DEMOCRAZY.ID
.jpg)
Tanda-Tanda PDIP Merapat ke Pemerintahan: 'Menuju Koalisi Mega-Prabowo'
- Politikus senior PDIP, Sidarto Danusubroto, mendapat pesan dari utusan presiden yang menyampaikan bahwa Prabowo Subianto ingin bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
- Megawati berterima kasih kepada Prabowo dan MPR karena mencabut Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang memulihkan nama Sukarno.
- Keputusan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo akan ditentukan melalui keputusan kongres partai pada April 2025.
POLITIKUS senior PDIP, Sidarto Danusubroto, menghampiri Megawati Soekarnoputri sebelum acara ulang tahun ke-52 PDIP pada akhir pekan lalu.
Ketua Umum PDIP itu didampingi putra-putrinya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani, yang duduk di jajaran kursi paling depan di aula Sekolah Partai DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Megawati menoleh sebentar ke belakang dan menyalami Sidarto. Prananda dan Puan, yang duduk mengapit Megawati, mendengarkan secara cermat percakapan ibunya dengan Sidarto.
Dalam pembicaraan tersebut, Sidarto mengatakan utusan Presiden Prabowo Subianto menitipkan pesan lewat dirinya untuk disampaikan kepada Megawati.
.jpg)
"Saya menyampaikan pesan Pak Prabowo soal keinginan bersilaturahmi dengan Bu Mega," ujar Sidarto saat dihubungi TEMPO pada Selasa, 14 Januari 2025.
"Ya, betul. Bukan langsung dari beliau (Prabowo), tapi dari orang dekatnya," ucap mantan ajudan Presiden Sukarno itu.
Riuhnya acara ulang tahun PDIP ditengarai menjadi sebab Megawati tidak mendengarkan hal yang disampaikan Sidarto.
Dari tayangan YouTube PDIP terlihat Puan menjelaskan ulang ucapan Sidarto soal keinginan Prabowo bertemu dengan ibunya "Pak Prabowo minta ketemu sama Mama".
Sidarto menegaskan bahwa Prabowo menyampaikan pesan untuk Megawati melalui utusannya.
Mantan Ketua MPR ini enggan menyebutkan utusan Prabowo yang berkomunikasi dengannya itu.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2019-2024 ini juga tidak merinci kapan dan di mana pertemuan tersebut bakal berlangsung.
Narasumber Tempo yang mengetahui rencana persamuhan tersebut mengatakan Prabowo dan Megawati diperkirakan bertemu dalam waktu dekat. Ada kemungkinan, kata sumber ini, Prabowo dan Megawati bertemu pada bulan ini.
Juru bicara PDIP, Guntur Romli, tidak membantah kabar bahwa Megawati dan Prabowo bakal segera bertemu.
"Semoga segera bisa bertemu. Kami juga menunggu pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo," ujar Guntur melalui pesan pendek saat dimintai konfirmasi pada Selasa, 14 Januari 2025.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan berkomentar banyak soal rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati.
"Saya enggak ngerti gitu-gituan. Sedang sibuk di DPR," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.
Namun Dasco mengatakan hubungan Prabowo dengan Megawati berjalan baik, meskipun keduanya berkomunikasi melalui perwakilan masing-masing.
"Selama ini tidak ada masalah."
Hubungan Megawati dengan Prabowo yang secara historis baik disebut menjadi modal politik pertemuan kedua tokoh itu.
Megawati dan Prabowo pernah menjadi pasangan calon dalam kontestasi pemilihan presiden pada 2009.
Dalam pidato selama hampir tiga jam di acara ulang tahun PDIP pada Jumat, 10 Januari 2025, Megawati menegaskan bahwa hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja.
Megawati mengklaim punya sikap yang sama dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu, yakni iktikad melindungi kadernya masing-masing.
Putri Presiden Sukarno ini menjamin tidak akan mengusik kepemimpinan Prabowo, meski saat ini PDIP berada di luar pemerintahan.
Meski belum bertemu kembali sejak perhelatan pemilihan presiden pada 2024, Megawati menuturkan komunikasi dengan Prabowo tetap terjalin dan terjaga melalui utusan masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati terisak dan berterima kasih kepada Prabowo dan MPR atas keputusan mencabut Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.
Dalam keputusan itu, MPR menegaskan, tuduhan bahwa Sukarno terlibat dalam Gerakan 30 September pada Oktober 1965 tak pernah terbukti dan batal demi hukum.
Dalam pidatonya, Megawati juga menyinggung ujian terbaru bagi partainya adalah penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK.
Megawati mempertanyakan kinerja KPK lantaran menetapkan Hasto sebagai tersangka. Dia heran karena partainya kini seakan-akan digebuk.
Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, terkait dengan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR pada Pemilihan Umum 2019 yang menjerat Harun Masiku—hingga kini masih buron. Kubu Hasto menuding tuduhan dan kasus ini sebagai upaya politisasi hukum.
KPK memeriksa Hasto pada Senin, 13 Januari 2025. Setelah diperiksa selama 3 jam 20 menit, Hasto tidak ditahan.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan lembaganya tidak menahan Hasto karena penyidik masih memerlukan waktu untuk memeriksa beberapa saksi dalam kasus Harun.
Kasus Hasto menjadi ujian bagi PDIP menjelang kongres partai pada April 2025. Seorang petinggi partai berlambang kepala banteng ini menuturkan Hasto sebagai sekjen partai merupakan simbol utama keberlangsungan PDIP.
"Survival utama Hasto adalah bebas. Meski ditetapkan menjadi tersangka, dia seharusnya tidak ditahan," ujar sumber Tempo itu.
Bersamaan dengan penetapan dan pemeriksaan Hasto sebagai tersangka, narasumber yang sama mendengar informasi munculnya daftar nama kandidat pelaksana tugas Sekjen PDIP.
Jika akhirnya ada pergantian sekjen yang diusulkan kepada Megawati, petinggi partai ini mengatakan jabatan itu harus dipegang orang yang mewakili atau menyimbolkan konsolidasi internal partai.
Sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi kandidat pengganti Hasto, sumber tersebut melanjutkan, antara lain Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah, Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai Andi Widjajanto, dan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau sering disapa Bambang Pacul.
Keputusan PDIP Bergabung ke Prabowo Ditentukan di Kongres
Narasumber yang merupakan petinggi PDIP menyebutkan siapa pun pengganti Hasto harus menjadi titik konsolidasi internal, meski nantinya sikap partai bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut sumber ini, keputusan PDIP untuk bergabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo akan ditentukan dalam kongres partai pada April 2025.
(Sumber: TEMPO)
👇👇
Mbak Puan: Presiden Prabowo minta ketemuan tuh,
— 🇮🇩 Yanti 🇮🇩 (@DS_yantie) January 12, 2025
Minta ketemu sama Mamah.
Kayaknya omongan ini sampai di telinga pak Mul makanya dia langsung buru buru ke Jakarta 🤣 pic.twitter.com/bFNGGE4BzY
Ada yang jauh lebih penting daripada segala kepentingan, yaitu keutuhan dan persatuan bangsa… 🇮🇩❤️#puanmaharani pic.twitter.com/Ymf7gJxz13
— Puan Maharani (@puanmaharani_ri) January 14, 2025
