Tak Bisa Lakukan Audit Karena Danantara Gunakan Prinsip 'Business Judgement Rule', KPK Merespons Begini

DEMOCRAZY.ID - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengaku siap untuk terlibat dalam pencegahan korupsi pada Danantara.  Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara itu baru kemarin diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK diketahui tidak bisa melakukan audit lantaran Danantara menggunakan prinsip business judgement rule (BJR) yang membuat direksinya tak bisa dipidana karena keputusan bisnis. “Kalau pencegahan, seperti yang sudah dilakukan di banyak Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sepanjang dikoordinasikan pasti akan ditindaklanjuti,” kata Setyo kepada wartawan, Selasa (25/2/2025). Sebelumnya, Kepala BPI Danantara Rosan P Roeslani menegaskan bahwa lembaga yang dia pimpin bukan tidak bisa tersentuh hukum atau kebal hukum.  Menurut dia, jika suatu saat dalam BPI Danantara ada yang melakukan tindakan kriminal, bisa langsung dipidana. Rosan menjelaskan, banyak BUMN yang dikelola oleh Danantara menjalankan penugasan dari pemerintah. "Ja...