DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, anggaran program makan bergizi gratis dapat mencapai Rp 420 triliun hingga Desember 2025.
Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Bayangkan, kalau seluruhnya dilaksanakan, anggarannya lebih dari Rp 400 triliun. Sekarang anggarannya Rp 71 triliun sampai Juni 2025,” kata Zulkifli dalam rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025).
Zulkifli menyebutkan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana tengah mengupayakan tambahan anggaran mulai Juli 2025.
“Kalau ditambah Rp 140 triliun mulai Juli, seluruh anak bisa mendapatkan makanan. Jadi totalnya sekitar Rp 210 triliun. Kalau dari Januari sampai Desember penuh, ya lebih dari Rp 420 triliun. Bayangkan belanja makanan sebesar itu,” ujar Zulkifli.
Ia juga meminta semua pihak terkait bekerja keras untuk memastikan keberhasilan program tersebut.
“Kalau kita tidak kerja keras sekarang, bagaimana soal telur, beras, ikan? Kita ini sebetulnya malu, sudah tertinggal jauh dari Thailand dan Vietnam,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.
Badan Gizi Nasional memperkirakan kebutuhan anggaran program ini mencapai Rp 1,2 triliun per hari. Hal ini berarti anggaran tahunan yang diperlukan jauh lebih besar dari alokasi awal Rp 71 triliun.
Pemerintah telah memulai program makan bergizi gratis pada Senin (6/1/2025).
Dalam konferensi pers pada akhir November 2024, Presiden Prabowo menyebut program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk buruh.
Anggaran per porsi makanan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.
Menurut Prabowo, meskipun alokasi Rp 15.000 lebih ideal, perhitungan menunjukkan Rp 10.000 cukup untuk menyediakan makanan berkualitas dan bergizi, terutama di daerah-daerah tertentu.
“Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran memungkinkan Rp 10.000. Itu sudah cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, 29 November 2024.
Sumber: Kompas
