DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi pembahasan hangat yang dianggap berpotensi memecah belah masyarakat.
Hal ini juga memicu kekhawatiran terkait masa depan politik Indonesia menuju 2045.
Guru Besar Ilmu Politik, Prof. Saiful Mujani, menilai kekhawatiran semacam itu wajar untuk memastikan legitimasi sistem demokrasi tetap terjaga.
"Kekhawatiran semacam itu harus ada supaya sistem kita legitimate. Kita punya alasan menjaga dan mempertahankan sebuah sistem apapun itu. Itu harus ada alasannya," ujar Saiful dikutip dari Podcast Akbar Faizal Uncensored, Minggu (29/12/2024).
Dikatakan Saiful, berdemokrasi bukan merupakan sebuah pilihan. Melainkan sebuah takdir yang harus dijalankan.
"Cuma pertama-tama, ini konsekuensi, bukan pilihan sebenarnya, ini kita ditakdirkan harus berpolitik dengan sistem demokrasi," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa demokrasi bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan.
"Itu bukan pilihan, tapi keharusan. Oleh karena itu konsekuensinya harus kita tanggung. Cuma, apapun bentuk sistem demokrasi yang kita anut, itu sama saja," cetusnya.
Saiful Mujani mengkritik kurangnya visi demokrasi dalam wacana perubahan mekanisme Pilkada.
"Kita mau menganut kembali ke parlemen kalau di tingkat nasional, tingkat daerah berada di DPRD yang berkuasa atau mau kita kembalikan kepada rakyat," Saiful menuturkan.
Ia secara khusus menyinggung Prabowo Subianto yang dianggap lebih sering membahas strategi perang daripada gagasan demokrasi.
"Sebutlah itu dua varian demokrasi. Yang jadi persoalan dan ini yang menurut saya menggambarkan bahwa pak Prabowo sebetulnya tidak punya visi yang cukup baik dan kuat untuk demokrasi," tambahnya.
Kata Saiful, visi demokrasi yang kuat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah dominasi partai politik
"Mungkin karena dia di banyak kesempatan bicara ilmu perang, bukan demokrasi. Itu adalah ilmu perang," imbuhnya.
Saiful mengapresiasi langkah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada masa lalu yang mempertahankan mekanisme Pilkada langsung.
"Beda dengan SBY, misalnya SBY Jenderal TNI tapi dia dikenal sebagai kelompok kecil di tentara yang melakukan pembaharuan dan menginginkan politik lebih di wilayah sipil, bukan tentara," jelasnya.
Dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), SBY membatalkan keputusan DPR yang menginginkan Pilkada kembali ke DPRD.
"Dengan perpu itulah keinginan DPR, sebenarnya keinginan DPR ini sudah lama, semuanya ingin dikembalikan kepada mereka," terangnya.
Jika Pilkada dikembalikan ke DPRD atau Pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR, partai politik akan menjadi pihak yang paling diuntungkan.
"Kalau itu kembali ke DPRD atau Pemilihan Presiden di MPR, yang paling untung itu Partai Politik. Karena semuanya dimonopoli oleh Partai Politik," kuncinya.
Sumber: Fajar
