WOW! Usai Jadi Tersangka, Sosok Ini Dititipi Hasto 'Dokumen Penting' Tersimpan di Rusia, Ungkap Kasus Pencucian Uang Kakak-Beradik Anak Mulyono

DEMOCRAZY.ID - Pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie mengaku sempat dititipi sejumlah dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto jelang kabar penetapan sebagai tersangka KPK terkait kasus buron eks caleg Harun Masiku.

Lewat unggahan akun media sosial Instagram pribadinya, Connie menyatakan dokumen tersebut saat ini ia bawa dan dinotariskan di Rusia. 

Dia meyakini dokumen itu akan menjadi bom waktu setelah Hasto diumumkan jadi tersangka oleh pimpinan baru KPK.

"Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat saja," kata Connie lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Kamis (25/12).

Connie diketahui memang salah satu yang dekat dengan Hasto. 

Dia juga sempat menemani saat Hasto bicara soal kabar dirinya akan menjadi tersangka KPK di podcast Akbar Faizal Uncensored jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan.

Dalam unggahan instagramnya, Connie, dokumen itu ia terima saat pulang ke Jakarta dan bertemu Hasto. 

Menurut dia, Hasto telah belajar dari buku catatan partainya yang dirampas saat menjalani pemeriksaan di KPK sebelumnya.

"Terakhir tentang Mas Hasto, enggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi, yang tiba-tiba direbut apa HP atau buku catatan PDIP atau apa pun, saya cuma kasih tahu saja, sebagai sahabatnya pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan," katanya.

Kusnadi adalah ajudan Hasto yang ponsel dan buku milik atasan yang dipegangnya disita KPK saat menemani Sekjen PDIP itu dimintai keterangan oleh lembaga antirasuah beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya tersebut, Connie pun mengaku merasa janggal dengan penetapan Hasto sebagai tersangka. 

Apalagi, sambungnya, KPK mengumumkan kasus itu bersamaan dengan perayaan malam Natal.

Namun, dia mengaku tak mau risau sebab KPK barangkali tengah bekerja keras. 

Hanya saja, Connie mengingatkan bahwa KPK juga memiliki pekerjaan rumah dengan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang lain.

"Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu saja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, katanya pencucian uang itu kan ada KPK tahun 2021 atau 2022?" kata Connie.

"Terus Pak Airlangga Hartarto, terus siapa Moeis-Moeis itu Sandra Dewi yang menjadi mengulik kemarahan masyarakat wah banyak banget korupsinya Rp300 triliun (vonis) cuma 6 tahun. Aduh please deh, banyak ya aku nggak urusin kasus korupsi," imbuhnya.

[DOC]

Terkait Kasus Hasto.
Kita tunggu kedatangan Madam Connie Rahakundini ke Indonesia dengan DOKUMEN PENTING nya yang saat ini masih di amankan di Rusia. 🔥

Kita tunggu saja kejutan ny Terkait kakak beradik yang terlibat pencucian uang ❗ pic.twitter.com/IzkCmFRC0J

— Wong Gede (@WGreborn) December 26, 2024

Yang Disampaikan Ibu Connie Bakrie 'Sebulan Lalu' Ternyata Kejadian Sekarang...

DEMOCRAZY.ID - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sempat buka suara terkait adanya kabar dirinya bakal ditetapkan menjadi tersangka.

Dia menyebut informasi itu diperolehnya dari pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie.

Hasto mengatakan penetapan tersangka terhadapnya berkaitan dengan kasus yang tidak jelas.

"Maka kemudian ketika Connie menginformasikan kepada saya, ini ada bad news. Saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang absurd dan tidak jelas," katanya dalam siniar Akbar Faizal Uncensored yang ditayangkan pada 22 November 2024 lalu.

Hasto menilai ada dua hal yang membuatnya ditarget dan ditetapkan menjadi tersangka.

Pertama, terkait disertasinya yang berisi simpulan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam pemenangan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024.

