DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Organisasi jurnalisme investigasi, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), buka suara mengenai mekanisme penyusunan daftar finalis pemimpin paling korup di dunia, yang di dalamnya tercantum nama Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pernyataan resmi, OCCRP menyatakan masuknya Jokowi ke dalam daftar finalis berdasarkan hasil nominasi yang diajukan oleh publik.
Dari proses nominasi ini, ada lebih dari 55 ribu pengajuan yang diterima OCCRP yang mencakup tokoh-tokoh yang dinilai publik korup.
Dengan demikian, berdasarkan keterangan OCCRP, lembaga ini tidak memiliki kendali atas siapa yang masuk dalam nominasi.
"OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Ini termasuk pencalonan Presiden Indonesia (ke-7) Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi," tulis OCCRP, Kamis (2/1).
"OCCRP memasukkan nominasi 'finalis' yang memperoleh dukungan online terbanyak dan memiliki dasar untuk diikutsertakan," lanjut lembaga tersebut.
OCCRP menegaskan pihaknya tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat praktik korupsi untuk keuntungan finansial pribadinya selama menjabat presiden.
Namun, lembaga itu mencatat bahwa kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan pemerintahan Jokowi "secara signifikan melemahkan komisi anti-korupsi Indonesia."
"Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilu dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya, yang sekarang menjadi wakil presiden di bawah presiden baru Prabowo Subianto," tulis OCCRP.
Penerbit OCCRP Drew Sullivan mengatakan para panel juri ahli menghargai nominasi yang diajukan publik, meski dalam beberapa kasus tak ada cukup bukti langsung mengenai korupsi maupun pelanggaran yang dilaporkan.
"Namun, jelas ada persepsi yang kuat di antara publik tentang korupsi dan ini harus menjadi peringatan bagi mereka yang dicalonkan bahwa rakyat sedang mengawasi, dan mereka peduli. Kami juga akan terus memantau," kata Sullivan.
Selama 13 tahun, OCCRP memberikan 'penghargaan' kepada sejumlah tokoh dunia yang diputuskan oleh panel juri ahli yang terdiri dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis dengan pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan.
Penghargaan "Person of The Year" pada 2024 pun diputuskan diberikan kepada Presiden Suriah Bashar Al Assad, yang bukan termasuk di antara orang-orang yang paling banyak dinominasikan.
Para juri menilai peran Al Assad dalam mengacaukan Suriah dan kawasan tersebut melalui jaringan kriminalnya, pelanggaran hak asasi manusianya, dan korupsi yang dilakukannya membuatnya menjadi pilihan utama.
Penghargaan itu menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan korupsi dan kejahatan terorganisir, serta berfungsi sebagai pengingat akan kebutuhan berkelanjutan untuk mengungkap ketidakadilan.
Dalam keterangan yang sama, OCCRP juga menggarisbawahi bahwa penghargaan yang diberikannya terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka.
Meski begitu, tujuan dari penghargaan ini tunggal, yakni menyetop kejahatan dan korupsi.
"Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, memastikan transparansi dan inklusivitas. Selain itu, pelaporan kami akan tetap berfokus pada dampak para calon dan orang lain yang melanggengkan kejahatan dan korupsi, menyoroti peran mereka dalam merusak demokrasi dan masyarakat di seluruh dunia," tulis OCCRP.
Sebelumnya, Jokowi masuk dalam finalis pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP.
OCCRP sebetulnya memenangkan Presiden Suriah Bashar Al Assad sebagai Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption, namun ada lima tokoh lain yang masuk daftar ini, salah satunya Jokowi.
Keempat tokoh dunia selain Jokowi antara lain Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan Pengusaha India Gautam Adani.
Kelimanya masuk sebagai finalis berdasarkan voting terbanyak dari publik.
Sumber: CNN
