Menganulir Keputusan MK Yang Melanggar Konstitusi: 'Kasus Gibran Anak Jokowi dan Inkonsistensi Hukum' Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran vital sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan tidak hanya menentukan arah sistem hukum, tetapi juga mencerminkan integritas demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Namun, belakangan ini, serangkaian putusan MK memicu pertanyaan mendasar tentang komitmen institusi ini terhadap prinsip-prinsip konstitusi yang luhur. Penghapusan Presidential Threshold 20% Salah satu keputusan monumental adalah penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20%, yang baru dikabulkan setelah hampir 40 kali uji materi (judicial review) diajukan ke MK. Salah satu pengungat adalah penulis sendiri dkk. Keputusan ini diapresiasi banyak pihak karena dinilai membuka peluang lebih luas bagi partisipasi politik. Sistem presidential threshold selama ini dianggap membatasi demokrasi den...
Menganulir Keputusan MK Yang Melanggar Konstitusi: 'Kasus Gibran Anak Jokowi dan Inkonsistensi Hukum' Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran vital sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan tidak hanya menentukan arah sistem hukum, tetapi juga mencerminkan integritas demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Namun, belakangan ini, serangkaian putusan MK memicu pertanyaan mendasar tentang komitmen institusi ini terhadap prinsip-prinsip konstitusi yang luhur. Penghapusan Presidential Threshold 20% Salah satu keputusan monumental adalah penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20%, yang baru dikabulkan setelah hampir 40 kali uji materi (judicial review) diajukan ke MK. Salah satu pengungat adalah penulis sendiri dkk. Keputusan ini diapresiasi banyak pihak karena dinilai membuka peluang lebih luas bagi partisipasi politik. Sistem presidential threshold selama ini dianggap membatasi demokrasi den...