Hasto, dalam disertasinya, menyebut bahwa upaya Jokowi tersebut telah merusak konstitusi.

"Di situ kan saya menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral, itu kan terbukti secara kualitatif dan kuantitatif menjadi core element dari suatu ambisi kekuasaan yang berpusat pada gabungan antara feodalisme, populism, dan machiavellian."

"Dan ini ternyata dijalankan terus. Semua orang menyangka ini akan selesai setelah Saudara Gibran sudah ditetapkan menjadi Wapres meski cara-caranya sangat prosedural, tidak beretika, merusak sistem hukum, dan konstitusi kita," jelasnya.

Lalu, yang kedua, Hasto menyebut dirinya dibidik untuk menjadi tersangka terkait langkah politiknya dengan mendukung pasangan calon (paslon) di Pilkada Sumut yaitu Edy Rahmayadi dan Hasan Basri.

Menurutnya, ada upaya penjegalan terhadap kontestasi di Pilkada Sumut dengan pengerahan 'partai coklat' untuk memenangkan menantu Jokowi yaitu Bobby Nasution yang menjadi lawan dari Edy Rahmayadi.

Selain itu, Hasto juga menilai pencalonan Bobby di Pilkada Sumut menjadi wujud penjegalan lain terhadapnya oleh Jokowi.

"Tetapi Pak Jokowi mau menerapkan dengan menempatkan keluarganya, itu kan terjadi kepada Bobby Nasution di Sumatera Utara dan kemudian bergerak membatasi lawan-lawan politiknya berbeda yang seharusnya berkontestasi secara sehat."

"Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai partai coklat," beber Hasto.

Hasto mengungkapkan penjegalan oleh Jokowi dalam Pilkada 2024 juga terjadi di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga DI Yogyakarta.

[VIDEO]

Jadi benar dugaan kita selama ini, cawe2 @jokowi sudah merusak tatanan hukum dan demokrasi Indonesia..#TangkapJokowi#BubarkanKPK pic.twitter.com/5r0mluTWlx

— 𝗔𝗻𝗮𝗸 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗿𝗶 (@nak_Negeri) December 24, 2024

[FLASHBACK] Ubedilah Badrun 'Buka-Bukaan' Dugaan Korupsi Anak Jokowi Usai Laporannya Disetop KPK

DEMOCRAZY.ID - Aktivis 98 yang juga Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyayangkan argumen Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron atas laporannya terhadap dugaan korupsi dua anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Nurul menyatakan keduanya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, bukan penyelenggara negara.

"Padahal secara nyata-nyata Gibran dan Kaesang adalah putra dari penyelenggara negara, Presiden Republik Indonesia," kata Ubedilah dalam keterangan tertulis, Ahad, 21 Agustus 2022.

Ubed menyebut Gibran pun adalah penyelenggara negara karena saat dilantik sebagai wali kota, ternyata masih menjabat sebagai komisaris utama perusahaan di laporannya. 

Ia menjelaskan bahwa pada 26 Februari 2021, Gibran dilantik menjadi Wali Kota Solo.

Pada saat yang sama Gibran juga masih terdaftar atau belum mundur sebagai komisaris di PT Siap Selalu Mas (memiliki 47 persen saham PT Harapan Bangsa Kita) dan Komisaris Utama PT Wadah Masa Depan (memegang 19,7 persen saham).

Penyataan Resmi KPK

Kemarin, KPK menyatakan telah memverifikasi laporan dari Ubedilah Badrun dan menyimpuliannya belum jelas. 

"Sejauh ini indikasi tindak pidana korupsi yang dilaporkan masih sumir, tidak jelas," kata Ghufron di kantornya, Jakarta, Jumat, 19 Agustus 2022.

Ghufron mengatakan KPK telah bertemu dengan Ubedilah pada 26 Januari 2022. 

Dalam pertemuan itu, kata dia, tim KPK meminta Ubedilah menjelaskan tentang uraian fakta dugaan korupsi dan pencucian uang seperti yang dilaporkannya. Menurut Ghufron, Ubedilah tidak memiliki informasi tersebut.

