Siapa di Balik Pagar Laut PIK 2? LBH Muhammadiyah Ungkap 'Kaki Tangan' Aguan!

DEMOCRAZY.ID - Ketua Riset dan Advokasi Kebijakan Publik LBH AP PP Muhammadiyah, Gufron, menyoroti dugaan manipulasi informasi terkait pemasangan pagar bambu sepanjang 30 kilometer di sekitar kawasan proyek PIK 2.

Dikatakan Gufron, klaim bahwa masyarakat secara sukarela memasang pagar tersebut merupakan bentuk pembalikan fakta demi kepentingan pihak pengembang.

"Ini memutar balikkan fakta, murni untuk kepentingan PIK 2. Lalu siapa yang menyuruh? Membiayai? Kan gak mungkin individu-individu," ujar Gufron dikutip dari unggahan X @Mdy_Asmara701 (12/1/2025).

Gufron meragukan kemampuan nelayan atau warga setempat untuk memasang ribuan bambu dalam jarak sejauh itu tanpa dukungan dana besar.

"Apakah mampu nelayan menancapkan ribuan bambu itu? Dari mana uangnya? 30 km lagi," tukasnya.

Ia menyebut, berdasarkan informasi yang dihimpun LBH Muhammadiyah, pemasangan pagar tersebut diduga melibatkan pihak-pihak yang bekerja untuk Agung Sedayu Group.

"Berdasarkan informasi yang kami dapat itu adalah orang-orang yang menjadi bagian dari Agung Sedai Group. Masyarakat itu sudah tahu ada beberapa nama yang menjadi kaki tangannya Aguan," ucapnya.

Gufron juga mengungkap bahwa sebelum kawasan PIK 2 ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sudah terjadi pembebasan lahan secara paksa.

"Bukan hanya soal pemagaran bambu aja, tapi soal penggusuran lahan, pemaksaan-pemaksaan, semua dilakukan tangan kanannya Aguan," Gufron menuturkan.

Ia menyebut ada penggunaan ormas, intimidasi, hingga kriminalisasi warga untuk memaksa pelepasan lahan dengan harga murah.

"Dengan cara melakukan intimidasi, pemasangan tiang-tiang dan beberapa juga mereka dikriminalisasi. Dipaksa dengan harga murah, menggunakan preman," tambahnya.

Gufron bilang, momen penetapan sebagai PSN telah dimanfaatkan oleh pihak pengembang untuk melancarkan berbagai tindakan yang dinilai merugikan masyarakat sekitar proyek

"Sebelum PIK 2 dijadikan PSN, terjadi pembebasan lahan secara paksa. Malah menggunakan ormas-ormas. Ketika ditetapkan PSN, dua hari setelah pengumuman Pemilu itu luar biasa makin brutal," kuncinya.

Sebelumnya, Politikus PDIP Ferdinand Hutahean menantang penegak hukum untuk memperlihatkan tajinya.

"Menurut saya inikan penegak hukum berani, punya keberanian tidak untuk menindaki itu secara tegas dan membongkar pagar sepanjang 30 meter itu. Ini soal keberanian saja," ujar Ferdinand, Minggu (12/1/2025).

Dikatakan Ferdinand, apa yang diungkapkan Said Didu mengenai kekuasaan sudah dibeli oligarki bisa saja menjadi benar.

"Tapi untuk membuktikan itu juga tidak mudah. Karena namanya kolusi, korupsi begini, tidak dilakukan di atas meja," sebutnya.

Kata Ferdinand, apa yang berpolemik itu merupakan ujian kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Bagaimana masalah ini diselesaikan dengan cara berpihak ke negara. Intinya kan keberpihakan kepada negara, karena laut tidak boleh dikuasai siapapun, kecuali oleh negara," tukasnya.

Melihat kasus tersebut, Ferdinand mengatakan bahwa ada upaya dari pihak swasta untuk menguasai laut Indonesia.

"Itu adalah pelanggaran hukum serius kepada kedaulatan bangsa dan negara. Maka, ini sekarang sejauh mana keseriusan pemerintah untuk mengembangkan kedaulatan negara," Ferdinand menuturkan.

Karena merupakan kedaulatan negara, kata Ferdinand, maka pagar sepanjang 30 km tersebut harus segera dibongkar.

"Apalagi masyarakat dibenturkan, ada yang mendukung dan menolak. Yang mendukung ini kita duga sudah mendapat sesuatu," tandasnya.

Sumber: Fajar