DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengaku sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang. Hasilnya, pagar tersebut memang benar adanya dan mengancam kehidupan nelayan. Dia mengatakan, pemagaran ini bukan cuma menghalangi akses mereka ke area penangkapan ikan, tapi juga meningkatkan biaya operasional dan mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka. Nelayan bisa mati pelan-pelan. “Pemagaran laut ini adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap hak nelayan dan masyarakat pesisir. Pemerintah harus segera memastikan legalitas tindakan ini dan mengambil langkah tegas jika terbukti melanggar aturan, ” kata Johan dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (9/1/2025). Johan menegaskan, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, pemanfaatan wilayah pesisir harus dilakukan dengan izin resmi dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, setiap kegiatan yang berpotensi merusak ekosis...
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengaku sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang. Hasilnya, pagar tersebut memang benar adanya dan mengancam kehidupan nelayan. Dia mengatakan, pemagaran ini bukan cuma menghalangi akses mereka ke area penangkapan ikan, tapi juga meningkatkan biaya operasional dan mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka. Nelayan bisa mati pelan-pelan. “Pemagaran laut ini adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap hak nelayan dan masyarakat pesisir. Pemerintah harus segera memastikan legalitas tindakan ini dan mengambil langkah tegas jika terbukti melanggar aturan, ” kata Johan dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (9/1/2025). Johan menegaskan, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, pemanfaatan wilayah pesisir harus dilakukan dengan izin resmi dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, setiap kegiatan yang berpotensi merusak ekosis...