UU PERPAJAKAN BERI KEWENANGAN PRABOWO BATALKAN PPN 12% Oleh: Faisal Lohy Baru jalan 2 bulan pegang kekuasaan, Prabowo telah menjadi bulan-bulanan rakyat Indonesia. Lewat kenaikan PPN 12%, Prabowo panen kritikan, cacian, makian yg menyeretnya ke dalam jurang antipati masyarakat. Dalam hal ini, tidak sepenuhnya merupakan ulah Prabowo. Karena dasar hukum kenaikan PPN 12% bukan bersandar pada inovasi pribadi Prabowo. Melainkan perintah UU yg dibuat oleh rezim "Mulyono " pada tahun 2021 lalu. Tepatnya pada pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2021, tarif PPN 12% paling lambat mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Aturan ini dirancang dan disepakati oleh presiden "Mulyono" yg waktu itu masih kuat-kuatnya disokong partai koalisi di DPR yg dipmpin oleh PDIP. Jadi bisa dikatakan, beleid penyesuaian PPN 12% merupakan inisiasi yg berkaitan kuat dengan kepentingan elektoral Jokowi, PDIP dan partai koalisi waktu itu, terkeceulai PKS dan partai oposisi lainnya. Namun ketika Mulyo...
UU PERPAJAKAN BERI KEWENANGAN PRABOWO BATALKAN PPN 12% Oleh: Faisal Lohy Baru jalan 2 bulan pegang kekuasaan, Prabowo telah menjadi bulan-bulanan rakyat Indonesia. Lewat kenaikan PPN 12%, Prabowo panen kritikan, cacian, makian yg menyeretnya ke dalam jurang antipati masyarakat. Dalam hal ini, tidak sepenuhnya merupakan ulah Prabowo. Karena dasar hukum kenaikan PPN 12% bukan bersandar pada inovasi pribadi Prabowo. Melainkan perintah UU yg dibuat oleh rezim "Mulyono " pada tahun 2021 lalu. Tepatnya pada pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2021, tarif PPN 12% paling lambat mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Aturan ini dirancang dan disepakati oleh presiden "Mulyono" yg waktu itu masih kuat-kuatnya disokong partai koalisi di DPR yg dipmpin oleh PDIP. Jadi bisa dikatakan, beleid penyesuaian PPN 12% merupakan inisiasi yg berkaitan kuat dengan kepentingan elektoral Jokowi, PDIP dan partai koalisi waktu itu, terkeceulai PKS dan partai oposisi lainnya. Namun ketika Mulyo...