DEMOCRAZY.ID - Pegiat Medsos Jhon Sitorus merespons penunjukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN oleh Jokowi di ujung masa jabatannya.
Ia menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari strategi politik Jokowi yang tidak sepenuhnya tulus.
"Ngeri juga cara mainnya Jokowi, bahkan AHY juga ditumbal," ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (27/1/2025).
Bukan tanpa alasan, Jhon menyinggung pernyataan Jokowi belum lama ini yang meminta publik mengecek proses legalitas sertifikat HGB dan SHM pagar laut di Tangerang.
Sementara itu, disebutkan bahwa 243 SHGB pagar laut pada saat AHY menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.
"Kirain pelantikan AHY sebagai menteri ATR/BPN itu beneren tulus untuk melantik orang-orang terbaik," cetusnya.
Jhon mengungkapkan kecurigaannya bahwa Jokowi hanya menjadikan AHY sebagai tumbal untuk dikorbankan di masa depan.
"Ternyata Jokowi butuh tumbal yang harus dikorbankan di masa depan," Jhon menuturkan.
Tambahnya, terutama dalam isu kontroversial seperti SHGB Pagar Laut yang kini menjadi sorotan publik.
"Gimana Demokrat? Keberlanjutan ora?," tandasnya.
👇👇
Ngeri juga cara mainnya Jokowi, bahkan AHY juga DITUMBAL 😂
— Jhon Sitorus (@JhonSitorus_18) January 27, 2025
Kirain pelantikan AHY sebagai menteri ATR/BPN itu beneren tulus untuk melantik orang2 terbaik
Ternyata Jokowi butuh TUMBAL yang harus dikorbankan di masa depan. Apalagi, AHY ngaku tidak tahu soal SHGB Pagar Laut 😂… pic.twitter.com/UwaORJavOF
Sebelumnya, 243 SHGB yang berkaitan dengan kasus pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, dikabarkan diterbitkan pada saat AHY menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2024.
Kabar ini mencuat melalui unggahan seorang pegiat media sosial, Bang Nalar, yang menyebut dokumen tersebut mengindikasikan keterlibatan di era kepemimpinan AHY.
"Update terbaru! Berdasarkan dokumen yang diterima, setidaknya ada 243 SHGB diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2024," tulisnya di X @PaltiWest2024 (26/1/2025).
Bang Nalar juga menyinggung partai Demokrat yang dianggapnya dalam posisi tertekan.
"Panik nih kayaknya Demokrat," tambahnya.
👇👇
Update terbaru!!!
— Bang #Nalar ☕️ (@PaltiWest2024) January 26, 2025
Berdasarkan dokumen yang diterima, setidaknya ada 243 SHGB diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2024.
Semua SHGB tersebut berada di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang.
Panik nih kayaknya Demokrat.. pic.twitter.com/TLx3VVxpUv
Adapun Jokowi tidak tinggal diam dalam gonjang-ganjing tersebut, ia angkat bicara dan memberikan pandangannya terkait polemik pagar laut tersebut.
Jokowi menekankan pentingnya memastikan seluruh proses legal yang terkait dengan kepemilikan lahan tersebut.
"Yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak, betul atau nggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, ke kecamatan, kantor BPN Kabupaten," ujar Jokowi.
Ia menjelaskan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), harus melalui tahapan tertentu
"Kalau untuk SHMnya, SHGBnya, juga di Kementerian dicek aja apakah proses atau prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak," tukasnya.
Jokowi juga mengungkapkan bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga di Bekasi, Jawa Timur, dan sejumlah daerah lain.
"Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur, dan di tempat lain," terangnya.
Jokowi bilang, ini menjadi alasan penting untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi secara menyeluruh.
"Saya kira yang paling penting itu cek, investigasi. Itu ya," tandasnya.
Sumber: Fajar