DUH! Media Internasional Soroti Jokowi ‘Salah Satu Pemimpin Paling Korup di Dunia’

DEMOCRAZY.ID - Surat kabar terkemuka Australia "THE AUSTRALIAN" memberitakan Jokowi:

Indonesia’s Widodo ‘among world’s most corrupt leaders’

Presiden Indonesia Joko Widodo ‘salah satu pemimpin paling korup di dunia’

.
.
Dan "BAU BUSUK" ini mulai dicium
Negara-Negara lain Dunia

Semua Nama Baik yang sejak awal dijaga ..
Sekarang Hancur Berantakan di depan Mata

Jadi Anda jangan pernah merasa JUMAWA
Bahwa Anda UNTOUCHABLE Tuan

Kebenaran akan menemukan jalannya
Untung mengungkap semua… pic.twitter.com/yY5J9VA7xU

— Panggil aja || Mas Steff (@StefanAntonio__) January 3, 2025

5 KLASTER Dugaan Korupsi Jokowi Usai Jadi Finalis Tokoh Terkorup Dunia Versi OCCRP

Tulisan ini adalah transkrip dari pernyataan M. Said Didu, berkaitan dengan penjelasan Jokowi merespon pengumuman dirinya sebagai finaslis koroptor dunia, oleh OCCRP, belum lama ini :

Pada tanggal 31 Desember 2024, bangsa Indonesia dikejutkan oleh pengumuman dari sebuah organisasi internasional, OCCRP, yang menempatkan mantan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu finalis pemimpin terkorup tahun 2024. 

Banyak pihak merasa terpukul, namun bagi sebagian lainnya, termasuk saya, hal ini bukanlah kejutan. 

Dugaan bahwa praktik korupsi di Indonesia semakin merajalela selama era kepemimpinan Jokowi bukanlah hal baru.

Pernyataan klarifikasi yang disampaikan oleh mantan Presiden Jokowi, yang menantang pihak-pihak untuk membuktikan tuduhan tersebut, perlu disikapi dengan serius. 

Sebagai warga negara, kita wajib membantu rakyat memahami akar persoalan ini. 

Dalam tulisan ini, saya mencoba menganalisis dan merangkum dugaan korupsi di era Jokowi berdasarkan lima klaster modus operandi.

Klaster 1: Korupsi untuk Melanggengkan Kekuasaan

Modus pertama ini berakar pada upaya mempertahankan kekuasaan dengan mengabaikan atau memanipulasi hukum. 

Salah satu kasus yang mencolok adalah penghilangan data 3,3 juta hektar perkebunan sawit ilegal. 

Alih-alih ditindak tegas, kasus tersebut justru “diredam,” diduga untuk menjaga stabilitas kekuasaan.

Kasus lainnya mencakup kriminalisasi terhadap lawan politik. Dalam konteks ini, hukum sering kali digunakan sebagai alat politik untuk melemahkan oposisi. 

Fenomena ini mengisyaratkan betapa kuatnya pengaruh kekuasaan dalam mengontrol sistem hukum di Indonesia.

Klaster 2: Korupsi di Lingkaran Menteri

Praktik korupsi di lingkaran menteri menjadi sorotan lain. Beberapa kasus besar, seperti impor garam, minyak goreng, hingga manipulasi data BPS, muncul ke permukaan. 

Sayangnya, banyak dari kasus ini menguap tanpa penyelesaian yang jelas. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi di tingkat elite pemerintahan.

Yang tak kalah penting adalah pengaruh politik dalam reshuffle kabinet. Contoh yang mencolok adalah penggantian ketua umum Partai Golkar, yang diduga erat kaitannya dengan kepentingan politik Presiden Jokowi untuk menjaga loyalitas partai-partai koalisi.

Klaster 3: Korupsi Berbalut Ambisi Pribadi

Klaster ini mencakup proyek-proyek besar yang dipaksakan meskipun tidak mendesak, seperti pembangunan bandara dan infrastruktur yang minim manfaat.

Proyek ini sering kali menguras anggaran negara secara besar-besaran, menyebabkan beban utang meningkat tajam.

Dugaan lain adalah keterlibatan keluarga dalam proyek-proyek strategis, seperti monopoli ekspor nikel yang sempat diungkapkan oleh ekonom Faisal Basri. 

Hal ini menunjukkan bagaimana ambisi pribadi bisa merusak prioritas pembangunan nasional.

Klaster 4: Korupsi dalam Pengelolaan Utang Negara

Utang negara dan BUMN melonjak tajam selama era Jokowi. Banyak pihak menduga, dana tersebut digunakan untuk kepentingan politik tertentu, seperti menyogok rakyat melalui program-program populis yang minim keberlanjutan. Situasi ini menciptakan beban fiskal yang berat bagi generasi mendatang.

Klaster 5: Korupsi Melalui Hubungan dengan Oligarki

Klaster terakhir adalah hubungan erat antara pemerintah dan oligarki. Oligarki menjadi aktor utama yang mendapatkan keuntungan besar melalui proyek strategis nasional (PSN), konsesi tambang, dan perkebunan. 

Hubungan ini diduga menjadi fondasi kekuasaan Jokowi selama satu dekade, dengan imbalan berbagai fasilitas yang menguntungkan pihak tertentu.

Menguak Kebenaran di Balik Klaim OCCRP

Penobatan Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup oleh OCCRP mungkin berdasarkan data yang lebih mendalam tentang dugaan korupsi yang disembunyikan. 

Jika data ini terbuka, maka akan menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk menyelamatkan diri dari bayang-bayang gelap korupsi sistemik.

Penutup

Satu Januari 2025 bisa menjadi momentum penting untuk membuka selebar-lebarnya tabir korupsi di era Jokowi. 

Harapan saya, rakyat Indonesia bersama para penegak hukum dan masyarakat sipil dapat bersatu melawan korupsi demi masa depan bangsa yang lebih baik.

[DOC]

Ini dugaan kluster korupsi Jokowi sehingga masuk final pemimpin terkorup di dunia 2024.
Tunggu edisi berikutnya pic.twitter.com/vsuyp22ngt

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) January 1, 2025

Sumber: FusilatNews