DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Untuk memberikan dukungan kepada deklarasi Gerakan Rakyat anti-Oligarki (GRAO) yang dilakukan Rabu kemarin di Kampung Kramat Desa Kohod Kecamatan pakuhaji Tangerang, Banten, para anggota Front Pergerakan Perubahan Nasional (FPPN) hadir berbaur dengan ratusan aktivis lain dalam aksi demo tolak PSN PIK-2 yang dimiliki oleh PT Agung Sedayu pimpinan Aguan.
Ketua Umum FPPN Dhio Suharmunastri menyatakan hal itu kepada KBA News, 9 Januari 2025 dengan menunjukkan motivasi kehadiran mereka di sana adalah untuk memberikan semangat dan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak langsung dimana ada beberapa pemilik tanah yang sudah diurug namun pembayarannya belum dilakukan oleh pihak pengembang.
Ditambahkannya, ada hal yang menarik dari aksi di Kohod ini yaitu munculnya ratusan pendemo bayaran yang berusaha mengintmidasi dan merintangi peserta aksi yang datang.
Mereka itu disinyalir merupakan pendemo bayaran yang dikerahkan oleh pihak pengembang untuk memuluskan rencana pembangunan PSN PIK-2 yang berkelanjutan.
“Kami melihat bahwa ada upaya adu domba atau politik belah bambu di masyarakat persis seperti gaya VOC pada zaman penjajahan dulu yang dilakukan oleh kaki tangan Aguan.
Jujur saja, saya dan juga hampir semua peserta aksi tidak takut dengan teror tersebut, kami tidak perlu menanggapi orang-orang bayaran, karena tujuan kami beserta elemen lainnya justru datang untuk menyelamatkan Banten dari cengkeraman oligarki yang didukung oleh pemerintahan yang tidak memihak rakyatnya sendiri. Pemerintah yang berlaku seperti penjajah,” kata wanita yang berprofesi sebagai pengacara itu.
Dari fakta yang terungkap di lapangan kemarin, mereka mendapat laporan dari masyarakat di daerah terdampak bahwa rumah-rumah warga banyak kebanjiran akibat tembok pembatas proyek PIK-2.
Artinya, rakyat Banten sendiri harus punya kesadaran dan harga diri tidak mudah dibeli dengan harga murah apalagi kemudian mau diadu domba untuk kepentingan Aguan.
Belajar Arti Kehidupan
“Seharusnya sebagai manusia merdeka orang harus belajar kehidupan pada filsuf besar Plato yang pernah mengatakan bahwa ‘Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan.’ Bukan dengan menindas dan berbuat culas semata-mata mencari materi yang berlebih tanpa mempunyai empati kepada manusia lain,” tandas lagi.
Oleh karena itu, tambahnya, sebagai rakyat dan warga negara yang baik berbuatlah kebaikan walau sekecil apapun demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.
Jangan justru sebaliknya bersikap dan bertindak sebagai antek-antek oligarki penjajah yang seperti binatang tunduk kepada perintah dan keinginan oligarki.
“Demi tegaknya hukum dan demokrasi di negeri ini, saya berharap siapapun yang terlibat dalam konspirasi jahat PSN PIK-2 untuk diseret ke pengadilan.
Dan hendaknya pula hasil investigasi dari lembaga internasional OCCRP yang menyebut mantan presiden Jokowi sebagai pemimpin terkorup nomor dua di dunia menjadi kotak pandora bagi KPK untuk mengusut tuntas keterlibatan Jokowi dalam berbagai PSN yang banyak merugikan dan menyengsarakan rakyat,” katanya lagi.
Seperti diketahui, tambahnya, PSN PIK-2 terlahir di ujung akhir tahun kekuasaan Jokowi, diduga bisa saja terjadi kongkalingkong antara Jokowi dengan Aguan. Karena itu, harus ada upaya agar keduanya diadili.
Harus ada peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak untuk membongkar indikasi kejahatan yang telah mereka lakukan.
“Upaya ke arah itu harus dilakukan terus. Kita pun minta, untuk mengurangi penderitaan rakyat Banten, Presiden Prabowo mengevaluasi PSN PIK-2.
Kita tuntut atas kebenaran pernyataan Wakill Ketua DPR-RI Sufmi Dasco bahwa Presiden akan menghentikan PSN yang bermasalahan dan sengsarakan rakyat,” demikian Dhio Suharmunastri.
Sumber: KBANews
