‘kemarin’ Ia sampaikan.


Oleh karenanya publik bangsa ini memang tidak keliru, jika terus menyerukan ADILI JOKOWI disertai tanda seru merah dibelakang kalimat, oleh sebab banyaknya peristiwa politik dan hukum serta kebohongan yang telah dilakukan oleh Jokowi diantara dan utamanya terkait dugaan publik Jokowi mengggunakan Ijasah S1 Palsu dari fakultas Kehutanan UGM dan selain dan selebihnya Jokowi saat menjadi presiden diduga kuat telah banyak melakukan praktek Obstruksi (cawe-cawe), disobedient (pembiaran terhadap peristiwa pelanggaran hukum) kolusi serta nepotisme disektor penegakan hukum oleh KPK, KPU dan Polri, MK serta Kejaksaan Agung RI termasuk KomnasHam.


Serta patut disimpulkan Jokowi adalah figur pemimpin abnormal, bertentangan dengan prinsip kepemimpinan bangsa yang memiliki dasar filosofi Panca Sila. ***


Aktivis Serukan Gerakan Mahasiswa Konsisten Dengan Isu 'Adili Jokowi': Warisan Mulyono Banyak Timbulkan Kerusakan!



DEMOCRAZY.ID - Kritikus politik Faizal Assegaf menyerukan agar gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat yang mengkritisi kondisi politik dan ekonomi Indonesia tetap fokus pada tuntutan "Adili Jokowi".


Menurut Faizal, hal tersebut merupakan langkah penting untuk menegakkan hukum secara adil dan mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi selama pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).


Faizal menyoroti munculnya gerakan "Indonesia Gelap" yang menurutnya mencerminkan rasa cemas sekaligus semangat untuk menuntut pertanggungjawaban hukum kepada Jokowi.


"Akumulasi suara kritis di media sosial sudah tumbuh di jalan-jalan. Gerakan kemarin, Indonesia Gelap Jilid 1, itu semua orang antara cemas sekaligus gembira," ujar Faizal dikutip dari Abraham Samad Speak Up, Selasa (11/3/2025).


Ia menambahkan, bahwa gerakan tersebut berpotensi berlanjut dengan agenda yang lebih besar.


"Saya prediksi, gerakan aksi Indonesia Gelap Jilid 2 akan tetap meminta untuk Jokowi diadili," tegas Faizal.


Ia menilai bahwa jika ada elemen yang berusaha mengalihkan fokus dari isu tersebut, maka patut dicurigai ada kepentingan tertentu di baliknya.


Faizal juga menuding bahwa kerusakan ekonomi, politik, dan birokrasi di Indonesia merupakan dampak dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang ia sebut sebagai "virus ganas".


"Masalah di BUMN, korupsi yang makin menjadi-jadi, hingga lemahnya penegakan hukum di kepolisian, semuanya merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi," katanya.


Dalam pandangannya, solusi utama adalah melakukan aksi massa yang berfokus pada penuntutan hukum terhadap Jokowi dan keluarganya.


"Kalau ada ratusan ribu mahasiswa, anak-anak muda ini berkumpul berhari-hari di KPK bikin dapur umum, bikin orasi tengah malam di sana, saya yakin Jokowi masuk penjara," katanya.


Faizal juga mengusulkan agar masyarakat tidak fokus pada menggulingkan pemerintahan Prabowo yang baru saja berjalan. 


Menurutnya, lebih relevan jika aksi besar ditujukan kepada KPK dengan tuntutan utama "Adili Jokowi".


"Saya itu berdoa dan merindukan efisiensi gerakan rakyat itu enggak usah ke mana-mana. Ke DPR enggak usah, ke Istana enggak usah. Kalau ratusan ribu mahasiswa duduki KPK dengan spanduk besar bertuliskan 'Adili Jokowi, Gibran, dan dinasti politiknya', saya yakin revolusi penegakan hukum akan dimulai dari sana," tutup Faizal. 



SumberSuara

Penulis blog