DEMOCRAZY.ID - Ratusan Kepala Daerah terpilih mulai dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota dijadwalkan menjalani retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah mulai Jumat (21/2/2025) hari ini. Mereka sebelumnya dilantik serentak oleh Presiden Prabowo Subianto, Kamis (20/2/2025) kemarin. Angin politik mendadak kencang, ketika pada Kamis malam, beredar surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dalam surat itu, Megawati menginstruksikan, para kepala daerah yang diusung PDIP untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2025 di Akmil Magelang. Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat itu menyebut, "mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwena...
PDIP Larang Kepala Daerahnya Ikut Retreat Usai Hasto Ditahan, Hubungan Megawati-Prabowo Memanas?
Februari 21, 2025
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Ratusan Kepala Daerah terpilih mulai dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota dijadwalkan menjalani retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah mulai Jumat (21/2/2025) hari ini. Mereka sebelumnya dilantik serentak oleh Presiden Prabowo Subianto, Kamis (20/2/2025) kemarin. Angin politik mendadak kencang, ketika pada Kamis malam, beredar surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dalam surat itu, Megawati menginstruksikan, para kepala daerah yang diusung PDIP untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2025 di Akmil Magelang. Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat itu menyebut, "mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwena...