'Perilaku Jokowi Petantang-Petenteng Karena Otorisasi Peran Presiden'

'Perilaku Jokowi Petantang-Petenteng Karena Otorisasi Peran Presiden'

Banyak yang bertanya, kok Jokowi berani banget berulah? Dari mulai ingin memperpanjang masa jabatan, hingga sampai saat ini, Ia bisa terhindar dari berbagai jeratan hukum. 

Apa pasalnya? Apa kekuatannya? Dan sekaligus strategi apa yang dilakukan Jokowi?

Sesungguhnya system kita-lah yang memberi keleluasaan kepada Presiden, yang menyebabkan berperilaku tidak lazim itu; Bung Karno bisa membubarkan konsituante. Pak Harto bisa 6 kali dipilih kembali sebagai mandataris MPR RI. 

Habibi gagal nyapres kembali, karena ditolak fraksinya sendiri. Gusdur bisa menjadi presiden dari partai yang suaranya terkecil. 

Megawati bisa diangkat sebagai Presiden karena kompromi dibawah komando Amien Rais. SBY juga bersiteru dengan Presidennya, Megawati, lalu nyapres.

Nah, yang terkahir Jokowi bisa dua kali terpilih menjadi Presiden, kok bisa? Yang kita tahu belakangan, dinilai sebagai sosok penghianat kepada partainya sendiri. Memporak porandakan system ketata negaraan, sehingga si Gibran bisa menjadi Wapres saat ini. 

Ahklak berdustanya semakin terbongkar, dengan pangukuan Aguan. Ia dinilai  menjadi tidak layak sebagai figure Presiden – bila kita fahami integritasnya – kok bisa?

Kembali kepada pertanyaan diawal, mengapa Jokowi masih bisa tangguh bertahan bebas dari berbagai jeratan Hukum? Seperti yang paling hangat soal Ijazah Palsunya.

Kewenangan Presiden menginterfensi wilayah-wilayah jabatan karir, seperti pengangkatan Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Hakim Agung, Pejabat-pejabat Eselon 1, dan Dirut2 BUMN, sehingga bisa merekomendir pengangangkatannya, adalah awal muasalnya.

Otorisasi ini yang kemudian melahirkan bargaining diantara mereka. Adu tawar dengan kepentingan Presiden secara politis dan pribadi. 

Persis seperti rotasi 300 petinggi TNI – dinilai sebagai penyesuaian dengan Misi Misi Program Kerja Prabowo. Jadi ini politis sekali.

Seharusnya bagaimana?

Dalam structural system jabatan karir, sejatinya sesesorang bisa meniti karir sampai bisa pada puncak tertingginya, harus berdasarkan mekanisme dan cara mereka sendiri dapat menentukannya. Bukan diserahkan kepada pejabat Politik yang hidupnya hanya 5 tahunan.

Coba renungkan, seorang polisi yang meniti karir dari paling bawah, saat ia ingin sampai pada jabatan yang paling puncak, dipilih dan diputuskan oleh Pejabat Politik, yang tidak tahu menahu soal system karir dalam institusi Kepolisian. 

Akhirnya ada banyak yang menjadi korban. Seseorang yang harus menjadi Kapolri tetapi karena Presiden tidak menyukainya, ia dipeti eskan. Bukan?

Begitu kasus serupa terjadi pada institusi yang lain.

Sumber: FusilatNews