"Pelapor belum mempunyai informasi uraian fakta dugaan tindak pidana korupsi dan/atau data dukung terkait dengan penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan," ucap dia.

Selain itu, KPK juga belum menemukan unsur tindak pidana dalam laporan yang dibuat Ubedilah. Karena itu, Ghufron mengatakan KPK tak melanjutkan laporan itu dan mengarsipkannya. 

"Jadi, mohon maaf, yang dilaporkan atas perbuatan yang itu dilakukan pada saat itu oleh orang-orang yang bukan penyelenggara negara," jelasnya.

Awal Laporan Ubedilah

Ubedilah melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK pada Senin, 10 Januari 2022. Ubedilah melaporkan relasi bisnis dua anak Jokowi yang menurutnya berpotensi memunculkan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ia mengatakan dugaan KKN tersebut terjadi berkaitan dengan adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura ke perusahaan rintisan kuliner anak Jokowi. 

Menurut dia, tidak mungkin perusahaan baru anak Presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari sebuah perusahaan ventura.

"Setelah itu, anak Presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastis Rp 92 miliar, dan itu bagi kami tanda tanya besar," ujar Ubedilah.

Ubedilah Badrun juga mempertanyakan, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan penyertaan modal. 

“Apalagi angkanya cukup fantastis, dari mana kalau bukan karena anak Presiden.”

Ubedilah Badrun mengaitkan aliran modal itu dengan peristiwa pembakaran hutan pada 2015. 

Saat itu, PT Bumi Mekar Hijau, anak perusahaan Sinar Mas Group, menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) senilai Rp 7,9 triliun. 

Perusahaan pembakar hutan itulah, yang menurut Ubedilah, terafiliasi dengan perusahaan yang memberikan modal untuk usaha anak-anak Jokowi.

Kala itu, Ubedilah menjelaskan PT Bumi Mekar Hijau hanya diwajibkan membayar 78 miliar rupiah atas ganti rugi kebakaran hutan dari tuntutan KLHK sebesar 7,9 triliun rupiah. 

Ia berkata jika ditelusuri lebih lanjut, pemangkasan kewajiban bayar tersebut ditetapkan Pengadilan Negeri Palembang setelah adanya kerjasama bisnis antara dua anak presiden dengan anak Gandi Sulistiyanto yang merupakan petinggi Sinar Mas Group, Anthony Pradiptya.

Kerja sama ini menghasilkan perusahaan baru yang bernama PT Wadah Masa Depan. 

“Alpha JWC Ventures yang memiliki relasi antara Sinar Mas Group juga langsung mengucurkan dana 99,3 miliar setelah perusahaan kerjasama itu terbentuk,” kata dosen Universitas Negeri Jakarta tersebut.

Ubeid juga menyinggung pengangkatan Gandi Sulistyanto sebagai Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan baru-baru ini. Ia menduga adanya potensi konflik kepentingan dari penunjukkan tersebut.

Argumen Ubedilah

Ubedilah menjelaskan bahwa korupsi itu bukan hanya mengambil uang negara, baik APBN atau APBD yang bukan haknya. 

Ia mengutip buku Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, di mana definisi korupsi telah gamblang dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

"Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis, salah satunya memberi hadiah atau gratifikasi," kata dia.

Ubedilah juga mengingatkan bahwa dalam laporannya juga ada pengangkatan penyelenggara negara yaitu pengangkatan Gandi, eks Managing Director Sinar Mas Group sebagai Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. 

"Ia bukan diplomat karir," kata Ubedilah.

Lantas, kata dia, putra dari Gandi diketahui menjalin kerja sama bisnis yang sangat intens dengan Gibran dan Kaesang. 

Ada peralihan kepemilikan saham, hingga bisnis putra Presiden tersebut mendapat kucuran dana penyertaan modal dari sebuah perusahaan ventura.

