Prabowo Belum Pernah Berkantor di IKN Sejak Jadi Presiden, Proyeknya Dipertanyakan!

DEMOCRAZY.ID - Semenjak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto tampaknya belum juga menginjakkan kakinya kembali di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Jangankan mengunjungi, berkantor pun belum pernah dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.

"IKN juga banyak yang bertanya apakah akan dilanjutkan? Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dengan jelas bahwa akan melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi, akan lebih difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan," kata AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta seperti dikutip Antara, Minggu (1/12/2024).

AHY mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa pembangunan IKN akan tetap berjalan, difokuskan pada pengembangan pusat pemerintahan meliputi fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Jadi (penyelesaian pembangunan) IKN itu lebih pada central for government, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi, itu yang kita akan fokuskan terlebih dahulu," ujar AHY.

Menurut AHY, meskipun pembangunan IKN dilanjutkan, anggaran yang terbatas menjadi tantangan besar dalam proyek tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri guna mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN.

"Karena, memang anggaran juga harus kita bagi-bagi ke sektor yang lain. Ini kan selalu dihadapkan pada limit keterbatasan fiskal kita, itulah mengapa kita berupaya untuk menarik investasi dari berbagai sumber dalam maupun luar negeri untuk berbagai proyek infrastruktur," ucap AHY.

AHY juga berharap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dapat berperan penting dalam pembangunan ini. 

Selain sebagai mitra strategis pemerintah, dapat menghubungkan sektor swasta, baik pengusaha besar maupun UMKM, untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN.

"Saya berharap teman-teman Kadin, selain sebagai mitra strategis pemerintah, tapi fungsi kedua sebagai wadah asosiasi dari para pengusaha baik papan atas sampai dengan pengusaha UMKM, mari kita libatkan semua dalam pembangunan infrastruktur," tutur AHY.

Dia juga mengaku bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan otorita IKN untuk merapikan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan, termasuk fasilitas untuk legislatif dan yudikatif di IKN.

"Nanti kita bekerja sama, berkoordinasi ketat dengan Otorita IKN, Pak Basuki (Ketua OIKN) misalnya di sana yang juga kita sama-sama sedang merapikan untuk perencanaan pembangunan center for legislative untuk parlemen dan juga untuk yudikatif," kata AHY.

Belum Diresmikan Tapi Diduga Sudah Gagal, Mega Proyek IKN Terancam Mangkrak, Berikut Ulasannya!

IKN yang sudah diberitakan telah memakan dana ratusan Triliun Rupiah, kita juga sempat bahagia mendengar kalau IKN di Kalimantan agar pembangunan lebih merata tak di Jawa saja.

Hal ini pertama kali muncul dari Presiden Soekarno pada 17 Juli 1957 yang ingin memindahkan ibu kota ke Palangka Raya setelah lama terkubur niat ini diseriusi oleh Presiden Jokowi dan akhirnya jadilah IKN di Provinsi Kalimantan Timur.

Jokowi yang mengungkapkan rencananya sejak 29 April 2019 pada 18 Januari 2022 disahkan undang-undang IKN oleh DPR dan sudah dikerjakan Mega proyek yang sangat besar.

Dengan menunjuk wilayah Kalimantan Timur tepatnya Kabupaten Kartanegara dan penajam pasar utara sebagai ibu kota baru Republik Indonesia.

Dengan nama Nusantara atau Ibu kota Nusantara alias IKN. Alasan utama pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN yang diungkapkan setidaknya ada beberapa yang paling banyak dibicarakan yaitu :

1. Kemampuan Jakarta yang dianggap tidak mampu menopang beban sebagai ibu kota administratif dan juga kota bisnis Indonesia.Hal ini bisa dilihat dari kepadatan penduduk dan juga kemacetan yang terjadi.

2. Ada isu lingkungan yang ada. Di Jakarta banjir sudah bukan hal baru kalau di ibu kota negara tersebut.

3. Tentu saja narasi Pemerintahan. Pembangunan dan kesejahteraan bisa lebih optimal terdistribusi kalau IKN ada di Kalimantan.

Alasan yang memang cukup masuk akal apalagi untuk orang-orang yang tinggal di luar Jawa tentu senang kalau pembangunan tidak lagi Jawa sentris.

Kesenangan dari kabar Kalau IKN akan pindah sayangnya tidak berlangsung lama. Karena pengesahan undang-undang IKN langsung menuai banyak polemik.

Mulai dari pengesahan yang sangat dikebut undang-undang ini dikerjakan DPR dari awal Desember dan sudah di pertengahan Januari atau cuma butuh 43 hari.

