Gawat! Bisa Picu Konflik Hukum, Pakar Ungkap 'Risiko Berat' Pemerintah Usai Cabut Sertifikat Pagar Laut

DEMOCRAZY.ID - Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Nur Hasan Ismail menyebut pembatalan terhadap Sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik (SHM) daratan tak bisa dilakukan sembarangan.  Apalagi, kebijakan ini diambil karena lahan sudah terkena abrasi permanen.  Pernyataan Nur menanggapi soal pencabutan sejumlah sertifikat lahan terkait pagar laut di perairan Tangerang, Banten karena dianggap ilegal oleh pemerintah.   Menurutnya, hal ini bisa menghasilkan konflik hukum. Kemudian, lahan tambak milik warga yang berada di pesisir juga bisa terancam keberadaannya. Karena itu, ia menyebut perlu adanya kebijaksanaan dari berbagai pihak khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).  Apalagi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, terdapat ketentuan yang menghidupkan kembali hak prioritas kepada pemilik lahan yan...