DEMOCRAZY.ID - Pakar politik yang juga CEO PolMark Indonesia (Political Marketing Consulting), Eep Saefulloh Fatah ikut bersuara terkait keterlibatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut pria yang biasa disapa Kang Eep itu, ada satu cara yang membuat Prabowo bisa membatasi "kekuasaan" Jokowi dalam mengatur pemerintahannya saat ini. Cara tersebut adalah supaya Prabowo tidak perlu merasa berutang budi kepada Jokowi karena mengantarkannya "maju dan terpilih" menjadi Presiden RI. "Kalau Prabowo ingin membatasi kekuasaan Jokowi, cuma satu pilihannya dia tidak merasa perlu terlalu berhutang budi sama Jokowi atau sama proses yang mengantarkannya. Sehingga pengaruh sebesar apapun yang memiliki Jokowi tidak akan berarti tetapi permainan kan tidak sesederhana itu," ujar pria yang akrab disapa Kang Eep ini, dikutip dari Youtube Rhenald Kasali, Selasa (7/1/2025). Kang Eep kemudian menggambarkan dalam hukum politik, sebe...
Pakar Politik Ungkap Cara Agar Pemerintah Prabowo 'Terlindungi' dari Cawe-Cawe Jokowi: Tak Perlu Merasa Utang Budi!
Januari 07, 2025
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pakar politik yang juga CEO PolMark Indonesia (Political Marketing Consulting), Eep Saefulloh Fatah ikut bersuara terkait keterlibatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut pria yang biasa disapa Kang Eep itu, ada satu cara yang membuat Prabowo bisa membatasi "kekuasaan" Jokowi dalam mengatur pemerintahannya saat ini. Cara tersebut adalah supaya Prabowo tidak perlu merasa berutang budi kepada Jokowi karena mengantarkannya "maju dan terpilih" menjadi Presiden RI. "Kalau Prabowo ingin membatasi kekuasaan Jokowi, cuma satu pilihannya dia tidak merasa perlu terlalu berhutang budi sama Jokowi atau sama proses yang mengantarkannya. Sehingga pengaruh sebesar apapun yang memiliki Jokowi tidak akan berarti tetapi permainan kan tidak sesederhana itu," ujar pria yang akrab disapa Kang Eep ini, dikutip dari Youtube Rhenald Kasali, Selasa (7/1/2025). Kang Eep kemudian menggambarkan dalam hukum politik, sebe...