Banyak yang bilang kalau undang-undang ini sangat prematur termasuk pakar hukum tata negara Zeri Amsari bahkan menilai kalau dasc akademik RUU ikm tidak lebih dari skripsi mahasiswa S1.

Nah makanya sifat prematur dari undang-undang ini membuatnya sering mendapatkan Ajuan Uji materi ke Mahkamah Konstitusi dari berbagai elemen. Mulai dari mantan penasihat KPK, tokoh politik hingga tokoh agama.

Namun sayang MK selalu menolak uji materi tersebut. padahal harusnya kalau memang undang-undang ini tidak prematur maka kenapa tidak uji materi dilakukan untuk memperlihatkan ke masyarakat kalau undang-undang IKN memang matang.

Uji materi tentang undang-undang IKN tentu bukan satu-satunya menjadi polemik atas penunjukan ibu kota negara baru.

Namun tentu saja masih ada beragam polemik lain yang menyelimuti isu tentang ibu kota negara baru. Mulai dari desain yang pernah di spil oleh user X.

Melani pucino yang membeberkan kalau mantan kantornya pernah menang sayembara desain IKN dengan nilai fantastik mencapai Rp2 miliar mengagetkannya

Desain pemenang sayembara ini malah tidak digunakan padahal sudah dimenangkan karena dianggap ideal. Setelah tidak digunakan pemerintah malah menunjuk Nyomanuarta yang merupakan seorang pematung untuk mendesain istana Garuda.

Desain Nyomanuarta ini nyatanya menuai beragam respon yang tidak disangka. Contohnya pada Agustus ini di mana istana Garuda akan digunakan untuk upacara.

Tidak jarang desain istana disamakan dengan karakter Ogi and the craches. Selain desain juga ada masalah pembiayaan dari IKN yang tidak kunjung jelas.

IKN ini butuh dana fantastis hingga lebih dari Rp400 triliun. Pada awalnya pemerintah sangat optimis kalau pembiayaan IKN tidak menggunakan APBN.

Karena mengharapkan dana dari investor asing. Tapi sayangnya hingga Agustus 2024 ini IKN yang sudah menelan biaya mencapai Rp10 triliun malah lebih banyak didanai oleh APBN.

Setidaknya ada 84,5 triliun dana APBN yang telah digelontorkan untuk IKN. Persoalan investor asing, menteri investasi Bahlil Hadalia dalam rapat bersama DPR sudah mengungkapkan.

Bahwa investor asing belum ada yang masuk karena pengerjaan IKN masih di tahapan ring 1 yang merupakan ruang perkantoran.

Investor asing baru masuk di tahapan kedua nanti. Nah sayangnya dalam rapat bersama DPR tersebut hal penting seperti mou dari perusahaan mana saja yang sudah diterima pemerintah malah mau dibahas informal sambil makan-makan.

Padahal tentu saja sebagai rakyat kita mau tahu sudah ada berapa investor asing yang fix ke IKN. Nah sebab hal penting seperti investasi asing tadi mau dibahas informal.

Makanya banyak narasi yang meragukan kalau adanya investor asing di IKN salah satunya datang dari direktur center of economic and law studies Bima Yudistira Adi negara.

Dia yang menyatakan kalau para investor masih ragu dengan detail rencana pembangunan IKN. Apalagi masih ada beragam proyek pembangunan besar di Jakarta.

Seperti perpanjangan rute kereta cepat Jakarta Surabaya yang juga butuh investasi besar tentu investor asing malah lebih memilih untuk berinvestasi di Jawa yang lebih jelas untungnya ketimbang di IKN yang masih belum jelas.

Tapi semoga saja investor asing beneran ada di IKN. Kalau tidak anggaran dari pembangunan IKN bisa membuat anggaran membengkak yang berdampak pada beban ekonomi dan juga hutang negara yang makin menumpuk. 

Tidak hanya soal uang adalah lagi masalah lainnya terkait lingkungan dan juga penggunaan lahan IKN yang dibangun di atas hutan Kalimantan.

Tentu memberikan ancaman deforestasi besar yang bisa merusak ekosistem lokal lebih parah lagi persoalan lahan sejak revisi undang-undang IKN pada Oktober 2023.

Ada banyak poin yang dinyatakan bermasalah salah satunya adalah hak guna lahan yang mencapai 190 tahun yang katanya untuk menarik investor lama.

Hak guna lahan ini tentu mengerikan karena lebih parah dari masa kolonial. Di mana Belanda cuma memberikan hgu sampai 75 tahun konflik.

