DEMOCRAZY.ID - Kasus suap pengadaan barang-jasa pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersorot. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti meminta KPK untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Pun dia menantang KPK untuk membidik orang-orang dalam lingkar kekuasaan yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi. Kecenderungan KPK saat ini adalah membidik orang-orang yang berada di luar kekuasaan. Hal ini berbeda dengan lembaga anti rasuah sebelumnya, yang berani membidik orang-orang dari dalam lingkar kekuasaan. “Saat UU KPK belum direvisi, lembaga ini berani membidik orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Banyak menteri, kepala daerah, dan pejabat dari partai di lingkaran kekuasaan yang dibidik,” kata Ray, Jumat (10/1/2025). Namun, setelah UU KPK tahun 2002 direvisi pada 2019, KPK seperti kehilangan taring dan keberaniannya....
DEMOCRAZY.ID - Kasus suap pengadaan barang-jasa pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersorot. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti meminta KPK untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Pun dia menantang KPK untuk membidik orang-orang dalam lingkar kekuasaan yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi. Kecenderungan KPK saat ini adalah membidik orang-orang yang berada di luar kekuasaan. Hal ini berbeda dengan lembaga anti rasuah sebelumnya, yang berani membidik orang-orang dari dalam lingkar kekuasaan. “Saat UU KPK belum direvisi, lembaga ini berani membidik orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Banyak menteri, kepala daerah, dan pejabat dari partai di lingkaran kekuasaan yang dibidik,” kata Ray, Jumat (10/1/2025). Namun, setelah UU KPK tahun 2002 direvisi pada 2019, KPK seperti kehilangan taring dan keberaniannya....