Ia menyebut suntikan penyertaan modal ini hingga kini terjadi sebanyak tiga kali, yaitu 17 Agustus 2019, 23 November 2020, 6 Juni 2022. 

Sehingga, Ubedilah menilai tugas KPK untuk mengusut secara tuntas dugaan transaksi yang mencurigakan dan terkait dugaan gratifikasi jabatan, dugaan gratifikasi kepemilikan saham, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam laporannya ini.

"KPK dapat meminta kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menelusuri transaksi yang diduga mencurigakan tersebut," kata dia.

Tak hanya itu, Ubedilah juga menilai KPK memiliki kewajiban hukum untuk mencegah dan memberantas KKN dengan menelusuri 20 perusahaan putra presiden lainnya. 

Termasuk misalnya pembelian saham 40 persen PT Persis Solo Saestu oleh Kaesang bersama Erik Thohir.

"Apakah benar pembelian saham itu berasal dari uang pribadi atau perusahaan milik Kaesang?" kata dia.

Ubedilah pun mengatakan pada pertemuan 25 Januari, dirinya pun telah dipanggil selama 2 jam oleh KPK. Kala itu, Ia menyampaikan data-data awal dan penjelasan hukum yang lebih rinci kepada KPK. 

"KPK semestinya bisa menelusuri data-data awal tersebut hingga menemukan peluang untuk mengusut tuntas," ujarnya.

Klarifikasi Alpha JWC Ventures

Usai laporan Ubedilah pada 10 Januari, Alpha JWC Ventures telah memberikan klarifikasi lewat tim kuasa hukum Juniver Girsang dan Partners. 

Tim hukum saat itu menyebut bahwa masuknya Alpha JWC dengan berinvestasi US$ 5 juta di Goola, salah satu perusahaan minuman milik Kaesang dan Gibran, pada 2019 adalah murni pertimbangan bisnis.

Investasi ini berawal dari perkenalan Alpha JWC dengan Benz Budiman, salah satu pendiri Goola yang pada saat itu sedang menghimpun dana investasi. 

Setelah melakukan due diligence, Alpha JWC memutuskan berinvestasi secara bertahap di Goola.

Dengan investasi ini, Alpha JWC adalah pemegang saham minoritas di Goola, dengan pemilik saham terbesar adalah pendiri para pendiri perusahaan tersebut, yaitu Kevin Susanto, Gibran Rakabuming, dan Benz Budiman.

Junimart mengatakan investasi Alpha JWC di Mangkokku pada 2020 juga adalah murni pertimbangan bisnis, diawali dengan pertemuan Alpha JWC dengan Randy Kartadinata, pengusaha kuliner berpengalaman di Indonesia dan Australia. 

Saat itu, Randy bersama dengan Arnold Poernomo, dibantu Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming, membangun bisnis makanan dengan konsep rice bowl bernama Mangkokku.

Melihat ide, produk, serta tim yang kuat, pada akhir 2020, Alpha JWC tertarik berinventasi di Mangkokku sebesar US$ 2 juta. 

Dengan bantuan dana dan pendampingan bisnis dari Alpha JWC, Mangkokku telah berkembang dan memiliki 43 outlet di 7 kota di Indonesia.

Respons Gibran

Pada 14 Januari 2022, Gibran juga sudah merespons laporan Ubedilah ini. Ia memastikan tidak akan melaporkan balik. 

"Rasah, tekke wae lak bosen (tidak usah, didiamkan saja nanti kan bosan)," katanya di Solo.

Apalagi, kata dia, saat ini pemberitaan terkait dengan kasus tersebut sudah mulai mereda. 

"Fokus nyambut gawe wae (bekerja saja). Koyo ora nduwe gawean wae (seperti tidak punya pekerjaan saja), sibuk," katanya.

Ia juga tidak merasa tercemar dengan pelaporan tersebut sehingga tidak perlu ada upaya pelaporan balik atas pencemaran nama baik. 

"Aku nyolong (mencuri) ngono, tercemar," katanya.