Hal yang terjadi juga termasuk perampasan ruang hidup dari warga adat setempat pada Maret 2024.

Warga pemaluan menjadi geger karena munculnya surat peringatan untuk warga setempat atas pelanggaran pembangunan yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan tata ruang IKN.

Warga disuruh mengosongkan rumah 7* 24 jam. Hal ini tentu saja mengajarkan berbagai pihak utamanya untuk suku balik dan suku pasar yang merupakan masyarakat adat yang sudah lama tinggal di sana sebelum proyek IKN dimulai.

Ketakutan penggusuran oleh proyek IKN ini sebenarnya beralasan karena beragam kisah ganti rugi yang dianggap tidak jelas contohnya.

Kisah bapak si Bukdin seorang kepala adat suku balik yang terpaksa memberikan lahannya untuk proyek IKN. Di mana uang ganti ruginya malah tidak cukup membeli lahan baru.

Fakta seperti ini jelas meresahkan bagi mereka yang berpotensi di gusur dengan begitu banyaknya. Hal problematik yang dituai IKN pernyataan besarnya siapa yang ingin tinggal di IKN sekarang.

September perend datang direncanakan sebagai gelombang pertama untuk PNS pindah ke IKN. Setidaknya ada lebih dari 11.000 PNS yang akan dikirim ke ibu kota negara baru.

Sayangnya meski sudah dijanjikan beragam hal banyak PNS yang tidak pindah hal ini sebenarnya memiliki alasan yang jelas.

Di mana penunjang kebutuhan dasar seperti listrik air bersih dan juga pengelolaan sampah belum rampung.

Nah bukan cuma PNS tapi anggota DPR yang ikut mengesahkan undang-undang IKN juga tidak ingin pindah dan malah mengusul Jakarta sebagai ibu kota legislatif.

Sikap DPR ini memang membuat bingung banyak orang. Harusnya kan DPR semangat bisa pindah ke IKN. Proyek besar yang mereka sahkan sendiri menuai berbagai kontroversi dari IKN.

Hal ini membuatkan pernyataan lanjutan apakah IKN akan dilanjutkan oleh Prabowo dengan melihat seluruh masalah di dalamnya.

Saat ditanya di depan Jokowi Prabowo bilang kalau dia tetap akan melanjutkan. Namun tidak untuk dipaksakan. Statemen ini memperlihatkan kalau Prabowo dalam kegalauan besar untuk persoalan IKN.

Nah itulah tentang Mega proyek pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur yang diduga bakal mangkrak seperti yang dilansir  dari laman YouTube BEDA NGGAK? pada Minggu 13 Oktober 2024.

IKN di Mata Prabowo Sangat Berbeda Jauh dengan Kondisi Jakarta Sekarang, Alasannya Kenapa?

Prabowo Subianto menyatakan bahwa Jakarta sudah tidak lagi ideal sebagai ibu kota negara, maka IKN menjadi solusinya.

Menurut Prabowo Subianto, kepadatan penduduk yang tinggi dan masalah lingkungan menjadi faktor utama yang mendorong pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke IKN.

Ia berpendapat bahwa pemindahan ibu kota ke IKN adalah langkah yang diperlukan untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah sangat berat.

Pemindahan ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur didukung oleh berbagai keunggulan wilayah ini.

Ibu Kota Nusantara memiliki aksesibilitas yang tinggi, dengan infrastruktur utama seperti jalan tol Balikpapan-Samarinda dan bandara yang sudah ada.

Wilayah ini juga dinilai lebih aman dari ancaman bencana alam dan memiliki lahan yang luas untuk pengembangan.

Lantas pemindahan ibu kota diharapkan dapat membawa pemerataan ekonomi dan pertumbuhan yang lebih baik di seluruh Indonesia.

Prabowo menekankan bahwa proyek ini bukan hanya langkah politis, tetapi juga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di luar Jawa dan Sumatera.

Survei menunjukkan bahwa banyak masyarakat mendukung pemindahan ini karena diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian nasional.

Proses pemindahan ibu kota ini direncanakan akan berlangsung dalam beberapa tahap hingga tahun 2045.

Tahap pertama yakni yang berlangsung dari 2022 hingga 2024, akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti Bendungan Sepaku Semoi, jalan logistik, dan Istana Kepresidenan.

Seperti diketahui pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2024, Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara.

Pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Jakarta.

Prabowo Subianto mendukung penuh proyek ini dengan alasan bahwa Jakarta sudah tidak lagi ideal sebagai pusat pemerintahan.

Proyek ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia.

Sumber: Suara