DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning mengomentari laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu finalis pemimpin dunia yang terkorup.
Dia mengaku tak pernah memantau harta kekayaan Jokowi selama memimpin negara.
Ketimbang terkorup, dia lebih setuju jika Jokowi disebut sosok pemimpin yang tak beretika, pelanggar konstitusi.
“Mohon maaf aku enggak pernah mengawasi hartanya Jokowi. Tapi kalau Jokowi tidak punya etika, setuju,” kata Ribka saat dihubungi, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Akan tetapi dia menolak jika partai banteng moncong putih harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Jokowi selama menjabat.
Justru ia menilai laporan OCCRP tentang Jokowi membuat malu partai berlogo banteng moncong putih ini.
“Tidak ada pertanggungjawabnya. Malah bikin malu partai,” ujarnya.
Melihat jawaban terakhir dari Ribka, mengingatkan lagi kutipan pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi dalam sesi wawancara di siniar Akbar Faizal Unsencored September lalu.
Saat itu ia menyentil pihak-pihak yang diujung masa jabatan menyerang dan menyalahkan Jokowi dalam segala hal seakan lupa bahwa selama ini mereka adalah penyokong Jokowi dua periode, karena perbedaan pandangan politik di akhir masa jabatan jadi memusuhi eks wali kota Solo itu.
"...Anda lebih panjang bersama Pak Jokowi. Jangan kemudian merasa sok suci, kalau ada prestasi klaim ini sama-sama tapi kalau ada masalah juga harus ditanggung sama-sama," tutur Hasan Nasbi.
Seakan publik bisa dibodohi, jangan lupa Jokowi bisa duduk di singgasananya selama dua periode berkat PDIP.
Partai banteng moncong putih pun turut menikmati kekuasaan, setidaknya selama 9 tahun, karena keretakan di antara Jokowi dan PDIP terjadi setahun terakhir akibat beda pilihan di Pilpres 2024.
Bayang-bayangnya selama kepemipinan Jokowi di periode pertama begitu besar.
Bahkan hasil survei yang diterbitkan Cyrus Network pada Desember 2014, menyebut 83 persen publik menilai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpengaruh besar dalam mementukan arah kebijakan pemerintah.
Dalam komposisi kabinet saja, PDIP mendapat jatah menteri terbanyak.
Dari 34 kursi menteri di Kabinet Kerja, sebanyak 15 orang berasal dari partai politik, lima di antaranya merupakan jatah PDIP.
Yakni, Menko PMK, Mendagri, Menkumham, Menteri BUMN, MenkopUMKM.
Cengkeram Megawati tetap berlanjut ke periode kedua pemerintahan Jokowi.
Setidaknya hingga akhir jabatan Jokowi, PDIP masih mendapatkan lima pos menteri meski setahun terakhir berseteru.
Di antaranya, Menkumham, Mensos, Menteri PPPA, MenPAN-RB, Menteri PUPR dan Sekretaris Kabinet.
Sumber: Inilah
