DEMOCRAZY.ID - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali komentar terkait keberadaan pagar laut sepanjang 30 kilometer di wilayah Banten. Ia menduga keberadaan pagar tersebut melibatkan pengembang besar, PIK 2, yang didukung oleh kekuatan pemerintahan dan aparat penegak hukum. "Kenapa (agar 30 km) tidak bisa dibuka, kenapa aparat takut membuka? Dan kenapa tidak bisa diketahui siapa yang melakukan pemagaran?," ujar Said Didu dalam keterangannya di X @msaid_didu (13/1/2025). "Saya menduga ada tiga hal yang terjadi, pengembang PIK 2 yang mengendalikan wilayah tersebut betul-betul sudah mengendalikan kekuasaan dan penegak hukum," tambahnya. Said Didu menilai ada tiga hal yang menyebabkan keberadaan pagar itu sulit diungkap. Pertama, ia menduga pengembang PIK 2 telah mengendalikan wilayah tersebut, termasuk pengaruhnya terhadap kekuasaan dan penegak hukum. "Ketika Pak Prabowo memberikan instruksi, baru bisa goyang. Artinya pengembang PIK 2 su...
DEMOCRAZY.ID - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali komentar terkait keberadaan pagar laut sepanjang 30 kilometer di wilayah Banten. Ia menduga keberadaan pagar tersebut melibatkan pengembang besar, PIK 2, yang didukung oleh kekuatan pemerintahan dan aparat penegak hukum. "Kenapa (agar 30 km) tidak bisa dibuka, kenapa aparat takut membuka? Dan kenapa tidak bisa diketahui siapa yang melakukan pemagaran?," ujar Said Didu dalam keterangannya di X @msaid_didu (13/1/2025). "Saya menduga ada tiga hal yang terjadi, pengembang PIK 2 yang mengendalikan wilayah tersebut betul-betul sudah mengendalikan kekuasaan dan penegak hukum," tambahnya. Said Didu menilai ada tiga hal yang menyebabkan keberadaan pagar itu sulit diungkap. Pertama, ia menduga pengembang PIK 2 telah mengendalikan wilayah tersebut, termasuk pengaruhnya terhadap kekuasaan dan penegak hukum. "Ketika Pak Prabowo memberikan instruksi, baru bisa goyang. Artinya pengembang PIK 2 su...