DEMOCRAZY.ID
%20(1).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Ubedilah Badrun mengungkap penyebab PDIP tidak berdaya atau diam selama 10 tahun masa rezim Jokowi.
Menurut Badrun, PDI Perjuangan tahu tahu kebobrokan pemerintahan Jokowi kala itu.
Namun mereka tak berdaya dan tidak mampu membongkarnya karena Jokowi merupakan bagian dari PDIP.
Selain itu diduga kuat ada fatsun politik yang membuat PDIP menjadi lemah tak berdaya.
Dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Jakarta ini menyebut PDIP tahu kebobrokan pemerintahan Jokowi kala itu. Namun tidak mampu membongkarnya karena Jokowi bagian dari PDIP.
“Bisa kita narasikan PDIP tahu, tapi mereka tidak berdaya. Karena kekuasaan eksekutif begitu hegemoni pada waktu itu. Bahkan aspirasi PDIP tidak banyak didengar Jokowi waktu itu. Termasuk dengan penyusunan kabinet,” ucap Badrun, Selasa (31/12).
Karena itu ia melihat PDIP lemah di mata pemerintahan Jokowi, sehingga tidak mampu membongkar kebusukan rezim.
“Karena posisi PDIP tidak sekuat Jokowi di masa itu. Itu yang membuat PDIP menyimpan dokumen-dokumen itu sendiri,” jelasnya.
Badrun juga menganalisa dugaan ada fatsun politik yang membuat PDIP menjadi lemah tak berdaya.
“Mungkin karena ada fatsun politik ya, Jokowi didukung oleh PDIP. Fatsun politik itu yang membuat mereka tidak mau membongkar. Mungkin ya,” katanya.
PDIP baru sekarang siap menyeruduk orang yang mengkhianatinya, karena adanya pelanggaran fatsun politik antara mereka dengan pemerintah kala itu.
“Karena kemudian mereka berbeda, pada akhirnya jokowi mengkhianati PDIP. Artinya Jokowi sudah melanggar fatsun politik itu,” katanya.
“Argumen itu yang kemudian (membuat) Hasto Kristiyanto membongkar satu persatu video yang dia miliki, peristiwa demi peristiwa yang menggambarkan praktik KKN di era pemerintahan Jokowi,” paparnya lagi.
Sementara itu, di Kanal You Tube @Rocky Gerung Official, Rocky Gerung mengkritisi bagaimana Jokowi dalam masa pemerintahannya 10 tahun dianggap publik sebagai figur yang "rakus kekuasaan."
“Publik masih mengingat apa yang terjadi di periode Jokowi selama 10 tahun. Dan PDIP yang pertama kali menunjukkan bahwa beliau memang rakus kekuasaan. Kripto otoritarianisme, protofeodalisme sehingga itu melabeli Pemerintahan Jokowi,” kata Rocky dilihat Selasa (31/12).
Menurut Rocky Gerung, akhir tahun 2024 ini penuh hiruk pikuk. Dan ada upaya menggoyang kursi Megawati Soekarnoputri dari Ketum PDIP terbukti dari spanduk yang bertebaran.
“Bagaimana PDIP hendak diacak-acak. Kita lihat begitu banyak terakhir-terakhir ini spanduk di Jakarta, Bogor di Jalan Tol Jagorawi, dengan terang-terangan bahwa Megawati itu pemimpin yang ilegal,” jelasnya.
Namun menurut Rocky Gerung, PDIP bisa saja membalas dengan spanduk bahwa Gibran itu ilegal.
Wakil Presiden itu ilegal. Namun hal itu belum dilakukan PDIP hingga sejauh ini.
“Spanduk itu dengan jelas ingin membatalkan Munas atau Kongres PDIP tahun 2025 nanti,” tegas Gerung.
Menurut Rocky, ada upaya lempar batu sembunyi tangan dalam kasus PDIP ini. Namun kalau stabilitas politik atau situasi politik berlangsung natural atau alami tidak akan berpengaruh pada Pemerintahan Prabowo Subianto.
Rocky juga menambahkan, tantangan terbesar bagi pemerintahan Prabowo adalah membalikkan persepsi publik dan membuktikan bahwa pemerintah baru mampu membawa perubahan yang signifikan.
"Orang ingin tahu apakah evaluasi akhir tahun ini kalau diproyeksikan di semester depan 2025 akan menghasilkan perubahan atau tidak," tegas Rocky Gerung.
Sumber: PojokSatu
