DEMOCRAZY.ID - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali jadi pembicaraan di tengah wacana mengubah sistem Pilkada dari langsung, kembali ke DPRD. Wacana ini sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah dan DPR bak gayung bersambut dengan adanya rencana perubahan sistem pemilu. Penolakan juga datang dari aktivis hingga pemerhati pemilu. Ini sejalan dengan apa yang dilakukan SBY pada 2014. Saat itu, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Undang-undang ini disahkan setelah Pemilu 2014 rampung dan proses transisi dari pemerintahan SBY ke Jokowi berlangsung. SBY saat itu sudah menjalankan pemerintahan 2 periode. Pemerintahan dilanjutkan oleh Jokowi-JK yang memang pemilu. Sementara, di DPR, gonjang-ganjing pimpinan masih berlangsung. Sebab, PDIP sebagai pemenang Pileg tak dapat kursi Ketua DPR karena ada manuver politik dar...
Tuai Pro-Kontra! Ingat Lagi Langkah SBY 'Batalkan' Pilkada Via DPRD, Kini Mau Dihidupkan Prabowo
Desember 17, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali jadi pembicaraan di tengah wacana mengubah sistem Pilkada dari langsung, kembali ke DPRD. Wacana ini sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah dan DPR bak gayung bersambut dengan adanya rencana perubahan sistem pemilu. Penolakan juga datang dari aktivis hingga pemerhati pemilu. Ini sejalan dengan apa yang dilakukan SBY pada 2014. Saat itu, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Undang-undang ini disahkan setelah Pemilu 2014 rampung dan proses transisi dari pemerintahan SBY ke Jokowi berlangsung. SBY saat itu sudah menjalankan pemerintahan 2 periode. Pemerintahan dilanjutkan oleh Jokowi-JK yang memang pemilu. Sementara, di DPR, gonjang-ganjing pimpinan masih berlangsung. Sebab, PDIP sebagai pemenang Pileg tak dapat kursi Ketua DPR karena ada manuver politik dar...