Jokowi Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, PDIP Ngaku Sudah Tahu Dari Dulu Tapi Kok Dibiarkan?

DEMOCRAZY.ID - Politikus senior PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku pihaknya telah mengetahui sikap korup Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) selama menjabat. Sebab itu menjadi salah satu alasan mengapa PDIP memecat Jokowi beserta keluarganya.

Dia mengaku tak terkejut adanya laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Jokowi sebagai salah satu finalis pemimpin dunia yang terkorup.

“Jokowi sudah dipecat oleh partai, bahkan bukan hanya Jokowi tetapi juga keluarganya. Pemecatan ini karena partai sudah lebih dahulu melihat bahwa Jokowi menggunakan kekuasaan secara korup. Justru karena partai sudah melihat bahwa perilaku Jokowi selama berkuasa yang korup maka partai memecat beliau,” kata Andreas saat dihubungi, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Andreas justru menganggap “penghargaan” tersebut semakin memperkuat keputusan partai memecat Jokowi dan keluarganya.

“‘Anugerah’ Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia justru memperkuat bahwa apa yang diputuskan oleh partai dengan memecat Jokowi adalah kebenaran,” ujarnya.

Seakan publik bisa dibodohi, jangan lupa Jokowi bisa duduk di singgasananya selama dua periode berkat PDIP. 

Partai banteng moncong putih pun turut menikmati kekuasaan, setidaknya selama 9 tahun, karena keretakan di antara Jokowi dan PDIP terjadi setahun terakhir akibat beda pilihan di Pilpres 2024.

Bayang-bayangnya selama kepemipinan Jokowi di periode pertama begitu besar. 

Bahkan hasil survei yang diterbitkan Cyrus Network pada Desember 2014, menyebut 83 persen publik menilai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.

Dalam komposisi kabinet saja, PDIP mendapat jatah menteri terbanyak. 

Dari 34 kursi menteri di Kabinet Kerja, sebanyak 15 orang berasal dari partai politik, lima di antaranya merupakan jatah PDIP. Yakni, Menko PMK, Mendagri, Menkumham, Menteri BUMN, MenkopUMKM.

Cengkeram Megawati tetap berlanjut ke periode kedua pemerintahan Jokowi. 

Setidaknya hingga akhir jabatan Jokowi, PDIP masih mendapatkan lima pos menteri meski setahun terakhir berseteru. 

Di antaranya, Menkumham, Mensos, Menteri PPPA, MenPAN-RB, Menteri PUPR dan Sekretaris Kabinet.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi dalam sesi wawancara di siniar Akbar Faizal Unsencored September lalu, pernah menyentil pihak-pihak yang di ujung masa jabatan menyerang dan menyalahkan Jokowi dalam segala hal, seakan lupa bahwa selama ini mereka adalah penyokong Jokowi dua periode, karena perbedaan pandangan politik di akhir masa jabatan jadi memusuhi eks wali kota Solo itu.

"...Anda lebih panjang bersama Pak Jokowi. Jangan kemudian merasa sok suci, kalau ada prestasi klaim ini sama-sama tapi kalau ada masalah juga harus ditanggung sama-sama," tutur Hasan Nasbi.

Sumber: Inilah