DEMOCRAZY.ID - Pengamat Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menduga dua eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ingin melakukan orasi politik bersama. Hal ini diduganya lantaran Anies-Ahok sudah menyatakan ingin membuat kejutan bulan Januari ini. Jamiluddin mengatakan, pidato politik yang disampaikan nantinya akan berkaitan dengan persoalan bangsa saat ini. Namun, hal ini baru sebatas dugaan semata karena baik Anies maupun Ahok belum membeberkannya. "Anies dan Ahok tampaknya akan melakukan pidato politik bersama. Pidato politik itu bisa jadi respon mereka terhadap persoalan berbangsa dan bernegara kontemporer," ujar Jamiluddin kepada wartawan, Kamis (2/1/2025). Ia memperkirakan bahasan utama dalam pidato nanti berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat DPRD, kembali ke UUD 1945, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan penanganan pelanggaran HAM. ...
Menarik! Ahok-Anies Mau Bikin Kejutan, Pengamat Duga Keduanya Bakal 'Orasi Politik' Soal Ini
Januari 02, 2025
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pengamat Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menduga dua eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ingin melakukan orasi politik bersama. Hal ini diduganya lantaran Anies-Ahok sudah menyatakan ingin membuat kejutan bulan Januari ini. Jamiluddin mengatakan, pidato politik yang disampaikan nantinya akan berkaitan dengan persoalan bangsa saat ini. Namun, hal ini baru sebatas dugaan semata karena baik Anies maupun Ahok belum membeberkannya. "Anies dan Ahok tampaknya akan melakukan pidato politik bersama. Pidato politik itu bisa jadi respon mereka terhadap persoalan berbangsa dan bernegara kontemporer," ujar Jamiluddin kepada wartawan, Kamis (2/1/2025). Ia memperkirakan bahasan utama dalam pidato nanti berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat DPRD, kembali ke UUD 1945, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan penanganan pelanggaran HAM. ...